(VOVwold) – Peraturan Pemerintah No.72 tentang pengelolaan, pemberian dan penggunaan layanan jasa internet dan informasi di jaringan internet yang resmi berlaku dari 1 September 2013 merupakan payung hukum penting, menciptakan lingkungan bagi internet untuk berkembang secara sehat di Vietnam. Tapi sayang sekali Kedutaan Besar Amerika Serikat di kota Hanoi baru-baru ini telah mengajukan komunike pers tentang event ini dan menyatakan satu “kekhawatiran” yang tidak masuk akal tentang Peraturan Pemerintah No.72 ini. Apakah “kekhawatiran” Kedutaan Besar Amerika Serikat itu perlu dan bertolak dari kenyataan yang patut dibahas tentang kebebasan berbicara di Vietnam?.
Sepekan setelah Peraturan Pemerintah Vietnam No.72 resmi berlaku, Kedutaan Besar Amerika Serikat di kota Hanoi, pada 6 September 2013 telah mengeluarkan apa yang dinamakan “Komunike pers” yang antara lain mengatakan: “Peraturan Pemerintah No.72 tampaknya bertentangan dengan kewajiban Vietnam dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik serta komitmen-komitmen Vietnam dalam Deklarasi Internasional tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Kami menyatakan kekhawatiran yang mendalam tentang ketentuan - ketentuan dari Peraturan Pemerintah ini karena hal ini tampaknya membatasi bermacam ragam informasi yang bisa diberbagikan oleh perseorangan melewati khzanah jaringan sosial perseorangan dan di semua Website. Selain itu, Peraturan Pemerintah ini akan membatas perkembangan Vietnam di bidang teknologi informasi yang sedang terbuka dengan mengekang pembaruan di dalam negeri dan mencegah investasi asing”.
Jika tidak mendengarkan opini umum multi dementasi pasti akan tidak melihat ketidak-masukakalan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat dalam apa yang dinamakan “Komunike Pers” tersebut. Perlu diketahui bahwa pada saat yang sama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat mengeluarkan komunike pers tentang Peraturan Pemerintah No.72, Menteri Informasi dan Komunikasi Vietnam, Nguyen Bac Son, dalam rubrik “Rakyat bertanya, Menteri menjawab” telah memberikan informasi yang sangat jelas tentang hal-hal yang mencuat dari Peraturan Pemerintah tersebut. Menurut itu, Peraturan Pemerintah No.72 mengajukan isi-isi yang baru, merapati prinsip pengembangan yang seiring dengan usaha mengelola, menyemangati dan merangsang rakyat memberikan, mencari, tukar-menukar, berbagi informasi di jaringan dan mengembangkan bermacam ragam informasi di jaringan seperti portal elektronik terpadu, jaringan sosial. Peraturan Pemerintah ini juga menciptakan persyaratan bagi rakyat untuk memberikan informasi publik lintas garis perbatasan di atas dasar jaminan sesuai dengan hukum Vietnam, kebiasaan internasional dan semua ketentuan internasional di mana Vietnam berpartisipasi, menentukan hak dan tanggung jawab dari semua organisasi dan perseorangan terhadap pemberian, penggunaan informasi di jaringan dan langkah-langkah untuk membela hak dan kepentingan yang adil dari orang yang menggunakan internet dan menggunakan informasi di jaringan. Dan oleh karena itu, Peraturan Pemerintah No.72 tidak bertentangan dengan kewajiban Vietnam dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik serta komitmen-komitmen Vietam dalam Deklarasi Internasional tentang HAM, seperti yang telah diungkapkan Kedutaan Besar Amerika Serikat dalam komunike persnya.
Menteri Informasi dan Komunikasi Vietnam, Nguyen Bac Son memberikan informasi yang sangat jelas tentang hal-hal yang mencuat dari Peraturan Pemerintah Vietnam No.72
(Foto: tv.cafeland.vn)
Menteri Informasi dan Komunikasi Vietnam, Nguyen Bac Son menegaskan: “
Semua negara di dunia menghargai kebebasan berbicara, sama-sama membuat ketentuan-ketentuan yang menjamin hak kebebasan berbicara dari manusia. Tapi, tidak ada sesuatu negara manapun yang menganggap hak kebebasan berbicara sebagai tak terbatas, melainkan selalu ditempatkan dalam kerangka hukum. Kebebasan berbicara dilindungi kalau ia tidak merugikan kepentingan yang sah dan adil dari semua negara dan bangsa. Oleh karena itu, Pemerintah Vietnam memberlakukan Peraturan Pemerintah No.72. Ini merupakan satu Peraturan Pemerintah yang sangat penting dalam menciptakan payung hukum dan tenaga pendorong untuk mendorong perkembangan internet dan memberikan dan menggunakan layanan jasa di internet dan jaringan sosial”.
Seperti yang sudah diungkapkan di atas, komunike pers yang dikeluarkan Kedutaan Besar Amerika Serikat di kota Hanoi menyatakan apa yang dinamakan sebagai “kekhawatiran” tentang semua ketentuan dari Peraturan Pemerintah No.72 yang mengatakan bahwa ia membatasi bermacam ragam informasi yang bisa diberbagikan oleh perseorangan melalui khazanah jaringan sosial perseorangan dan di semua Website. Tentang hal ini Menteri Informasi dan Komunikasi Vietnam, Nguyen Bac Son menunjukkan: “Seperti yang sudah kita ketahui, dalam Peraturan Pemintah ini, pasal 20 telah menunjukkan sangat jelas tentang konsep, membedakan secara jelas isi dari portal-portal yang sedang beraktivitas di Vietnam. Peraturan Pemerintah ini tidak melarang perseorangan memberikan, berbagi informasi perseorangan-nya terhadap masyarakat, hanya melarang tidak boleh melaksanakan pemberian informasi terpadu, bahkan pemberian informasi terpadu ini. Tentang kepentingan dan kewajiban dari pengguna internet, pasal 23 tentang hak dan kewajiban pengguna jaringan sosial juga tidak ada hal-hal yang melarang kita mengakses dan memanfaatkan, mencari dan berbagi informasi di jaringan”.
Pengelolaan internet dengan hukum tidak hanya ada di Amerika Serikat, melainkan juga ada di Tiongkok, Republik Korea, India, Iran, Singapura dll…. Seperti halnya dengan negara-negara yang lain, Vietnam juga mempunyai ketentuan-ketentuan hukum yang sesuai dengan hukum internasional dan adat baik nasional untuk mendorong pengembangan internet dan menjamin hak kebebasan berbicara. Pada latar belakang begitu, Komunike Pers yang dikeluarkan Kedutaan Besar Amerika Serikat di kota Hanoi tentang Peraturan Pemerintah No.72 merupakan intervensi yang tidak masuk akal terhadap urusan internal Vietnam. Tindakan ini secara tidak sengaja atau sengaja telah menciptakan peluang bagi beberapa organisasi dan perseorangan yang kurang berikhtikat baik untuk menyalah-gunakan, memutarbalikkan pandangan, kebijakan dan hukum yang tepat dari Vietnam./.