PM Lebanon, Hassan Diab  (Foto: Reuters)

Dalam pidatonya di layar televisi tentang alasan meletakkan jabatan, PM Hassan Diab menegaskan bahwa ledakan di Pelabuhan Beiruth pada tanggal 4 Agustus yang menghancur-luluhkan  Ibukota dan menimbulkan kegusaran di kalangan opini umum merupakan hasil dari   korupsi besar-besaran dan melukiskan ini sebagai satu kejahatan. Keputusan meletakkan jabatan dari Pemerintah Libanon dianggap sebagai akibat yang wajar dari serenteran perkembangan yang menegangkan di arena politik maupun di jalan-jalan di Libanon selama hari-hari ini, bertolak dari ledakan mengerikan yang menewaskan sedikitnya 158 orang dan melukai kira-kira 6.000 orang lain, menimbulkan kerusakan terhadap separuh Kota Beiruth dan kerugian ekonomi diprakirakan mencapai 5 miliar USD.

Akibat yang wajar

Sehari sebelum pernyataan peletakan jabatan dari pemerintah pimpinan PM Hassan Diab telah ada 3 menteri, seorang asisten senior  PM dan beberapa legislator Parlemen Libanon menyatakan meletakkan jabatan dengan alasan yang bersangkutan dengan ledakan.

Sementara itu, kampanye demonstrasi untuk memprotes dan meminta kepada Pemerintah supaya menerima tanggung-jawab atas ledakan ini juga mengalami perkembangan yang teramat rumit. Pada Minggu (9 Agustus), banyak demonstran telah menyerbu gedung-gedung dari Kementerian urusan masalah pengungsi dan Kementerian Ketenaga-kerjaan negara ini di pusat Ibukota Beiruth. Khususnya, di  jalan masuk Markas Parlemen juga terbakar ketika ada ratusan demonstran yang memprotes Pemerintah berusaha melampaui pagar keamanan untuk masuk ke kawasan ini. Kantor Berita Nasional Libanon (NNLA) memberitahukan telah terjadi banyak bentrokan antara demonstran penentang pemerintah dengan pasukan polisi pada malam harinya. Pasukan polisi dianggap telah menggunakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan demonstran di jalan-jalan, khususnya di berbagai markas badan publik. Sebelumnya, pada tanggal 8 Agustus, ribuan demonstran telah  melakukan bentrokan dengan kaum polisi di Kota Beiruth setelah berkumpul di jalan-jalan untuk mengeluarkan tuntutan tentang reformasi dan meminta kepada Pemerintah supaya meletakkan jabatan. Bentrokan-bentrokan ini telah melukai ratusan orang, di antaranya ada kira-kira 100 personil keamanan.

Situasi yang penuh tantangan

Dengan peletakan jabatan dari kabinet pimpinan PM Hassan Diab dan telah diesahkan oleh Presiden Michel Aoun, arena politik Libanon sedang terperangkap ke dalam satu krisis yang penuh tantangan.

Tantangan pertama ialah harus membentuk satu pemerintah baru. Dengan situasi perpecahan yang mendalam antar-partai politik di Libanon yang sudah dikenal secara luas selama puluhan tahun ini, tugas ini dinilai akan menjumpai banyak kesulitan. Bukti yang mudah dilihat ialah proses pembentukan Pemerintah pimpinan PM Hassan Diab di akhir 2019 telah menjumpai sangat banyak rintangan, harus memakan waktu satu setengah bulan baru selesai. Sementara itu,  proses pemilihan Presiden petahana Michel Aoun bahkan memakan waktu 29 bulan (dari Mei 2014 sampai akhir Oktober 2016) setelah puluhan upaya pemungutan suara yang gagal di Parlemen Libanon.

Tantangan selanjutnya ialah Pemerintah baru harus berhasil memecahkan serentetan kesulitan yang bertumpuk-tumpuk baik tentang ekonomi maupun sosial dewasa ini, khususnya dampak-dampak berat yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Banyak analis dengan cemas menganggap ini sebagai satu tugas yang tidak implementatif. Karena, dengan situasi  perekonomian yang kehabisan tenaga karena korupsi dan pengaruh pandemi, Libanon memerlukan sumber bantuan keuangan besar dari komunitas internasional. Akan tetapi, pada latar belakang pandemi yang sedang menimbulkan dampai serius terhadap hampir semua negara di dunia seperti sekarang ini, soal bisa mendapat sumber-sumber keuangan yang besar dari komunitas internasional nampaknya tidak mungkin.

Selain itu, juga ada satu skenario yang sangat mungkin terjadi  ialah Libanon harus melakukan pemilihan umum lebih dini. Dalam kenyataannya, dalam satu pernyataan sebelum memutuskan meletakkan jabatan, PM Hassan Diab telah mengimbau pelaksanaan proses demokrasi ini. Menurut kalangan analis, kalau harus melakukan pemilihan umum lebih dini, situasi arena politik Libanon akan mengalami perkembangan yang  jauh lebih rumit. Alasannya, karena proses ini memerlukan banyak sumber daya, bersamaan itu, mudah menimbulkan perdebatan, bahkan konfrontasi yang serius antara faksi-faksi seperti kenyataan yang pernah terjadi dalam banyak proses pemilihan sebelumnya. Itu belum bicara tentang intervensi-intervensi dari luar yang dilakukan tidak sedikit kekuatan di kawasan dan internasional yang punya pengaruh besar dan kepentingan yang bekaitan.