(VOVWORLD) - Di antara organisasi-organisasi yang mengaku dirinya melakukan aktivitas demi hak azasi manusia (HAM) di skala internasional, maka Human Rights Watch (HRW) muncul sebagai satu organisasi yang senantiasa mengeluarkan argumentasi-argumentasi fabrikasi dan fitnahan tentang HAM di negara-negara, di antaranya ada Viet Nam. Dengan membawa nama sebagai organisasi HAM, tetapi aktivitas HRW belum pernah demi perkembangan HAM di negara-negara, termasuk di Viet Nam.
 Ibu Caitlin Wiesen (Foto: cand.vn) |
Organisasi Pemantauan HAM (HRW), dalam “Laporan global tentang HAM tahun 2019” yang diumumkan pada pertengahan bulan Januari 2019 telah menyatakan bahwa situasi HAM di Viet Nam “mengalami degradasi secara serius”; Viet Nam “melanggar hak-hak sipil dan politik dasar seperti hak menyatakan pendapat, hak kebebasan pers dan pendekatan informasi, hak kebebasan berorganisasi dan bersidang dan hak kebebasan mengamalkan agama”.
Argumentasi-argumentasi yang memutar-balikkan situasi HAM di Viet Nam
“Laporan global tentang HAM tahun 2019” dari organisasi HRW sebenarnya tidak demi perkembangan HAM di Viet Nam. Kemajuan-kemajuan tentang HAM yang dicapai oleh Viet Nam sudah sejak lama dicatat dan dinilai secara sangat kongkrit oleh organisasi-organisasi internasional dan organisasi-organisasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pesan terkini yang dikeluarkan oleh Program Perkembangan PBB (UNDP) pada bulan Oktober tahun 2018 menyatakan bahwa “Viet Nam sedang mencapai banyak kemajuan tentang perkembangan manusia dan pengurangan kemiskinan multi-dimensi walaupun masih mengalami tantangan-tantangan dalam mengurangi kesenjangan antar-daerah, antar-bagian negeri, antar-kelompok warga, mempersempit jarak gender maupun memecahkan masalah-masalah lingkungan yang bersangkutan dengan pembuangan zat karbon dioksida dan keanekaragaman biologi”. Ibu Caitlin Wiesen, Direktur Nasional UNDP di Viet Nam menyatakan bahwa “Viet Nam bisa merasa bangga tentang kemajuan yang sudah tercapai dalam pengurangan kemiskinan multi-dimensi, membantu 6 juta warga lepas dari kemiskinan dalam waktu 4 tahun, dari tahun 2012-2016 menurut standar kemiskinan multi-dimensi nasional”. Dia menyatakan bahwa dalam indeks perkembangan manusia, Viet Nam melaksanakannya dengan baik di bidang kesehatan dan pendidikan. Menurut itu, usia harapan Viet Nam ialah 76,5 tahun, menduduki posisi ke-2 di kawasan Asia danPasifik setelah Republik Korea. Jumlah tahun bersekolah rata-rata orang Viet Nam ialah 8,2 tahun, lebih tinggi terbanding dengan taraf rata-rata di kawasan Asia Timur dan Pasifik.
Mengambil misal tentang upaya-upaya keras Viet Nam dalam menjamin HAM bagi semua orang dalam masyarakat, ibu Caitlin Wiesen menilai tinggi Viet Nam yang melakukan satu mekanisme yang jelas dan konsekuen dalam menggelarkan semua rekomendasi menurut mekanisme Tinjauan Periodik Universal (UPR), atau pengesahan Viet Nam terhadap konvensi-konvensi PBB tentang HAM, di antaranya ada Konvensi PBB tentang hak kaum difabel tahun 2014. Sementara itu, Scott Ciment, penasehat kebijakan hukum dari UNDP di Viet Nam menyatakan bahwa Viet Nam telah berpartisipasi dalam 7 di antara 9 konvensi internasional tentang HAM, itu merupakan satu tonggak penting. Belakangan ini, penyesuaian-penyesuian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perdata serta banyak undang-undang yang lain juga merupakan kemajuan-kemajuan besar dalam menjamin HAM. Scott Ciment menegaskan bahwa “Viet Nam telah mencapai banyak prestasi yang membanggakan di bidang HAM. Aktivitas-aktivitas kerjasama internasional tentang HAM juga diperhebat oleh Viet Nam. Hal ini menunjukkan bahwa Viet Nam selalu reseptif maju dan serius dalam melaksanakan dan menjamin HAM bagi warga negaranya”. Penilaian-penilaian dari berbagai organisasi internasional di Viet Nam ini, jelaslah telah mengaburkan argumentasi-argumentasi pemutar-balikan dan fitnahan dari HRW tentang perkembangan HAM di Viet Nam.
Prsestasi tentang HAM memasang sayap bagi Viet Nam untuk melakukan integrasi internasional
Dalam satu perkembangan yang bersangkutan, mantan pembantu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat urusan demokrasi, HAM dan ketenaga-kerjaan, Tom Malinowski pernah menekankan bahwa Viet Nam telah mencapai banyak kemajuan dalam melaksanakan HAM, terutama ialah Pemerintah Viet Nam telah mengesahkan dua konvensi internasional yang penting yaitu Konvensi anti penyiksaan dan Konvensi tentang hak kaum difabel. Menurut dia, kenyataan itu merupakan syarat yang kondusif bagi Viet Nam untuk melakukan integrasi internasional secara lebih intensif. Akan tetapi aneh sekali, dalam “Laporan global tentang HAM tahun 2019”, HRW bersuara keras menuntut kepada Dewan Eropa supaya menunda ratifikasi terhadap Perjanjian Perdagangan Bebas Eropa-Viet Nam (EVFTA) “sampai saat Pemerintah Viet Nam melaksanakan langkah-langkah yang kongkrit untuk memperbaiki dokumen HAM”.
Viet Nam telah dan sedang melakukan integrasi secara intensif dan ekstensif ke dalam perekonomian global dan mencapai prestasi-prestasi menonjol, di antaranya adan prestasi tentang HAM. Oleh karena itu, perihal Viet Nam menjadi destinasi yang atraktif bagi investor sekarang ini telah menjadi kecenderungan yang wajar dan obyektif. Argumentasi-argumentasi yang fabrikatif, yang memfitnah dan tekanan menuntut kepada negara-negara supaya melakukan intervensi atau mengambilnya sebagai dalih untuk mencegah aktivitas-aktivitas diplomatik Viet Nam hanya menunjukkan kehilangan posisi dan isolasi dari HRW dalam menghadapi kecenderungan dan latar belakang baru serta menghadapi kenyataan obyektif yang tidak bisa diingkari tentang negeri dan prestasi HAM di Viet Nam.