(VOVworld) – Perdana Meteri (PM) Thailand, Prayut Chan-ocha, pada Rabu (15 Juli) memberitahukan bahwa negara ini telah mengesahkan satu Undang-Undang baru yang melarang demonstrasi kalau belum diizinkan. Ketika berbicara di depan kalangan pers, PM Prayut Chan-ocha memberitahukan bahwa Undang-Undang ini meminta kepada para penyelenggara demonstrasi supaya meminta surat izin resmi sedikit-dikitnya 24 jam sebelum melakukan pawai.

Menurut Undang-Undang tersebut, warga tetap bisa melakukan pawai, tapi harus menunjukkan apa tujuannya dan harus meminta surat izin dari pemerintahan. Undang-Undang baru ini melarang serta membatasi demonstrasi di luar gedung-gedung Pemerintah dan pusat-pusat perhubungan. Para demonstran yang ilegal akan ditahan dalam waktu 6 bulan dan harus membayar denda 10.000 bath (sama dengan 300 dolar Amerika Serikat); para penyelenggara demonstrasi yang menghalangi lalu lintas dan merusak semua insfrastruktur utama akan ditahan dalam waktu 10 bulan dan harus membayar denda 20.000 bath (sama dengan 600 dolar Amerika Serikat).