(VOVworld) – Setelah berlangsung selama 28 hari, persidangan ke-7 Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-13 telah berakhir pada Selasa pagi (24 Juni). Pada persidangan ini, banyak masalah penting telah dibahas oleh badan kekuasaan tertinggi, diantaranya harus disebutkan mengenai pengesahan sejumlah besar Rancangan Undang-Undang (RUU) dan MN untuk pertama kalinya mengeluarkan komunike untuk memprotes penempatan secara tidak sah anjungan minyak Haiyang Shiyou 981 oleh Tiongkok di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Vietnam. MN juga memutuskan memberikan bantuan sebanyak 16 triliun Dong Vietnam kepada kaum nelayan untuk menggalang kapal penangkapan ikan jarak jauh, menggalang kapal dan memberi perlengkapan serta peralatan untuk pasukan polisi laut, pasukan patroli perikanan.

Penutupan persidangan ke-7 MN Vietnam angkatan ke-13
(Foto: baodientu.chinhphu.vn)

Persidangan ke-7 MN Vietnam angkatan ke-13 diadakan pada latar belakang ekonomi Vietnam pada bulan-bulan awal tahun 2014 berkembang dengan kecenderungan yang baik, pemasukan anggaran keuangan mencapai hasil yang relatif positif. Akan tetapi, penempatan secara tidak sah anjungan minyak Haiyang Shiyou 981 oleh Tiongkok di landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif Vietnam telah menimbulkan banyak kecemasan dan tantangan yang tidak kecil.


Aktif menginstitusikan UUD-2013

Sejak permulaannya, persidangan ke-7 MN Vietnam angkatan ke-13 ditetapkan sebagai persidangan bagi pekerjaan legislasi. Waktu untuk pekerjaan ini memakan 2/3 jumlah waktu sidang MN, diantaranya berfokus membahas dan mengesahkan Undang-Undang (UU) yang bersangkutan dengan struktur mesin negara, ekonomi pasar menurut pengarahan sosialis dan hak manusia. Pada persidangan ini, MN telah meninjau dan mengesahkan 11 UU dan 2 resolusi, memberikan pendapat terhadap 16 RUU dan 1 resolusi lainnya. MN juga telah memutuskan menambahkan RUU tentang Demonstrasi pada program legislasi tahun 2015. Menurut Wakil Kepala Kantor MN, Nguyen Sy Dung, MN Vietnam belum pernah mengadakan satu persidangan dengan isi legislasi yang seluas itu. Ini merupakan aktivitas untuk terus melaksanakan Resolusi Konggres Nasional ke-11 Partai Komunis Vietnam dan menginstitusikan Undang-Undang Dasar tahun 2013 (UUD-2013).

Dinh Xuan Thao, anggota MN Vietnam dari kota Hanoi, mengatakan: “Enam bulan awal tahun ini merupakan waktu pertama UUD-2013 mulai berlaku. Penyusunan UU kali ini mencapai perkembangan yang sangat positif karena ketika meninjau ketetapan-ketetapan dalam UU semuanya menyasar pada hak manusia dan organisasi. Jika sebelumnya penyusunan UU pada pokoknya menekankan pengelolaan negara, maka sekarang ialah menjamin hak warga negara, untuk memberikan sumbangan kepada suksesnya usaha. Satu hal lagi yaitu semangat para anggota MN telah mengembangkan secara baik peranan dan tanggung jawab mereka terhadap pemilih, khususnya berbahas tentang RUU. Jika dilihat secara umum, maka kualitas pekerjaan legislasi dan resolusi pada persidangan ini mencapai kemajuan baru”.


Memanifestasikan secara jelas tekad rakyat tentang Laut Timur

Pada persidangan ini, atas nama pemilih seluruh negeri, para anggota MN telah memprotes keras penempatan secara tidak sah anjungan minyak Haiyang Shiyou 981 oleh Tiongkok di landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif Vietnam. Sejak hari-hari pertama persidangan ini, MN telah mendengarkan perbahasan dan laporan Pemerintah tentang situasi di Laut Timur. Di atas dasar pendapat para anggota MN, MN telah mengeluarkan komunike nomor 2 yang menunjukkan pandangan dan sikap terhadap tindakan salah yang dilakukan Tiongkok. Komunike ini dianggap sebagai pernyataan MN Vietnam yang menegaskan bahwa penempatan anjungan minyak yang dilakukan secara tidak sah oleh Tiongkok di landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif Vietnam merupakan pelanggaran secara serius terhadap kedaulatan, hak kedaulatan dan hak yurisdiksi Vietnam. Semua isi ini terus ditegaskan oleh Ketua MN Vietnam, Nguyen Sinh Hung dalam pidato penutupan persidangan kali ini. Cara berperilaku terhadap semua perkembangan yang rumit di Laut Timur telah menunjukkan MN memanifestasikan satu visi dan satu cara penanganan yang mantap dan berhati-hati.

Nguyen Thai Hoc, anggota MN Vietnam dari provinsi Phu Yen, menilai: “Ini merupakan persidangan yang bergelora dengan banyak isi yang ditinjau dengan semangat tinggi. Para pemilih menaruh perhatian pada masalah Laut Timur dan para anggota MN juga memanifestasikan semua tanggung jawabnya. Anggota MN telah berhasil mengungkapkan fikiran, perasaan, aspirasi dan tekad para pemilih tentang masalah Laut Timur di forum MN”.

Yang patut diperhatikan ialah MN juga telah mengeluarkan satu keputusan yang tepat waktu dan sesuai dengan aspirasi rakyat yaitu memberikan bantuan sebanyak 16 triliun Dong Vietnam kepada kaum nelayan untuk menggalang kapal penangkapan ikan jarak jauh dan mendukung pasukan polisi laut dan pasukan patroli perikanan. Huynh Trong Nghia, anggota MN Vietnam dari kota Ho Chi Minh, mengatakan: “Sekarang MN, semua instansi dan pemerintahan berbagai tingkat sedang berusaha sekuat tenaga untuk mendukung perjuangan di lapangan, diantaranya membantu kaum nelayan, pasukan pelaksana hukum di laut, orang-orang yang sedang siang-malam merapati laut dan membela kedaulatan Tanah Air. Oleh karena itu, pengesahan bantuan sebanyak 16 triliun Dong Vietnam untuk kaum nelayan, pasukan polisi laut dan pasukan patroli perikanan mendapat kesepakatan total dari para anggota MN”.

Juga pada persidangan ini, untuk menghadapi perkembangan-perkembangan yang rumit di Laut Timur, MN telah meminta kepada Pemerinitah supaya terus mendorong cepat proses restrukturisasi perekonomian yang dikaitkan dengan penggeseran pola pertumbuhan, restrukturisasi cabang pertanian, mengembangkan ekonomi kelautan yang dikaitkan dengan pembelaan kedaulatan laut dan pulau.

Persidangan ke-7 MN Vietnam angkatan ke-13 telah berakhir dan meninggalkan selar-selar khusus dalam aktivitas parlementer. Hasil persidangan ini telah berhasil memanifestasikan aspirasi para pemilih, memanifestasikan secara jelas fungsi legislatif, pengawasan dari lembaga kekuasaan tertinggi dalam sistim politik Vietnam./.