Semua Daerah harus Menyempurnakan Sistem Pantauan Perikanan

(VOVWORLD) -Demikian ditegaskan Wakil Perdana Menteri Vietnam, Tran Hong Ha, Wakil Kepala Badan Pengarah Nasional tentang pemberantasan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, tidak diatur (IUU) pada sidang ke-22 Badan tersebut yang berlangsung pada Selasa pagi (18/11). Sidang ini diadakan secara daring dengan 21 provinsi dan kota pesisir.
Semua Daerah harus Menyempurnakan Sistem Pantauan Perikanan - ảnh 1 Wakil Perdana Menteri Vietnam, Tran Hong Ha memimpin rapat (Foto: VOV)

Menurut laporan di sidang, sampai 15 November, total jumlah kapal terdaftar dan diperbarui di basis data perikanan nasional (VNFishbae) sebanyak lebih 79.360 (mencapai 100%), diantaranya ada 76.811 kapal telah diberikan surat izin. Dalam seminggu, jumlah kapal yang tidak memenuhi syarat  pengoperasian telah dikendalikan oleh daerah, tidak ada kapal yang tertangkap di perairan asing.

Ketika merangkum sidang, Wakil Perdana Menteri Vietnam, Tran Hong Ha meminta agar pembangunan sistem data perikanan nasional harus sinkron, dan Viettel serta VNPT ditugaskan untuk mengembangkan sistem data terpadu. Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup berkoordinasi erat dengan unit-unit teknis untuk merancang arsitektur sistem, mengintegrasikan data, dan memastikan bahwa setiap instansi, mulai dari Departemen Pengendalian Perikanan, Penjaga Perbatasan, hingga masyarakat, dapat mengakses dan menggunakannya dengan mudah. Untuk daerah, Wakil Perdana Menteri meminta untuk meninjau pendaftaran dan pemasangan peralatan pemantauan pelayaran pada setiap kapal.

“Saya mmeminta agar pemerintah daerah dalam rapat berikutnya menyepakati: Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup harus menindak kapal yang tidak memenuhi syarat, dan menetapkan langkah-langkah khusus untuk mengendalikan dan memantau kapal-kapal tersebut. Kapal yang telah izin operasinya berakhir: sita dan batalkan izinnya. Untuk kapal yang belum pernah diberikan izin, ciptakan kondisi agar kapal tersebut dapat diberikan izin jika memenuhi syarat. Kalau menyita kapal, pemerintah daerah harus memperhitungkan kebijakan dukungan bagi masyarakat.”

Wakil Perdana Menteri juga meminta perluasan kerja sama internasional, terutama dengan Malaysia dan sejumlah negara dengan wilayah penangkapan ikan potensial, untuk menciptakan kondisi bagi nelayan Vietnam untuk menangkap ikan secara legal dan stabil.

Komentar

Yang lain