Vietnam Bantah Keputusan Tiongkok Yang Melarang Penangkapan Ikan di Laut Timur
(VOVWORLD) - Dalam jumpa pers periodik pada tanggal 29 April sore, di Kota Ha Noi, Kementerian Luar Negeri Vietnam telah memprotes dan membantah keputusan Tiongkok yang melarang penangkapan ikan di Laut Timur, dan meminta semua pihak untuk mematuhi hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982, bersamaan itu menegaskan bahwa semua pelanggaran di Laut Timut tidak bernilai.
Terhadap informasi Kepolisian Laut Tiongkok menyatakan pelaksanaan perintah melarang penangkapan ikan sejak tanggal 1 Mei 2021 di perairan yang meliputi satu bagian Teluk Bac Bo dan Kepulauan Hoang Sa (Paracel) wilayah kedaulatan Vietnam di Laut Timur, Wakil Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Doan Khac Viet menegaskan:
“Vietnam memiliki penuh dasar hukum dan bukti sejarah untuk menegaskan kedaulatan terhadap Kepulauan Truong Sa (Spratly) dan Hoang Sa (Paracel), serta hak-hak yang sah terhadap perairan-perairan Vietnam yang ditetapkan sesuai dengan UNCLOS 1982. Vietnam memprotes dan dengan gigih membantah keputusan sepihak dari Tiongkok. Keputusan ini telah melanggar kedaulatan Vietnam terhadap Kepulauan Hoang Sa, melanggar hukum internasional, termasuk UNCLOS, bertentangan dengan semangat DOC dan kesepakatan tentang prinsip-prinsip dasar tentang pimpiman pemecahan masalah-masalah di laut antara Vietnam dan Tiongkok”.
Ketika menjawab pertanyaan tentang laporan investigasi yang dimuat di pers pada tanggal 3 April yang menunjukkan bahwa sejak 2014, Tiongkok telah mendaftarkan merek bagi ratusan entitas yang tersebar di Laut Timur. Wakil Jubir Kemenlu Vietnam, Doan Khac Viet mengatakan:
“Vietnam menegaskan bahwa Vietnam memiliki cukup bukti sejarah dan dasar hukum untuk menegaskan kedaulatan terhadap kedua kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa yang sesuai dengan hukum internasional serta kedaulatan dan hak kedaulatan, dan hak yurisdiksi atas berbagai wilayah laut terkait di laut Timur yang ditetapkan sesuai dengan UNCLOS 1982. Semua perilaku yang melanggar kedaulatan Vietnam terhadap kedua kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa, melanggar kedaulatan, hak kedaulatan dan hak yurisdiksi Vietnam atas wilayah lautnya tidak ada nilai, tidak diakui, dan Vietnam dengan gigih memprotesnya.”