(VOVworld) - Untuk mendapatkan satu Undang-Undang Dasar (UUD) yang sempurna dan sesuai dengan hasrat rakyat dan integrasi internasional, Tanah Air sangat memerlukan banyak sumbangan pendapat yang berkualitas, konstruktif dan khususnya ialah sumbangan pendapat harus dengan nama asli, jadi bukan dengan nama palsu dan nama samaran. Akan tetapi, pada saat rakyat seluruh negeri sedang berusaha memberikan sumbangan pendapat terhadap Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar -tahun 1992 (UUD-1992), maka di website, blog pribadi ada beberapa orang yang kurang beriktikat baik juga sedang menghimpun beberapa perseorangan untuk membuat daftar nama palsu yang dinamakannya “Naskah rekomendasi amandemen UUD”, menimbulkan tekanan terhadap Partai Komunis dan Negara, menuntut pluralisme, multi partai, de-politisasi tentara dan lain-lain.
Undang-Undang Dasar 1992 Republi Sosialis Vietnam
(Foto: vietnamplus.vn)
Pastor Pham Nguyen Hong, di Paroki Utama kota Thai Binh adalah salah seorang diantara lebih dari 100 orang di provinsi Thai Binh termasuk dalam daftar nama yang menyampaikan rekomendasi tentang amandemen UUD untuk menuntut penghapusan peranan memimpin dari Partai Komunis, menuntut pluralisme, multi partai, trias politika yang namanya disebut oleh beberapa website dan blog reaksioner. Akan tetapi, di Kathedral tidak ada pastor yang bernama Pham Nguyen Hong. Hal ini dikonfirmasikan oleh pastor Nguyen Phuc Hanh, Kepala Paroki Kathedral Thai binh bahwa. “Di paroki kami tidak ada pastor yang bernama Pham Nguyen Hong. Kadang-kadang saya mendapat sedikit berita saja, jadi kami tidak ada waktu”.
Pastor Nguyen Van Thoan, Ketua Dewan Paroki Gereja Kathedral Thai Binh juga memberikan penegasan tentang nama maya Pham Nguyen Hong sebagai berikut: “Di Gereja Kathedral, dari tahun 1975 sampai tahun 1992 hanya ada beberapa pastor pengurus gereja seperti Ma Trach Huynh sampai Nguyen Van Dao, Tran Nguyen Chieu dan sekarang ini ialah pastor Nguyen Phuc Hanh adalah Kepala Perwakilan dan sekaligus adalah Kepala Pengurus gereja Kathederal Thai Binh. Tidak ada pastor yang bernama Pham Nguyen Hong”.
Konferensi menggelarkan pelaksanaan pengambilan pendapat terhadap Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar 1992
(Foto: viet.rfi.fr)
Dengan jumlah penduduknya lebih dari 1 juta jiwa di satu provinsi pertanian seperti provinsi Thai binh ini, masalah dengan sengaja menciptakan satu daftar nama yang terdiri lebih dari 100 orang yang merekomendasikan amandemen UUD, diantaranya ada 3/4 tanpa alamat merupakan satu pekerjaan yang mudah dilihat siapa saja bahwa ini merupakan satu maksud yang tidak normal. Seperti halnya dengan provinsi Thai Binh, di provinsi Ha Tinh, Vietnam Tengah, hampir 1.300 orang yang tergolong dalam daftar nama yang menyampaikan rekomendasi tentang amandemen UUD, diantaranya ada 70% adalah kaum tani, orang-orang yang punya sedikit syarat untuk menggunakan Internet. Tu Van Thien, Ketua Front Tanah Air Vietnam provinsi Ha Tinh menegaskan: Penipuan di website bahwa mayoritas penduduk provinsi Ha Tinh membubuhkan tanda tangan pada Rekomendasi kolektif merupakan pelanggaran terhadap kepentingan dan hak yang sah dari rakyat setempat. Ini merupakan tindakan berintrik politik untuk menyabot garis politik Partai Komunis dan hukum Negara.
Untuk melaksanakan Instruksi Polit Biro Komite Sentral Partai Komunis Vietnam angkatan ke-11 dan Resolusi Majelis Nasional Vietnam angkatan ke-13, hingga saat ini, semua daerah pada permulaannya telah menyelesaikan pengumpulan sumbangan pendapatan rakyat terhadap Rancangan Amandemen UUD-1992. Di kota Ho Chi Minh, hampir 6 juta diantara 10 juta jiwa penduduk telah memberikan pendapat tentang rancangan amandemen UUD. Di kota Hanoi juga begitu. Sangat banyak sumbangan pendapat tertulis telah dikirim kepada rakyat. Mereka sepenuhnya bisa menyatakan pandangan politiknya tentang peranan memimpin dari Partai Komunis, tentang kekuasaan Negara, tentang hak asasi manusia, kewajiban warga negara dan lain-lain. Mereka bisa membubuhkan tanda tangan atau tidak ketika menyatakan pandangan politiknya untuk menyusun UUD. Hasil pengumpulan pendapat rakyat terhadap penyusunan UUD, pada permulaannya memperlihatkan bahwa apa-apa yang sedang sengaja dibesar-besarkan oleh semua website bahwa kolektif ini, perseorangan itu membubuhkan tanda tangan pada naskah rekomendasi, hanyalah informasi-informasi yang menimbulkan kekacauan. Mayor Jenderal Mai Quang Phan, anggota Dewan Teori Komite Sentral Partai Komunis Vietnam, ketika berbahas tentang pemberian sumbangan pendapat terhadap UUD telah menyatakan bahwa masalah yang paling penting sekarang ini ialah mengumpulkan secara lengkap semua pendapat dari hampir 90 juta jiwa penduduk, jadi bukanlah beberapa puluh atau beberapa ratus orang yang tidak jelas siapa mereka. “Hampir 90 juta jiwa penduduk atau secara lebih kongkritnya kira-kira 87 juta jiwa penduduk barulah hal yang besar, sedangkan rekomendasi ini atau lain hanyalah sebagian yang sangat kecil. Hal yang pokok ialah kita harus menegaskan keobyektifan, sifat sejarah, ilmiah dan menambah apa, menyesuaikan apa. Ini barulah hal yang patut diperhatikan”.
Para pemuka agama memberikan sumbangan pendapat terhadap Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar 1992
(Foto: baobinhduong.org.vn)
Selama hampir 3 bulan mengambil pendapat rakyat untuk Rancangan Amandemen UUD-1992, hanyalah Front Tanah Air Vietnam, organisasi yang mewakili tekad dan hasrat semua lapisan rakyat telah mengadakan 7 konferensi yang besar agar semua cedekiawan, intelektual, sesepuh dukuh semua etnis, para pemuda kalangan agama, para diaspora Vietnam di luar negeri dan lain-lain menyatakan pendapatnya terhadap UUD Tanah Air. Juga di sini, para peserta memberikan sumbangan pendapat menyaksikan suasana yang benar-benar demokratis, terbuka dan konstruktif terhadap UUD. Jelaslah bahwa kalau benar-benar ingin membangun Tanah Air, menginginkan agar UUD bisa memanifestasikan tekad seluruh bangsa, maka tidak perlu harus melaksanakan hal-hal yang tidak jelas dan menggunakan nama samaran seperti yang dilakukan beberapa orang selama hari-hari ini./.