(VOVworld) – Pada Selasa (7 Januari), Perdana Menteri (PM) demisioner Thailand, Yingluck Shinawatra memberitahukan bahwa Pemerintah akan terus menerapkan Undang-Undang tentang Keamanan Dalam Negeri (ISA) yang sedang berlaku di ibukota Bangkok dan 3 provinsi di sekitarnya, guna menghadapi operasi yang dilakukan pihak oposisi. Menurut PM Yingluck Shinawatra, dalam hal yang perlu, Pemerintah akan memberlakukan dekrit tentang situasi darurat, satu langkah hukum yang lebih serius terbanding dengan ISA, untuk menghadapi penghimpunan berskala besar mendatang dari pihak oposisi. PM Yingluck juga merasa cemas bahwa operasi yang dilakukan pihak oposisi bisa menghancurkan perekonomian negara.
Demonstrasi besar-besaran akan diadakan pada 13 Januari ini
(Foto: baomoi.com) Pada hari yang sama, Menteri Energi dalam Pemerintahan sementara Thailand, Pongsak Raktapongpaisarn menegaskan akan tidak membiarkan terjadinya situasi mati listrik dan kekurangan BBM dan gas bakar pada 13 Januari ini, saat dimana pihak oposisi berencana mengadakan demonstrasi besar-besaran untuk melumpuhkan ibukota Bangkok.
Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Bangkok, Adul Narongsak memberitahukan bahwa ribuan polisi, termasuk polisi militer, akan dikerahkan untuk menjaga ketertiban pada 13 Januari ini./.