(VOVworld) – Pada Senin (30 Maret), Persidangan Majelis Umum ke-132 Uni Parlemen Dunia (IPU-132) memasuki hari kerja ke-3 dengan 5 sidang resmi, diantaranya sidang Komisi Tetap urusan Demokrasi dan Hak Manusia. Di sini, para utusan membahas dan mengesahkan Resolusi “Hukum internasional dalam hubungan  tentang masalah kedaulatan nasional, tidak saling mengintervensi urusan internal dan masalah hak manusia”.

Menurut Le Minh Thong, Wakil Ketua Komisi Hukum Majelis Nasional Vietnam, ini merupakan satu resolusi yang telah disusun pada IPU-131 dan karena masih mengalami banyak perbedaan pendapat, maka belum diesahkan di Jenewa dan kali ini, dengan tekad dari para legislator IPU, Resolusi ini tetap dibahas di Hanoi untuk diesahkan. Dia mengatakan: “Ini merupakan satu resolusi yang sangat penting, memanifestasikan hubungan antara hukum internasional terhadap kedaulatan semua negara dan rakyat. Vietnam juga memberikan sumbangan penting dalam perbahasan-perbahasan  tentang Rancangan Resolusi tersebut di Jenewa. Vietnam menjunjung tinggi hukum internasional dan menganggap bahwa hukum internasional perlu ditaati secara serius dalam hubungan internasional, bersamaan itu hukum internasional juga perlu seimbang dan sesuai dengan kedaulatan nasional dan tidak bisa tidak menghormati kedaulatan nasional dan hak manusia. Dalam kenyataan, hukum internasional juga bertujuan membela hak manusia. Vietnam menyambut baik IPU yang mengesahkan resolusi tentang tema penting ini dan berharap supaya resolusi ini akan dilaksanakan secara serius oleh semua negara dan ditaati dengan konsekuen dalam hubungan internasional”./.