Kesepakatan 14 poin ditandatangani oleh Abdel Fattah al-Burhan dan PM Abdalla Hamdok di ibu kota Khartoum. Kesepakatan itu memungkinkan Abdalla Hamdok untuk mengembalikan PM dan membebaskan para pemimpin sipil Sudan. Panglima Angkatan Darat Jenderal Abdel Fattah al-Burhan menegaskan bahwa pemilihan umum yang bebas dan transparan akan diadakan di Sudan sebagai bagian dari proses transisi sipil. Pada hari yang sama, PBB menyambut baik kesepakatan tersebut, menekankan perlunya melindungi tatanan konstitusi, dengan demikian menjamin hak-hak dasar.