Thailand melakukan retrukturisasi terhadap pasukan polisi
(VOVworld) – Junta militer Thailand baru saja memutuskan melakukan retrukturisasi terhadap pasukan polisi, bersamaan itu mengamandir ketentuan tentang pengangkatan jabatan Panglima polisi nasional dengan tujuan mencegah pengaruh para politisi terhadap pasukan ini. Menurut struktur baru, dalam unsur Komisi Kepolisian Nasional akan tidak termasuk Menteri Dalam Negeri dan Hukum, sebagai penggantinya ialah Sekretaris Harian Kementerian Pertahanan. Jumlah pakar dalam Komisi ini juga dipangkas separo, dari 4 orang menjadi 2 orang. Para pakar dipilih oleh Majelis Tinggi, alih-alih dipilihnya oleh Komisi sendiri seperti sebelumnya.
Pasukan polisi Thailand
(Foto: baomoi.com)
Ada satu lagi perubahan yalah Komisi Kepolisian Nasional akan berhak mengangkat Panglima polisi nasional berdasarkan pada nominasi pendadulunya. Sebelumnya, posisi ini dipilih dan diangkat oleh Perdana Menteri Thailand dari seorang Jenderal polisi manapun. Perubahan ini dianggap untuk memisahkan pasukan polisi dari pengaruh para politisi, bersamaan itu menambah hak para pegawai negeri. Dalam satu perkembangan yang bersangkutan, junta militer Thailand untuk pertama kalinya mengizinkan mantan Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra ke luar negeri sejak pemerintah pimpinannya terguling pada Mei lalu.