Paroki Buon Me Thuot (Foto: baodaklak.vn)

Segera setelah Perdana Menteri Viet Nam memberlakukan Instruksi Perdana Menteri nomor 16 tentang pelaksanaan langkah-langkah darurat untuk mencegah dan menanggulangi wabah Covid-19 demi kesehatan masyarakat dan semangat tanggung-jawab terhadap masyarakat dan tanah air, banyak provinsi gerejani telah menghentikan misa dan aktivitas-aktivitas yang dihadiri oleh warga katolik, mengadakan misa secara daring untuk warga katolik dan misa sendiri untuk para pemuka agama.

Bersama dengan masyarakat memerangi wabah

Uskup Agung Provinsi Besar Gerejani Kota Ho Chi Minh, Nguyen Nang, pada tanggal 25 Maret lalu,  telah mengirimkan surat pengarahan pekerjaan agama, meminta supaya dari 26 Maret 2020, pukul 16.00  semua gereja dan tempat ibadah di semua paroki dan aliran biara di provinsi gerejani untuk sementara menghentikan misa dan semua aktivitas agama yang dihadiri oleh komunitas warga katolik. Dalam suratnya, Uskup Agung Nguyen Nang menekankan bahwa ini merupakan  tindakan  bersama dengan warga seluruh negeri dalam bersinergi mencegah dan menanggulangi wabah, tidak hanya merupakan keselamatan diri sendiri, tapi juga merupakan tindakan manusiawi dan bertanggung-jawab terhadap komunitas bangsa dan komunitas umat manusia.

Dalam pengumuman yang diberlakukan pada tanggal 28 Maret 2020, Keuskupan Bui Chu juga mengeluarkan pesan bahwa "justru di Roma dan banyak provinsi gerejani lain di seluruh dunia, para pemimpin telah harus memutuskan menghentikan semua misa dan aktivitas agama yang dihadiri kerumunan orang. Dalam permufakatan dengan Paus dan Kegerejaan Universal beserta masyarakat di Viet Nam, kita memahami tanggung-jawab melindungi kesehatan dan kehidupan kita dan semua orang.

Bersamaan dengan itu,  Uskup dari Provinsi Besar Gerejani  Buon Ma Thuot, pada 27 Maret lalu, telah mengirimkan surat yang isinya mengumumkan kepada 106 paroki, aliran biara dan warga Katolik di Paroki Buon Ma Thuot (termasuk Provinsi Dak Nong,  Provinsi Dak Lak dan Provinsi Binh Phuoc) tentang masalah untuk sementara menghentikan semua misa dan aktivitas agama untuk ikut mencegah dan menanggulangi wabah. Uskup ini juga memberikan nasihat kepada para umat agamanya supaya tinggal di rumah, menunda acara pernikahan, sedangkan terhadap upacara pemakaman, pastor menggelar upacara bersama dengan sanak keluarga. Menurut Nghiem Van Chuan, Kepala Departeman Agama Provinsi Dak Lak, meski berada dalam musim Paskah dari warga Katolik dan  warga Protestan serta musim Waisak dari penganut Buddha, tapi semua agama di wilayah provinsi ini menaati secara serius pencegahan dan penggulangan wabah, tidak mengadakan acara ritual terkonsentrasi, tapi memberikan bimbingan kepada  umat agamanya supaya  mengamalkan religi melalui internet.

"Ketika kami tetap terus berbahas dengan para pemuka agama dari organisasi-organisasi agama, semua organisasi agama di provinsi ini menyambutnya secara aktif, konkretnya ialah  ada surat dan pemberitahuan yang digelar di semua basis agama di bawah-nya yaitu menghentikan semua ritual sampai saat Pemerintah memberikan pemberitahuan baru. Dan ketika melaksanakan Instruksi Perdana Menteri nomor 16, khususnya pekan Paskah dari warga Katolik dan warga Protestan hanya diadakan secara daring melalui internet. Kami menegaskan bahwa semua agama di Provinsi Dak Lak melaksanakan dengan baik semangat bersama demi kesehatan masyarakat".

Tanggung-jawab demi masyarakat

Pada saat banyak paroki dan warga Katolik di semua penjuru tanah air mengadakan aktivitas agama menurut semangat Instruksi Perdana Menteri nomor 16, maka di 6 paroki di provinsi gerejani Ha Tinh yaitu Nghia Yen, Tho Ninh, Trang Dinh, Thuong Binh, Ke Dong dan Lang Truong, beberapa pastor telah membunyikan gental untuk mengadakan upacara pada hari Sabtu dan Minggu dengan dihadiri dari 200 sampai 500 orang. Hal ini  akan meningkatkan bahaya penularan wabah di masyarakat dan menimbulkan kegusahan di kalangan massa rakyat. Setelah mendapat propaganda dan peringatan dari pemerintahan daerah berbagai tingkat di Provinsi Ha Tinh, para warga Katolik di  sana telah menyedari bahwa pengumpulan kerumunan orang pada waktu ini bertentangan dengan semangat pengarahan dari Perdana Menteri Pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi wabah. Para warga Katolik asal Kabupaten Can Loc, Provinsi Ha Tinh mengatakan: 

"Pada pukul 15.00 setiap hari, kami membaca kitab suci, pada pagi harinya menghadiri ritual,  membawa kitab suci pada hari Rabu, tapi, setelah ada resolusi, kami telah menjaga jarak sosial dan tidak saling berkumpul lagi. Saya pikir bahwa hal itu melindungi diri sendiri dan melihat bahwa hal itu sangat tepat".

"Membatasi pengumpulan banyak orang, sejak itu hingga sekarang saya tidak ikut menghadiri ritual, hanya melakukan ritual secara daring. Pada waktu mendatang, pesta Paskah akan digelar, kami menontonnya secara online, jadi tidak langsung pergi di gereja untuk menghindari kontak dengan kerumunan orang, menjalanini pembatasan sosial. Kami berterima kasih kepada Partai Komunis dan Pemerintah, terutama Perdana Menteri yang telah memberlakukan Instruksi nomor 16 ini dengan tujuan gelombang wabah ini cepat dipadamkan dan semua orang dapat hidup secara tenteram".

Menghentikan semua aktivitas agama dan menghindari berkumpulnya kerumunan orang pada waktu ini merupakan keputusan yang sangat sulit bagi para pemuka agama dan biarawan pada khususnya dan warga Katolik pada umumnya, terutama pada saat puncak Pekan Suci dan hari Paskah. Tetapi pada saat seluruh negeri sedang memperhebat pelaksanaan langkah-langkah untuk gigih mencegah dan mengontrol pandemi Covid-19, maka penggelaran aktivitas agama dengan persetujuan dan tanggung-jawab masyarakat merupakan hal yang perlu. Surat  dari Dewan Uskup Viet Nam tahun 1980 menulis: "Hidup secara agamawi di tengah-tengah bangsa untuk melayani kebahagiaan rakyat". Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan rekomendasi dari badan-badan fungsional dari beberapa paroki dan pastor   melanggar hukum dan bimbingan  dari Dewan Uskup Viet Nam, bimbingan dari Uskup Provinsi Gejerani Ha Tinh tentang pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19  merupakan tindakan yang bertentangan dengan upaya dan kepentingan bersama masyarakat dan Kegerejaan Viet Nam.