(VOVworld) - Setelah tiga tahun menggelarkan Proyek restrukturisasi badan-badan usaha milik Negara, diantara total 99 badan usaha yang telah selesai melakukan peseronisasi, ada  44 badan usaha di bawah Kementerian Transportasi dan Perhubungan Vietnam. Tujuan Kementerian ini ialah sampai dengan tahun 2015, akan dilakukan peseronisasi terhadap 40 badan usaha  milik Negara yang menyisa. 

Menurut Proyek restrukturisasi badan-badan usaha milik Negara tahap 2011-2015 yang telah diesahkan oleh Perdana Menteri Pemerintah Vietnam, di seluruh negeri ada kira-kira 500 badan usaha yang harus melakukan peseronisasi. Namun, selama tiga tahun ini  proses melakukan peseronisasi dilakukan secara cukup lambat. Oleh karena itu, hasil peseronisasi terhadap badan-badan usaha dari cabang transportasi dan perhubungan sangat mempunyai arti. Selama tiga tahun ini,  Kementerian Transportasi dan Perhubungan telah menganggap peseronisasi sebagai terobosan bagi badan-badan usaha untuk memperbarui mekanisme pengelolaan, menggerakkan dana dari para pemegang saham, mengurangi prosentase utang, meningkatkan hasil-guna produksi dan bisnis. Dengan arah maju itu, pada tahun 2013 saja, Kementerian tersebut telah melakukan peseronisasi terhadap 11 badan usaha milik Negara, pada pertengahan bulan Februari 2014, Perdana Menteri Pemerintah Vietnam telah mengesahkan opsi peseronisasi terhadap 9 dari 10 perusahaan umum  di bawah Kementerian Transportasi dan Perhubungan. Tentang masalah ini, Menteri Transportasi dan Perhubungan Vietnam, Dinh La Thang memberitahukan: “Di atas dasar hasil-hasil tentang peseronisasi yang tercapai,  restrukturisasi dan pembenahan badan-badan usaha selama tiga tahun ini kami  akan terus melaksanakan secara lebih gigih bimbingan Pemerintah dan Perdana Menteri tentang restrukturisasi, pembenahan dan peseronisasi  terhadap badan-badan usaha. Kami bertekat akan menyelesaikan tugas melakukan peseronisasi terhadap badan-badan usaha yang menyisa tahap 2014-2015”.

Menurut rencana pada triwulan pertama 2014,  Kementerian Transportasi dan Perhubungan Vietnam  selesai melakukan peseronisasi terhadap10 perusahaan umum, kemudian akan terus merestrukturisasi 40 badan usaha dan satuan-satuan  adminitratif. Menegaskan peseronisasi sebagai kecenderungan tertentu dalam proses integrasu ekonomi, dituntut tekat dari pemimpin Kementerian samapai pemimpin badan usaha,  Menteri Dinh La Thang menunjukkan: “Kami telah membagi tugas para Deputi Menteri langsung mengurusi beberapa badan usaha yang telah melakukan peseronisasi. Jika badan-badan usaha tidak menyelesaikan tugas, maka tanggung jawab pertama-tama terletak pada para Deputi Menteri.  Sedangkan, badan-badan usaha tidak menyelesaikan peseronisasi, maka Presiden dan Direktur Utama-nya  harus dipindah melaksanakan pekerjaan lain”.

Pada Konferensi  menggelarkan tugas merestrukturisasi badan-badan usaha  milik Negara yang baru saja berlangsung di kota Hanoi Perdana Meneri Nguyen Tan Dung telah memberikan apresiasi terhadap Kementerian Transportasi dan Perhubungan yang dengan gigih melakukan peseronisasi terhadap badan-badan usaha. Setuju dengan haluan menjunjung tinggi tanggung jawab pemimpin dalam mendorong kuat restrukturisasi badan-badan usaha, Perdana Menteri Nguyen Tan Dung mengatakan: “Setiap Menteri dan Ketua Provinsi dan kota harus mementingkan tanggung jawabnya, karena ini merupakan tugas yang dilimpahkan Partai Komunis dan Negara, oleh karena itu harus punya tanggung jawab sekaligus menjaga prinsip secara mantap. Institutusi sudah ada, masalahnya sekarang ialah tanggung jawab, khususnya para pemimpin, dari situ menciptakan kebulatan pendapat dan tekat bertindak, ini merupakan solusi yang paling menentukan, melakukan atau tidak itulah solusi ini”.

          Perdana Menteri Nguyen Tan Dung memberitahukankan: Pemerintah akan memberlakukan Resolusi  tentang beberapa solusi  mendorong kuat  pembenahan, peseronisasi dan pengembalian modal  milik Negara  di beberapa badan usaha tahap 2013-2015, instruksi Perdana Menteri tentang mendorong kuat restrukturisasi terhadap badan-badan usaha milik Negara sampai tahun 2015 dan Keputusan Perdana Menteri tentang memberlakukan kriterium, daftar mendefrensikan badan-badan usaha milik negara. Ini merupakan  dasar hukum dengan beberapa mekanisme dan kebijakan yang lebih kondusif untuk mengatasi kesulitan dan problematik untuk terus  melaksanakan secara efektif  restrukturisasi  badan-badan usaha milik Negara baik tentang jumlah maupun tentang  kualitas  dalam waktu mendatang./.