Ilustrasi  (Foto: Chinhphu.vn)

Dalam pembangunan dan penyempurnaan undang-undang tentang aparat negara milik rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat, MN Viet Nam fokus membangun dasar hukum untuk menetapkan secara lebih jelas peran, posisi, fungsi, tugas dan hak-hak badan-badan negara dalam melaksanakan hak-hak legislatif, eksekutif dan yudikatif berdasarkan prinsip hukum, menjamin kekuasaan tunggal negara, ada pembagian, koordinasi dan pengontrolan kekuasaan negara. Melaksanakan dengan baik fungsi Negara, menangani secara tepat hubungan antara negara, pasar dan masyarakat. Negara fokus pada pengelolaan makro, meningkatkan kualitas pembinaan institusi, strategi, perancangan dan rencana. Menyempurnakan sistem perundang-undangan untuk meningkatkan desentralisasi, membangun administrasi negara demi rakyat, demokrasi, hukum, profesional, jernih dan kuat.

Dengan demikian MN terus memperbarui organisasi dan aktivitas, menjamin agara MN benar-benar menjadi badan perwakilan tertinggi dari rakyat, badan kekuasaan  tertinggi negara. Meningkatkan kualitas dan efektivitas aktivitas, meningkatkan demokrasi, hukum dan profesionalitas dalam organisasi dan aktivitas MN, dalam melaksanakan fungsi legislatif, memutuskan masalah-masalah penting tanah air dan melaksanakan pengawasan tertinggi. Menyempurnakan mekanisme pengawasan dan penilaian bagi para pejabat yang dipilih atau diratifikasi oleh MN dan Dewan Rakyat. Membentuk secara sinkron, mengaitkan mekanisme pengawasan MN dan Dewan Rakyat dengan pemeriksaan dan pengawasan Partai Komunis, pengawasan dan kritik sosial dari Front Tanah Air, semua organisasi sosial-politik, dan rakyat.

Dalam membangun dan menyempurnakan hukum tentang hak asasi manusia, hak warga negara, MN menyempurnakan dasar hukum untuk melaksanakan dengan tepat dan efektif demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, terutama demokrasi di basis. Membangun mekanisme hukum untuk  merealisasi isi yang baru ditambah dalam Kongres Nasional XIII Partai Komunis Viet Nam yakni “rakyat mengawasi dan rakyat menikmati” untuk melaksanakan dengan baik dan efektif pedoman “Rakyat tahu, rakyat membahas, rakyat membuat, rakyat memeriksa, rakyat mengawasi dan rakyat menikmati”. Membangun dan menyempurnakan mekanisme pengawasan rakyat. Menciptakan dasar hukum agar rakyat menyerahkan hak namun tidak kehilangan hak, badan-badan negara diberikan hak tetapi tidak merebut hak rakyat. Ini merupakan masalah yang paling menentukan untuk menjamin kekuasaan negara benar-benar termasuk pada rakyat. Tuntutan mendengar rakyat, melayani rakyat merupakan tuntutan tertinggi dalam aktivitas MN, badan-badan MN, dan anggota MN untuk menyelesaikan tugas yang dilimpahkan rakyat. Aktivitas legislatif menuju tujuan manusia yaitu membebaskan semua potensi rakyat, memikirkan, memupuk sumber daya rakyat, mengembangkan sumber daya rakyat dengan menghemat sumber daya rakyat. MN terus meneliti dan menyusun undang-undang untuk mengkonkretkan hak asasi manusia dan hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar 2013.

Dalam membangun dan menyempurnakan  undang-undang tentang pembangunan sosial-ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan, MN Viet Nam terus menyempurnakan dasar hukum untuk memperkuat industrialisasi dan modernisasi berdasarkan fondasi sains-teknologi dan semua prestasi Revolusi Industri Keempat. Membangun sistem perundang-undangan, mengembangkan inovasi kreatif, memanfaatkan secara maksimal keuntungan dan meminimalkan risiko, menuju pemecahan dengan efektif serentetan masalah yang diajukan Revolusi Industri Keempat, menangani secara harmonis hubungan antara pembangunan ekonomi, menjamin keadilan sosial dengan melestarikan lingkungan.

Dalam membangun dan menyempurnakan hukum tentang integrasi internasional, MN terus menyempurnakan sistem perundang-undangan sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan bentuk-bentuk integrasi dengan peta jalan yang fleksibel dan sesuai  kondisi dan tujuan tanah air untuk setiap tahap. Mentransformasikan secara penuh dan sesuai perjanjian-perjanjian internasional dan komitmen internasional di mana Viet Nam menjadi anggotanya. Aktif dan bertanggung-jawab berpartisipasi dalam penyusunan perjanjian-perjanjian internasional. Menurut itu, proaktif berpindah dari berpartisipasi  hukum main yang sudah ditetapkan menjadi subjek perancang hukum main di arena internasional, secara bertahap merekomendasikan perjanjian-perjanjian internasional dari praktik Viet Nam.

Dalam proses legislatif, MN terus memperbarui proses legislatif, memperluas demokrasi dalam menyusun undang-undang agar semua ketentuan undang-undang layak laksana, sesuai praktik, dan berbasis ilmu pengetahuan. Menjamin keterbukaan dan demokrasi dalam menerima, merespons pendapat dan usulan individu, kantor dan organisasi dalam proses membangun dan melakukan verifikasi undang-undang. Meneliti menyusun mekanisme hukum untuk menyesuaikan penggerakan kebijakan dalam menyusun undang-undang yang obyektif, transparan, terkendali dan terawasi secara ketat. Ini merupakan langkah yang perlu dan efektif untuk memperluas demokrasi dalam aktivitas legislatif Viet Nam.

Lebih memperbarui aktivitas MN, meningkatkan peran MN, badan perwakilan tertinggi rakyat, badan kekuasaan tertinggi negara Viet Nam merupakan dasar untuk menyempurnakan sistem perundang-undangan, turut membangun dengan sukses Negara Hukum Sosialis Viet Nam