PM Vietnam, Pham Minh Chinh (Foto: VNA)

Pada pembicaraan terebut, kedua PM sepakat terus bekoordinasi erat untuk mendorong realisasi berbagai orientasi kerja sama tentang politik, diplomatik, ekonomi, perdagangan, investasi, kerja sama perkembangan, pendidikan, pelatihan, sains teknologi, pertahanan, keamanan, temu muhibah rakyat dan sebagainya. PM Pham Minh Chinh meminta pihak Inggris agar lebih menciptakan kondisi bagi komoditas ekspor Viet Nam untuk mendekati pasar Inggris dan memacu badan-badan usaha Inggris memperluas investasi di bidang-bidang yang potensial dalam perekonomian Viet Nam seperti keuangan, perbankan, permigasan, pengembangan energi terbarukan, ekonomi digital, industri pengolahan, manufaktur, dan sebagainya. Kedua pemimpin juga sepakat akan cepat saling mengakui sertifikat kesehatan elektronik (sertifikat vaksin) untuk mengondisikan diadakannya kembali hubungan perdagangan, pendekatan vaksin, obat Covid-19, pengembangan industri farmasi, terutama transfer teknologi produksi vaksin Covid-19.

PM Pham Minh Chinh mengapresiasi peran pelopor Inggris dalam mengeluarkan berbagai komitmen dan gagasan di Konferensi COP-26 yang akan datang, menegaskan bahwa Viet Nam terus berkomitmen kuat dalam menyumbangkan upaya global untuk menghadapi perubahan iklim dan berkoordinasi erat dengan Inggris untuk menjamin suksesnya konferensi.

Pada pihaknya, PM Inggris, Boris Johnson mengumumkan Inggris akan memberikan bantuan tambahan berupa beberapa peralatan kesehatan senilai 500.000 pound sterling kepada Viet Nam. Ia menegaskan Inggris menganggap Viet Nam sebagai mitra penting di kawasan pada latar belakang Inggris tengah menyesuaikan kebijakan menurut arah memperkuat kerja sama dengan kawasan Indo-Pasifik, menekankan bahwa meskipun mengalami dampak negatif akibat wabah Covid-19, tetapi dengan Perjanjian UKVFTA perdagangan bilateral tetap mencapai pertumbuhan baik senilai 3,88 miliar USD pada tahun 2021, meningkat 26,92 persen.

Pada pembicaraan telepon tersebut, dua pihak juga membahas masalah-masalah internasional dan regional yang menjadi minat bersama, menekankan arti penting penjaminan kebebasan maritim, penerbangan, keamanan dan perdamaian di Laut Timur, menjunjung tinggi hukum internaisonal, di antara UNCLOS 1982 dianggap sebagai kerangka hukum bagi semua aktivitas di laut dan samudera.