(VOVworld) – Pada Rabu (5 Februari), pengadilan pidana Thailand mengesahkan permintaan polisi untuk memberlakukan perintah menangkap 19 pemimpin demonstrasi anti Pemerintah, diantaranya ada mantan Deputi Perdana Menteri (PM), Suthep Thaugsuban dengan tuduhan tidak menaati perintah situasi darurat. Pengadilan ini sekaligus mengizinkan para yang berwajib menangkap dan menahan sementara para pemimpin demonstrasi tersebut dalam waktu maksimal ialah 7 hari.

Ketika memberikan reaksi terhadap keputusan tersebut, Sathit Wongnongthey-salah seorang pemimpin demonstrasi memberitahukan bahwa para pemimpin demonstrasi tidak gentar menhadapi perintah penangkapan dan akan terus melakukan demonstrasi sampai Pemerintah pimpinan PM Yingluck Shinawatra lengser.


Sementara itu, pada Rabu (5 Februari), Komite Pemilu Thailand (EC) memberitahukan bahwa 46,79% pemilih telah ikut serta pada pemilu pada 2 Februari lalu. Aktivitas pemilu di 9 provinsi ditunda karena kekurangan kartu suara akibat blokade dan pawai yang dilakukan para demonstran.

Direncanakan, pada Kamis (6 Februari), EC berbahas tentang langkah untuk penghentian beberapa pemungutan suara lebih dini pada 26 Janauri lalu serta pemilu pada 2 Februari di 9 provinsi, bersamaan itu berbahas tentang masalah 28 tempat pemilu di Thailand Selatan dimana tidak ada calon yang mendaftarkan diri karena halangan para demonstran.

Dalam satu perkembangan yang bersangkutan, pada Rabu (5 Februari), Partai Puea Thai (Partai demi negeri Thailand) berkuasa telah meminta kepada EC supaya memberikan perintah membubarkan Partai Demokrat dan melarang para anggota Badan pimpinan Partai ini melakukan aktivitas politik dalam waktu 5 tahun./.