Vietnam berpartisipasi pada sidang DK PBB tentang anak-anak dalam bentrokan bersenjata

(VOVworld) – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Selasa (2/8), mengadakan sesi perbahasan terbuka dengan tema: “Anak-anak dalam bentrokan bersenjata”. Ketika berbicara di depan perbahasan ini, Duta Besar Nguyen Phuong Nga, Kepala Perwakilan Tetap Vietnam di PBB, menyatakan kekhawatiran terhadap pengaruh-pengaruh jangka panjang terhadap perkembangan anak-anak semasa dan setelah bentrokan. Dia menegaskan bahwa Vietnam mengutuk berlangsungnya situasi kekerasan terhadap anak-anak, khususnya kasus-kasus pembunuhan, pelecehan seksual, pemaksaan masuk tentara, penculikan, penyerangan terhadap sekolahan dan rumah sakit.


Vietnam berpartisipasi pada sidang DK PBB tentang anak-anak dalam bentrokan bersenjata - ảnh 1
Duta Besar Nguyen Phuong Nga, Kepala Perwakilan Tetap Vietnam di PBB
(Foto: baochinhphu.vn )


Duta Besar Nguyen Phuong Nga mengimbau kepada para pihak peserta perang supaya menghentikan tindakan-tindakan ini, yang pertama ialah dengan cara menaati hukum tentang hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional. Duta Besar Nguyen Phuong Nga menegaskan bahwa Vietnam akan terus bekerjasama dengan komunitas internasional menjamin dan memperbaiki situasi anak-anak dalam bentrokan bersenjata. Dia juga berbagi informasi bahwa banyak generasi anak-anak Vietnam telah menderita akibat perang yang mengerikan, Vietnam telah dan sedang berusaha sekuat tenaga untuk melindungi, merawat dan menjamin semua syarat yang sebaik-baiknya untuk anak-anak, khususnya anak-anak penyandang cacad akibat bom, ranjau dan agen oranye/dioxin.

Vietnam merupakan salah satu diantara negara-negara pertama yang mengesahkan Konvensi tentang Hak Anak-Anak, termasuk Protokol Tambahan tentang penggunaan anak-anak dalam bentrokan bersenjata. Ketika menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada masa bakti 2008-2009, Vietnam telah menyelenggarakan sesi perbahasan terbuka tentang anak-anak dalam bentrokan bersenjata dan bersama dengan negara-negara lain mengesahkan Resolusi 1882 (tahun 2009) tentang masalah ini.
Berita Terkait

Komentar

Yang lain