Menlu Walid Muallem menyatakan kesediaan Suriah dalam kerjasama dengan PBB untuk menciptakan syarat yang kondusif bagi satu solusi politik. Dia menekankan bahwa Undang-Undang Dasar dan semua masalah yang bersangkutan merupakan masalah kedaulatan Suriah dan harus membiarkan warga Suriah sendiri memutuskannya tanpa intervensi dari luar.

Pada pihaknya, Utusan Khusus PBB, Geir Pedersen mengangap bahwa Suriah perlu membentuk komisi menyusun Undang-Undang Dasar  pasca perang. Komisi ini meliputi 150 anggota yang meliputi wakil dari Pemerintah Suriah, faksi oposisi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang dinilai PBB sebagai kunci untuk menuju ke penyelenggaraan pemilu-pemilu bebas dan menghentikan perang saudara di Suriah yang telah memasuki tahun ke-9. Undang-Undang Dasar baru Suriah bisa meliputi isi-isi yaitu kekuasaan presiden, cara mengadakan pemilu dan pembagian kekuasaan.