(VOVworld) – Undang-Undang (UU) mengenai Investasi Publik  telah diesahkan oleh Majelis Nasional Vietnam pada 18 Juni 2014 dan menjadi efektif dari 1 Januari 2015. Penggelaran UU mengenai Invetasi Publik  kali ini akan menghindari investasi yang tidak terfokus, tidak seimbang  dalam investasi, melalui itu bisa mengatasi situasi “minta- beri” yang menimbulkan keborosan dalam investasi publik. 

          Hal yang baru dalam UU mengenai Invetasi Publik yalah membuat perencanaan dan investasi negara menjadi lebih teratur, berpindah dari rencana tahunan  ke rendcana janga waktu menengah 5 tahun.  Pembaruan ini akan menjamin sifat berdasar dan jangka panjang dari investasi publik, sesuai dengan strategi, perancangan pengembangan sosial-ekonomi, menjamin keseimbangan makro perekonomian. Phung Quang Hung, Ketua Komite Rayat propinsi Vinh Phuc mengatakan: “Kementerian Perencanaan dan Investasi Vietnam merekomendasikan untuk membuat rencana jangka  menengah, pekerjaan ini menciptakan syarat kepada daerah kami untuk  mendapat dasar penting  dalam mengelolanya,, dari mempelajari proyek, investasi ,memutuskan melakukan investasi  sampai membimbing melaksanakan proyek. Hal ini juga menciptakan syarat kepada kami  untuk mempelajari semua sumber anggaran keuangan, bisa mencegah keborosan dalam pembangunan dasar..”

Dengan penggelaran UU mengenai Invetasi Publik  kali ini, Kementerian Perencanaan dan Investasi Vietnam juga berinisiatif dalam memberikan masukan kepada Pemerintah untuk memberlakukan Instruksi tentang arah melakukan investasi publik jangka menengah, mengajukan orienstasi besar dalam pandangan tentang investasi  publik. Le Hoang Quan, Ketua Komite Rakyat kota Ho Chi Minh mengatakan bahwa koordinasi antara rencana keuangan dengan rencana investasi yang baik akan menghindari  ketidakseimbangan, melalui itu bisa mengatasi keadaaan “minta- beri” dalam investasi.

Pemberlakuan UU mengenai Invetasi Publik itu  juga bisa memberantas kehilangan dan keborosan, investasi yang tidak terfokus dan menjamin transparansi, keterbukaan dalam aktivitas investasi yang menggunakan modal Negara. Dao Quang Thu, Deputi Menteri Perencanaan dan Investasi Vietnam memberitahukan: “Ketika menyusun rencana investasi jangka menengah dan jangka panjang, ia akan bisa membatasi investasi yang terpencar-pencar, karena dalam ketentuan investasi janga panjang dan jangka menengah ada syarat-syarat  yang ketat.  Yaitu semua instansi dan daerah harus mengatur cukup modal yang rasional untuk membayar utang...”

Pada Konferensi Nasional Instansi Perencanaan dan Investasi yang baru saja diadakan di kota Da Nang, Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Tan Dung juga menegaskan bahwa Rencana investasi jangka menengah tahapan 2016-2020 mempunyai makna yang amat besar, memberikan sumbangan penting untuk mensukseskan Rencana perkembangan sosial-ekonomi tahapan 2016-2020. Penggelaran UU ini akan membawa pekerjaan perencanaan dan investasi Tanah Air menjadi lebih teratur, meningkatkan keinisiatifan untuk semua daerah dan melalui itu meningkatkan kualitas pengelolaan, memberikan sumbangan mengembangkan sosial-ekonomi./.