(VOVworld) - Setelah Mahkamah Konstitusi Thailand, pada  Rabu (7 Mei) mengeluarkan keputusan  memecat  Perdana Menteri (PM) demisioner Yingluck Shinawatra beserta 9 anggota kabinet karena telah  menyalahgunakan  hak dan melanggar Undang-Undang Dasar, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB), Ban Ki-moon telah mengimbau kepada semua pihak di Thailand supaya bersama –sama  berupaya mengusahakan satu solusi melalui dialog.

Seorang Muslim Thailand memungut suara di Narathiwat  pada tanggal 2 Februari lalu.
(Foto:baomoi.com)

Juga pada hari yang sama, Amerika Serikat (AS) mengimbau kepada semua pihak di Thailand supaya mengekang kekerasan setelah keputusan Mahkamah Konstitusi negara ini, menangani ketegangan politik  secara damai dan demokratis,agar rakyat  bisa  memilih badan pimpinan yang layak.

Sementara itu, pada Kamis (8 Mei), para demonstran anti Pemerintah pimpinan PM demisioner Yingluck Shinawatra selama berbulan-bulan ini  menyatakan akan menunjuk satu pemerintah baru setelah  Ibu Yingluck Shinawatra dan para anggota kabinet dipecat. Juru bicara dari para demonstran, Akanat Promphan mengatakan bahwa perihal Partai yang berkuasa Puea Thai menunjuk Deputi PM, merangkap Menteri Perdagangan Niwatthamrong Boonsongpaisan mengganti Ibu Yingluck Shinawatra adalah  tidak sah. Sementara itu, para pendukung Ibu Yingluck Shinawatra juga menyatakan akan menyelenggarakan satu pawai  berskala besar  pada 10 Mei ini./.