Tiongkok dengan congkak membentuk dua distrik pengelola Truong Sa dan Hoang Sa – wilayah Vietnam
(VOVWORLD) - Menurut Jaringan televisi global Tiongkok (CGTN), Kementerian urusan Rakyat dan Pemerintahan Tiongkok, pada Sabtu (18 April), telah mengeluarkan pernyataan yang memberitahukan bahwa Dewan Negara Tiongkok baru saja mengesahkan keputusan membentuk apa yang dinamakan “Distrik Xisha" dan “Distrik Nansha” milik “Kota Shansha”, Provinsi Hainan.
 Pulau Phu Lam milik Kepulauan Truong Sa- Wilayah Vietnam yang diduduki oleh Tiongkok secara ilegal (Sumber: CSIS/AMTI) |
Ini merupakan tindakan yang melanggar secara serius hukum internasional, khususnya melanggar kedaulatan dan hak berdaulat dari Vietnam terhadap dua kepulauan Hoang Sa (Paracel) dan Truong Sa (Spratly). Kementerian ini dengan congkak menetapkan kantor apa yang dinamakan kabupaten Xisha yang akan diletakkan di Pulau Phu Lam milik Kepulauan Hoang Sa - wilayah Vietnam, sedangkan kantor apa yang dinamakan “Kabupaten Nansha” yang akan diletakkan di Dangkalan Chu Thap (atau Fiery Cross Reef) milik Kepulauan Truong Sa - wilayah Vietnam.
Dangkalan Chu Thap merupakan salah satu di antara 7 maujud di Kapulauan Truong Sa – wilayah Vietnam yang diduduki dan dikontrol oleh Tiongkok secara ilegal dengan cara menggunakan kekerasan dan tanpa hukum internasional untuk melakukan reklamasi menjadi pulau buatan dengan tujuan merealisasikan intrik "menelan” seluruh Laut Timur. Meskipun menyatakan tidak melakukan militerisasi di Laut Timur, tapi semua yang telah dan sedang dilakukan Tiongkok di Laut Timur menunjukkan hal yang sama sekali bertentangan.
Vietnam telah berulang kali menegaskan kedaulatan yang sah terhadap dua Kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa, bersamaan itu berseru kepada Tiongkok dan semua pihak lainnya supaya menghormati kedaulatan Vietnam menurut hukum internasional.
Juru biraca Kementerian Luar Negeri Vietnam, Le Thi Thu Hang pada jumpa pers periodik pada 26/3/2020 menunjukkan: “Seperti yang telah berulang kali ditegaskan, Vietnam mempunyai dasar hukum dan bukti sejarah yang cukup untuk menegaskan kedaulatan terhadap dua kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa, sesuai dengan hukum internasional. Menurut itu, semua kegiatan yang dịlakukan di dua kepulauan ini harus mendapat izin Vietnam.
Vietnam meminta kepada Tiongkok supaya menghormati hak kedaulatan Vietnam, tidak bisa melakukan tindakan yang meningkatkan ketegangan, merumitkan situasi dan mempengaruhi perdamaian dan kestabilan di Laut Timur dan di kawasan serta upaya-upaya semua negara dalam proses perundingan tentang COC antara ASEAN dan Tiongkok.