Dia menekankan Republik Korea akan sulit berkoordinasi erat dengan negara-negara yang secara terus-terang bertentangan dengan prinsip-prinsip internasional atau dilaksanakan secara tidak sesuai.

Pemerintah Republik Korea direncanakan akan melaksanakan isi amandemen tersebut pada bulan September ini, setelah menyelesaikan proses memuat lembaran  dan mengumpulkan pendapat selama 20 hari serta semua proses peninjauan yang bersangkutan. Menteri Sung Yun-mo memberitahukan bahwa pada proses mengumpulkan  pendapat, Seoul bersedia melakukan perbahasan kalau mendapat permintaan dari Tokyo.

Sebelumnya, pada tanggal 2/8 lalu, Pemerintah Jepang memutuskan mengecualikan Republik Korea ke luar “Daftar Putih” negara-negara yang mendapat status prioritas perdagangan. Keputusan tersebut akan menjadi efektif sejak 28/8 ini.