Tiongkok tidak bisa mengubah zona ekonomi eksklusif yang sah milik Vietnam.
(VOVworld)- Pada Selasa pagi (18 November) di kota Da Nang (Vietnam Tengah) dalam hari kerja ke-2 lokakarya ilmiah internasional ke-6 tentang Laut Timur, para peserta berbahas tentang tema-tema: “Hubungan internasional dan ketertiban di Laut Timur” dan “Hukum internasional – Daratan, semudera dan udara” para sarjana menilai: Ada empat faktor yang berpengaruh terhadap situasi Laut Timur belakangan ini. Yaitu perubahan dalam perhitungan dari beberapa negara tentang kepentingan strategis dari semua pihak; Peningkatan nasionalisme di beberapa pihak sengketa; Persaingan pengaruh dan perhimpunan kekuatan antar-negara adi kuasa dan perselisihan dalam memperjelas dan menerapkan hukum internasional di Laut Timur, diantaranya ada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut –tahun 1982. Banyak sarjana beranggapan bahwa peningkatan dalam hal jumlah dan intensitas aktivitas dari kekuatan semi militer dan kekuatan bukan pelaksana hukum di Laut Timur adalah salah satu diantara alasan–alasan yang mengakibatkan ketegangan-ketegangan di kawasan ini. Yang patut diperhatikan, perihal Tiongkok memperluas dan melakukan pengurukan berskala besar di pulau-pulau karang di kepulauan Truong Sa sedang mengubah status quo di Laut Timur.
Para sarjana berbicara di sela-sela lokakarya
(Foto: nhandan.com.vn) Doktor Hoang Viet, dosen Sekolah Tinggi Hukum kota Ho Chi Minh, peneliti tentang Laut Timur menilai: “Banyak maujud geografi, struktur geografi di Hoang Sa dan Truong Sa hanyalah pulau karang atau pulau setengah timbul, setengah tenggelam, tapi pandangan Tiongkok beranggapan bahwa pulau yang telah berpenduduk dan ia akan punya zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Jika Tiongkok memperbaiki pulau karang ini, maka merekaakan punya kapal induk dan tujuan mengontrol Laut Timur adalah sangat besar. Ketika mereka berhasil mereklamasi maujud geografi ini, maka mereka akan bisa menyatakan zona identifikasi pertahanan udara di kawasan Truong Sa dan Laut Timur ini”.
Pada saat sengketa tentang kedaulatan belum dipecahkan, negara-negara menggunakan bangunan buatan, melalui itu mengajukan klaim, akan merumitkan lagi situasi. Dotkor Nguyen Thi Lan Anh ,Wakil Kepala Insitutut Laut Timur, Akademi Hubungan Luar Negeri dari Kementerian Luar Negeri menekankan: Pulau-pulau buatan hanya punya kawasan laut aman maksimal 500 meter. Profesor Kuan Hsiung Dustin Wang, Universitas Taiwan-Tiongkok, menegaskan: Tiongkok akan melakukan pembangunan untuk mengubah pulau-pulau buatan ini menjadi tempat yang punya kemungkinan bagi manusia untuk bermukim di laut. Namun, menurut Doktor James Charles Kraska, Pusat Penelitian Hukum Internasional Stockton, Universitas Pertempuran Laut Amerika Serikat, meski Tiongkok telah menduduki secara tidak sah kepulauan Hoang Sa, mengajukan klaim yang tidak masuk akal tentang “garis sembilan ruas” juga tidak bisa mengubah hak yang sah dari Vietnam terhadap zona ekonomi eksklusif./.