Restrukturisasi Perkotaan Hanoi demi Perluasan Ruang Pembangunan (Foto: Dewan Perwakilan Rakyat Kota Hanoi)

Orientasi pengembangan ruang dan infrastruktur perkotaan Hanoi disusun berdasarkan struktur ruang strategis, yang menonjolkan ruang warisan budaya, sejarah, serta lanskap di sepanjang Sungai Da, Sungai Merah, serta Sungai Duong. Salah satu solusi utamanya adalah restrukturisasi model pembangunan menuju kota multi-kutub dan multi-pusat, yang terintegrasi dengan struktur perkotaan berlapis. Tujuannya adalah mendistribusikan penduduk, area produksi-jasa, dan sistem infrastruktur secara proporsional, sehingga mengurangi beban di kawasan inti perkotaan. Dr, Arsitek Ngo Trung Hai, Wakil Ketua Asosiasi Perencanaan dan Pengembangan Perkotaan Vietnam, berpendapat:

"Resolusi Dewan Perwakilan Rakyat Kota tersebut memadukan Perencanaan Ibu Kota dan Perencanaan Umum Pembangunan Hanoi ke dalam satu kesatuan visi jangka panjang. Saya berharap rencana ini mampu menempatkan Ibu Kota Hanoi dalam peta kota-kota besar dan megapolitan dunia. Jika visi sebelumnya adalah menjadikan Hanoi sebagai kota terkemuka dalam sistem perkotaan di Asia-Pasifik, kini kita harus mempertegas posisi Hanoi dalam peta tersebut".

Kawasan Kota Tua selalu dipenuhi wisatawan (Foto: VOV)

Rencana Induk Ibu Kota baru menargetkan Hanoi tidak hanya sebagai pusat politik nasional, tetapi juga sebagai kutub pertumbuhan utama yang menyasar target pertumbuhan dua digit dengan visi 100 tahun ke depan. Target ini ditetapkan demi menjamin pembangunan Ibu Kota yang sepadan dengan statusnya sebagai Ibu Kota dari negara berpendapatan tinggi yang berorientasi sosialis. Pada saat yang sama, perencanaan tersebut menetapkan bahwa Hanoi harus mampu memberikan dampak luas, menjadi motor penggerak, serta mendorong pembangunan di Delta Sungai Merah, Wilayah Ibu Kota, Zona Ekonomi Utama Utara, serta seluruh negeri. Sekretaris Komite Partai Kota Hanoi, Nguyen Duy Ngoc, menekankan:

"Rencana Induk Ibu Kota dengan visi 100 tahun tidak sekadar merancang ruang fisik kota dan desa, tetapi lebih pada skala, jati diri, serta struktur sosio-ekonomi jangka panjang. Hal ini menempatkan Hanoi dalam keterkaitan erat dengan Wilayah Ibu Kota, nasional dan internasional. Berlandaskan hal tersebut, institusi yang bertumpu pada Resolusi Biro Politik dan Undang-Undang Ibu Kota akan berperan sebagai landasan politik dan pilar hukum untuk mengatasi hambatan-hambatan mekanisme dan kebijakan."

Terkait pengaturan zonasi kependudukan, Hanoi mengusulkan relokasi bertahap dari area dalam kota. Warga yang terdampak pembebasan lahan sebagian akan ditempatkan di lokasi pemukiman kembali setempat; sementara sisanya akan diarahkan ke kawasan perkotaan baru di kutub-kutub pertumbuhan seperti: Dong Anh, Gia Lam dan Hoa Lac, yang memiliki infrastruktur dan fasilitas terintegrasi. Diperkirakan, pada periode 2026-2045 lebih dari 860.000 warga Hanoi akan direlokasi demi restrukturisasi perkotaan, menuju Ibu Kota yang berkembang, hijau, cerdas, dan berkelanjutan. Wakil Ketua Asosiasi Perencanaan dan Pengembangan Perkotaan Vietnam, Ngo Trung Hai, menambahkan:

"Hanoi perlu melakukan ekspansi ke luar dengan baik, membentuk pusat-pusat baru yang menyediakan lapangan kerja dan koneksi transportasi publik yang mumpuni menuju kawasan kota tua. Jika konektivitas lancar, warga akan dengan sukarela meninggalkan pusat kota demi lingkungan hidup yang lebih baik, udara yang lebih segar, pekerjaan yang lebih baik, dan akses cepat ke pusat kota. Itulah keberhasilan strategi multi-kutub dan multi-pusat, sembari tetap melestarikan kawasan inti kota tua."

Apartemen dari atas (Foto: VOV)

Berdasarkan rencana tersebut, seluruh wilayah administratif Ibu Kota Hanoi mencakup 126 unit administrasi tingkat kecamatan (51 kecamatan, 75 desa), dengan total luas sekitar 3.360 km². Hanoi kini tengah menuju visi pembangunan hingga tahun 2100 yang berfokus pada rekonstruksi nilai-nilai kawasan inti, pelestarian jiwa Thang Long-Hanoi, serta penciptaan ruang pembangunan baru. Tantangan terbesar kini adalah mengubah visi menjadi aksi, memperkuat kerangka hukum, memobilisasi sumber daya sosial, serta memastikan implementasi yang transparan demi mendapat konsensus publik. Hal ini dianggap sebagai revolusi urban di Vietnam untuk membawa Hanoi segera menjadi salah satu kota terkemuka dunia.