(VOVworld)-Sidang Pleno ke-5 Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (KS PKV) angkatan  ke-11  telah berakhir pada Selasa 15 Mei setelah  berlangsung selama 9 hari.  Ketika berbicara di depan acara penutupan Sidang Pleno ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KS PKV Nguyen Phu Trong menunjukkan beberapa masalah  dan mengevaluasi  lagi  hasil-hasil yang penting yang  dicapai pada Sidang Pleno ini.  Tentang evaluasi dan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD)1992, Sekjen Nguyen Phu Trong menekankan: Ini merupakan  satu isi  yang sangat besar, punya  arti penting  istimewa  pada Sidang Pleno kali ini. Pada Sidang Pleno ini, KS PKV   telah membahas sekaligus terus  menekankan,  mengamandir  UUD -1992 adalah  pekerjaan yang sensitif, harus mempunyai pandangan dan visi yang menyeluruh, dialektik, kongkrit  dan historis, mengerjakan secara ilmiah, berhati-hati, menghindari pola  fikir yang tak  berdasarkan pada praktek, jauh dari praktek.

Sidang Pleno ke-5 KS PKV angkatan ke-11 berakhir.
(Foto : chinhphu.vn)

          Tentang menyempurnakan  Undang-Undnag tentang Pertanahan, Sidang Pleno  ini terus menegaskan : Tanah adalah milik seluruh rakyat yang diwakili dan dikelola  secara tunggal oleh  Negara sebagai  wakil pemilik. Sidang Pleno ini juga mengatakan harus cepat meneliti amandemen Undang-Undang tentang pertanahan dan menyempurnakan  Undang-Undang tentang pertanahan  untuk cepat  mengatasi beberapa keterbatasan dan kelemahan  yang masih ada  sekarang, menjamin  kepentingan  dalam waktu mendesak dan jangka panjang, menjaga lingkungan ekologi,  terus melaksanakan  pemberian tanah dan   menyewakan lahan pertanian kepada setiap kepala keluarga dan perseorangan dengan batas waktu,tetapi bisa lebih diperpanjang untuk merangsang kaum tani lebih terkait dengan ladang dan dengan tenang melakukan investasi dan produksi.

         Tentang   perjuangan untuk mencegah dan memberantas korupsi dan keborosan,  Sidang Pleno kali ini  mengatakan bahwa pekejaaan mencegah dan memberantas korupsi belum mencapai tuntutan yaitu mencegah dan selangkah demi selangkah  memundurkan korupsi.KS PKV  menekankan harus  tekun dan mendorong kuat tugas berjuang untuk mencegah dan memberantas korupsi dan keborosan,  meningkatkan peranan dan tanggung jawab dari Komite Partai, pemerintahan dan pemimpin di semua tingkat, meningkatkan  daya-guna dan hasil-guna  pekerjaan menemukan dan  menangani  korupsi dan keborosan, memperluas  demokrasi, keterbukaan dan transparansi, mengembangkan peranan pengawasan MN, Dewan Rakyat, Front Tanah Air, rakyat dan opini umum.

         Tentang kebijakaan sosial, KS PKV menunut supaya menganggap masalah terus menerus memperbaiki,  meningkatkan  kehidupan materiel dan spiritual  orang yang berjasa  dam menjamin jaring pengaman sosial sebagai satu tugas yang permanen dan penting  dari pemerintahan berbagai tingkat,  instansi, seluruh sistim politik  dan adalah tanggung jawab dari seluruh masyarakat. /.