RUU mengenai Kerujukan dan Dialog di Pengadilan, Menggerakkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Tinggi dalam Masyarakat
(VOVWORLD) - Ketika membahas Rancangan Undang-Undang mengenai Kerujukan dan Dialog di Pengadilan, pada persidangan ke-8 Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan XIV Selasa pagi (26/11), para anggota MN pada pokoknya menyepakati Pemaparan Pemerintah dan Laporan Verifikasi MN tentang perlunya memberlakukan UU ini.
 Panorama satu sidang perbahasan MN (Foto: VNA) |
Bersamaan itu, menganggap bahwa isi RUU tersebut menjamin sifat konstitusional dan legalitas serta kemanunggalan dari sistem perundang-udangan, sesuai dengan konvensi-konvensi internasional yang bersangkutan dimanan Vietnam menjadi anggotanya.
Ta Minh Tam, anggota MN Vietnam dari Provinsi Tien Giang mengatakan: “Perlu terus menyempurnakan ketentuan-ketentuan tentang tanggung jawab pengadilan, hak dan kewajiban dari para pihak, proses dialog dan kerujukan serta ketika melaksanakan pengakuan hasil . Targetnya ialah proses kerujukan dan dialog menjamin hak dan kepentingan yang sah dari semua pihak yang bersangkutan”.
Dalam proses meneliti dan menyusun RUU, Mahkamah Rakyat Agung melakukan proyek percobaan dan melakukan pertimbangan hukum tentang kerujukan di 6 negara: Republik Korea, Jepang, Tiongkok, Amerika Serikat, India dan Jerman, mendekati dan melakukan pertimbangan hukum tentang kerujukan dari sekitar 60 negara di dunia.
Pada sore harinya, MN mengadakan acara penutupan dan mengesahkan beberapa Resolusi tentang hasil pengawasan tematik mengenai pelaksanaan kebijakan dan hukum tentang pencegahan dan pemberantasan kebakaran tahap 2014-2018; Resolusi tentang interpelasi dan jawaban interpelasi; Resolusi Persidangan ke-8 MN angkatan XIV.