(VOVworld) – Pada Persidangan ke-9, Majelis Nasional Vietnam, angkatan ke-13, Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Referendum, akan untuk pertama kalinya dibahas dan diberi pendapat. RUU disusun untuk mengembangkan demokrasi dan hak kedaulatan rakyat, memperluas bentuk- bentuk demokrasi langsung. Penyusunan RUU mengenai Referendum juga bertujuan mengkongkritisasi ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar - tahun 2013 dan menyempurnakan sistem perundang-undangan Vietnam. 

Referendum merupakan cara agar rakyat bisa langsung mengatakan semangat dan kekuasaan-nya terhadap masalah-masalah penting Tanah Air dalam setiap saat yang kongkrit. RUU mengenai Referendum diserahkan oleh Majelis Nasional  kepada Asosiasi Sarjana Hukum Vietnam untuk memimin pekerjaan penyusunan-nya. Sekarang ini, RUU ini masih mengalami beberapa perbedaan pendapat, misal-nya Mengusulkan kepada Majelis Nasional supaya memutuskan Referendum; Skala Referendum: Badan atau organisasi yang mengurusi referendum: Hasil referendum dan memecahkan gugatan tentang hasil referendum. Referendum ini merupakan satu bentuk penting dalam melaksanakan demokrasi langsung dari rakyat, merupakan bentuk yang memanifestasikan punckanya demokrasi.

Melakukan Referendum untuk mengembangkan demokrasi dan hak kedaulatan rakyat dalam membangun Negara hukum

RUU mengenai Referendum mengajukan tiga prinsip, yaitu menjunjung tinggi kekuasaan rakyat, memperkuat persatuan besar seluruh bangsa, memperkuat kebulatan pendapat di kalangan masyarakat. Menjunjung tinggi kekuasaan rakyat artinya semangat rakyat yang paling tinggi, memutuskan masalah-masalah penting Tanah Air. Akan tetapi, ketika menjunjung tinggi kekuasaan tetap harus menaruh perhatian untuk memperkuat kebulatan pendapat di kalangan masyarakat. Nguyen Van Pha, Anggota Majelis Nasional Vietnam dari propinsi Nam Dinh, Wakil Ketua  Pengurus Besar Front Tanah Air Vietnam, Anggota Badan Penyusunan UU mengenai Referendum mengatakan:“Menurut ketentuan-ketentuan Negara, terutama di basis, ketika ada masalah yang langsung bersangkutan dengan kehidupan rakyat, maka pemerintahan di basis harus melakukan kontak dengan rakyat secara terbuka sebelum menggelarkan-nya. RUU mengenai Referendum adalah melakukan referendum di seluruh negeri, jadi bukan referendum dari suatu daerah tertentu. UU adalah untuk mengembangkan demokrasi dan hak kedaulatan rakyat”.

Pada tahun-tahun ini, pedoman; “Rakyat tahu, rakyat berbahas, rakyat bertindak dan rakyat memeriksa” telah disosialisasikan secara luas dan dilaksanakan semakin luas dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan UU mengenai Referendum memberikan sumbangan praksis untuk mencerminkan dan mengembangkan nilai ideologi dan tradisi yang baik itu.Nguyễn Văn Quyền, Ketua Asosiasi Sarjana Hukum Vietnam mengatakan:“Kalau RUU mengenai Referendum ini diberlakukan, ia akan memanifestasikansetepatnya Fikiran Presiden Ho Chi Minh. Yaitu  menghargai rakyat, menganggap rakyat sebagai pangkal dan mengembangkan hak kedaulatan rakyat dalam ikut menyusun dan memutuskan masalah-masalah penting Tanah Air”

 
Melakukan referendum   bertujuan mengkongkritkan ketentuan-ketentuan  dari  UUD-2103
.

Ketetapan melakukan referendum telah ditentukan  dari UUD  pertama dari Negara  Vietnam pada tahun 1946, tapi karena bermacam-macam alasan, belum diterjemahkan dalam praktek kehidupan. Perihal Majelis Nasional untuk pertama kalinya mengambil pendapat terhadap Rancangan Undang-Undang mengenai Referendum akan merupakan tonggak penting, merupakan kemajuan hukum Vietnam. Isi Rancangan Undang-Undang mengenai Referendum sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari UUD dan semua undang-undang yang bersangkutan, turut menjamin kesatuan, kesinkronan dari sistim perundang-undangan Negara. Secara prinsipil, referendum  mempunyai lebih banyak keunggulan dari pada bentuk-bentuk demokrasi perwakilan, tapi secara praktek, pelaksanaan–nya mungkin menjumpai banyak kerumitan.

Oleh karena itu, melaksanakan sekaligus mengevaluasi, menarik pengalaman (seperti hal-hal yang perlu untuk melakukan referendum dan hal-hal yang jangan melakukan referendum, bagaimana cara melakukan referendum, jika tidak disetujui oleh mayoritas suara, maka bagaimana menanganinya)  adalah hal  yang sangat perlu.  Ibu Bui Thi An, anggota MN Vietnam dari kota Hanoi memberitahukan: “Menurut hemat saya, Undang-Undang mengenai Referendum mempunyai posisi penting,  karena  ia bertolak dari UUD-tahun 2013,  yaitu Negara  milik rakyat, oleh rakyat dan demi  rakyat. Jika kita melakukan secara baik referendum, maka kita akan menggunakan  secara tuntas  kearifan, intelektualitas dan kebulatan pendapat yang  tinggi dari rakyat”.

Sekarang, ada 167 diantara 214  (menduduki  kira-kira 78 persen) negara dan territorial di dunia  mempunyai undang-undang atau ketentuan-ketentuan hukum  tentang referendum. Pada latar belakang  Vietnam melakukan integrasi secara semakin ekstensif dan intensif tentang ekonomi dan politik  dengan semua negara di kawasan di dunia, pemberlakuan Undang-Undang mengenai Referendum  adalah hal yang perlu. Melalui itu menciptakan syarat bagi setiap warga untuk bisa berpartisipasi secara demokratis dan langsung pada semua masalah penting  dari Tanah Air./.