(VOVworld) – Pada Kamis (23 Januari), sehari setelah Pemerintah Thailand memberlakukan Undang-Undang mengenai situasi darurat pada latar belakang demonstrasi yang sedang terus terjadi telah menimbulkan reaksi-reaksi di sekitar keputusan ini.

       Komite Pemilihan Umum Nasional Thailand memberitahukan bahwa pemberlakukan Undang-Undang mengenai situasi darurat di Ibukota Bangkok dan beberapa daerah di sekitarnya tidak bisa menjamin pemilu mendatang berlangsung secara lancar karena gerakan demonstrasi tetap berupaya berlawan. Bahkan, Komite ini tidak menjamin bahwa pemilu bisa berlangsung pada 2 Februari mendatang menurut rencana. Tentara Thailand menolak mengeluarkan komentar tentang apakah perlu mmberlakukan Undang-Undang mengenai situasi darurat atau tidak.

         Panglima Angkatan Darat Thailand, Prayuth Chan-ocha menganggap bahwa keputusan ini termasuk wewenang Pemerintah, polisi akan bertanggung jawab menghadapi demonstrasi, sementara itu tentara akan memainkan peranan sebagai pemberi bantuan. Tentara tidak menolak pembentukan Pusat penjaga perdamaian untuk menangani situasi dan akan terus menggelarkan serdadu di Ibukota untuk mecegah kekerasan./.