(VOVworld)- Perdana Menteri (PM) Jepang, Yoshihiko Noda menyerukan memperkuat daya guna tas  hukum untuk memecahkan semua sengketa kedaulatan pulau dan laut secara damai dalam pidato di depan Majelis  Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di New York (Amerika Serikat).


PM Yoshihiko Noda menyatakan akan bertekat membela  wilayah Jepang, bersamaan itu mencela intrik-intrik memaksakan tekat terhadap negara-negara  yang lain dengan kekerasan atau ancaman. PM Jepang menekankan “secara konsekwen” menerima satu keputusan dari Mahkamah Keadilan Internasional (IJC), menganggap ini sebagai hal yang  harus ada. Pada satu jumpa pers setelah itu, PM Jepang  menegaskan “tidak bisa  memberikan konsesi” bagi Tiongkok tentang masalah kedaulatan terhadap kepulauan  sengketa di Laut Tiongkok Timur yang dinamakan oleh Jepang sebagai Senkaku dan dinamakan Tiongkok Diaoyu, bersamaan itu mengutuk semua tindakan serangan kekerasan terhadap semua kepentingan Jepang di Tiongkok. PM Yoshihiko Noda berseru kepada semua negara yang bersangkutan supaya mengekang diri  dan beranggapan bahwa semua sengketa  perlu dipecahkan secara rasional dan tenang, jangan menggunakan kekerasan.

Setelah pidato  PM Jepang Yoshihiko Noda, Tiongkok dan Republik Korea telah  memberikan respon. Dalam satu pernyataan tertulis pada Kamis (27 September) ini, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok,  Qin Gang memberitahukan bahwa Tiongkok “sangat kecewa” dan “secara serius  memprotes” pandangan pemimpin Jepang tentang masalah kepulauan sengketa./.