(VOVworld) – Deputi Perdana Menteri (Deputi PM) urusan keamanan Thailand, Prawit Wongsuwan, Senin (4/4), menegaskan bahwa pemilihan umum (pemilu) negara ini akan diadakan pada tahun 2017 meski rancangan Undang-Undang Dasar baru bisa diterima oleh rakyat dalam referendum mendatang atau tidak.

Ketika berbicara di depan kalangan pers, Prawit Wongsuwan memberitahukan bahwa Komisi Penjaga Ketertiban Nasional (NCPO) telah menjalankan opsi-opsi dan rencan kongkrit untuk menghadapi hasil referendum terhadap rancangan Undang-Undang Dasar baru supaya menjamin pemilu akan berlangsung pada tahun 2017.

Sebelumnya, Komisi Penyusunan Undang-Undang Dasar Thailand telah menyelesaikan rancangan Undang-Undang Dasar terakhir dan menyampaikan-nya kepada Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, 29/3 lalu. Sekarang, Komisi Pemilu Thailand sedang berkoordinasi dengan badan-badan fungsional untuk mempersiapkan referendum terhadap rancangan Undang-Undang Dasar, 7/8 mendatang.