(VOVWORLD) - Dalam rangka Bulan Aksi tentang pemberantasan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak sesuai peraturan (IUU), sejumlah daerah di Vietnam sedang mempercepat penerapaan berbagai kebijakan dukungan dan teknologi.
 Kapal penangkap ikan Provinsi Vinh Long siap berangkat melaut, mematuhi dengan baik peratauran IUU (Foto: Nhat Truong / VOV) |
Di Provinsi Vinh Long, setelah penggabungan provinsi, sekarang ada lebih dari 4.600 kapal penangkap ikan, yang berskala terbesar di daerah dataran rendah sungai Mekong. Saat ini, 99% kapal penangkap ikan yang sepanjang 15 meter atau lebih telah memasang dan memelihara peralatan pengawasan perjalanan (VMS), melaksanakan dengan baik pelacakan asal-usul dan pengawasan perjalanan kapal. Dang Hoang Tan, Wakil Sekretaris Tetap Partai di Kecamatan Tan Thuy, di mana ada iringan kapal penangkap ikan terbesar di Provinsi Vinh Long, mengatakan:
“Selama ini, kegiatan sosialisasi propaganda dan penggerakan kaum nelayan di kapal-kapal yang berisiko tinggi telah mendapat respons positif dari para pemilik kapal, tidak ada lagi pelanggaran IUU. Bagi nelayan yang masih belum memahami sepenuhnya, kami terus melakukan sosialisasi, dan hingga kini, sebagian besar pemilik kapal telah mematuhi kebijakan yang ditetapkan”.
 Provinsi Quang Ninh membantuk dermaga perikanan sementara untuk memfasilitasi kaum nelayan dalam proses pelaporan penangkapan ikan (Foto: Vu Mien / VOV) |
Di Provinsi Quang Ninh, pemerintah daerah telah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap status pendaftaran, pemeriksaan teknis dan pemberian izin kapal penangkap ikan. Secara khusus, provinsi ini mempercepat pembaruan data pemilik kapal ke basis data perikanan nasional (VNFishbase), serta menerapkan sistem pelaporan dan pelacakan elektronik hasil perikanan (eCDT). Setiap minggu, daftar kapal-kapal yang berisiko tinggi melanggar atau kehilangan koneksi VMS dikirimkan ke unit-unit penjaga perbatasan dan unit-unit terkait untuk ditangani secara cepat dan tepat waktu.
Sementara itu, di Provinsi Thanh Hoa, Komando Penjaga Perbatasan provinsi telah mengirim personel dari pos-pos daerah pegunungan untuk memperkuat unit-unit penjaga laut dan membentuk tim-tim pengawasan bergerak guna menjamin pengawasan ketat namun tetap menciptakan kondisi yang kondusif bagi kaum nelayan untuk bekerja. Gelombang-gelombang sosialisasi Undang-Undang mengenai IUU diselenggarakan secara intensif, ekstensif, dan langsung kepada setiap pemilik kapal, kapten dan kaum nelayan