(VOVWORLD) - Resolusi Nomor 36-NQ/TW tanggal 22 Oktober 2018 dari sidang pleno ke-8 angkatan XII tentang “Strategi Pembangunan Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan hingga Tahun 2030, Visi Tahun 2045”, menegaskan posisi dan arti penting dalam pembangunan ekonomi kelautan, sekaligus menetapkan tugas membawa Vietnam menjadi negara yang kuat tentang laut, menjadi sejahtera dari laut. Meskipun telah mencapai banyak hasil tentang pembangunan ekonomi kelautan, tetapi di waktu mendatang, Vietnam akan melaksanakan secara selaras banyak solusi inovatif, kreatif dan menciptakan terobosan untuk mewujudkan target resolusi tersebut.
 Pola budidaya hasil laut dengan teknologi tinggi (Foto: vov) |
Vietnam memiliki banyak potensi dan keunggulan untuk membangun ekonomi kelautan, terutama garis pantainya 3.260 kilometer dengan sekitar 3.000 pulau dan kepulauan, di antaranya ada Kepulauan Hoang Sa (Paracel) dan Truong Sa (Spratly) yang memiliki posisi strategis sangat penting, perairan-perairan yang termasuk kedaulatan, hak berdaulat dan hak yurisdiksi yang luasnya 1 juta kilometer persegi di 28 provinsi dan kota pantai. Resolusi tersebut menetapkan tujuan umum dan tujuan konkret untuk membawa Vietnam menjadi negara kuat tentang laut, di antaranya menetapkan bahwa hingga tahun 2030, semua sektor ekonomi kelautan menyumbang sekitar 10 persen pada PDB seluruh negeri, ekonomi dari 28 provinsi dan kota pantai menyumbang 60 hingga 70 persen pada PDB seluruh negeri, semua sektor ekonomi kelautan berkembang secara berkelanjutan sesuai semua standar internasional, meningkatkan pengontrolan terhadap eksploitasi kekayaan laut dikaitkan dengan memulihkan sistem ekonomi laut.
Hasil Besar ketika Menggelar Resolusi
Setelah lima tahun melaksanakan resolusi tersebut, semua kementerian, instansi, dan daerah berupaya melaksanakan tugas yang dilimpahkan dan pada awalnya mencapai beberapa hasil yang patut dicatat. Di antaranya sistem budidaya dan eksploitasi hasil laut, energi terbarukan, dan semua sektor ekonomi kelautan mengalami perkembangan, semua zona ekonomi, zona industri, dan zona perkotaan ekologi pantai secara bertahap dibentuk, dan sebagainya. Semua tugas menghadapi perubahan iklim, kenaikan air laut, pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pertahanan, keamanan, hubungan luar negeri, dan kerja sama internasional tentang laut dan samudera dijamin. Yang menonjol ialah banyak provinsi dan kota telah berhasil membangun pola pengembangan ekonomi kelautan. Tran Hoa Nam, Wakil Ketua Komite Rakyat Provinsi Khanh Hoa, mengatakan:
“Provinsi Khanh Hoa fokus membangun ekonomi kelautan menurut arah jasa dan pariwisata bahari yang berkualitas tinggi. Zona industri dan zona ekonomi dikaitkan dengan semua perkotaan pantai, energi terbarukan dan semua sektor ekonomi kelautan baru, budidaya, eksploitasi, dan pengolahan hasil laut, terutama budidaya hasil laut dengan teknologi tinggi dan ramah lingkungan, layanan logistik perikanan, pelabuhan laut, transportasi laut, penerbangan dan sebagainya.”
Sejak adanya resolusi tersebut, pembangunan ekonomi kelautan berdasarkan kriteria-kriteria tentang manajemen laut dan samudera, dan pengelolaan perairan sesuai standar internasional sangat diperhatikan oleh Vietnam. Vietnam juga meningkatkan penerapan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dan kerja sama internasional dalam pembangunan ekonomi kelautan. Pemerintah Vietnam telah memberlakukan Keputusan Nomor 896? QD/TTg tanggal 26 Juni 2020 “Tentang pengesahan program meningkatkan kapasitas dan memodernisasi basis material dan teknik untuk melayani pengelolaan sumber daya, lingkungan laut dan pulau hingga tahun 2030” untuk menyelenggarakan, meneliti, mendekati, dan memanfaatkan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi modern dalam membangun ekonomi kelautan. Bersamaan dengan itu, meningkatkan kerja sama internasional di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tentang laut dan pulau dengan beberapa negara seperti Jerman, Republik Korea, Swedia, Kanada, dan beberapa organisasi internasional seperti Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), Dana Lingkungan Global (GEF), Dana Yeosu Foundation dari Republik Korea, dan sebagainya. Vietnam pun menandatangani MoU dengan berbagai organisasi yang berprestise di kawasan Asia Timur Laut tentang pelaksanaan strategi pembangunan yang berkelanjutan di Asia Timur Laut, berkoordinasi membangun dan melaksanakan proyek “Melaksanakan rencana aksi membalikkan kecenderungan resesi lingkungan Laut Timur dan Teluk Siam”, dan sebagainya.
 Desa nelayan Vinh Hoa di Provinsi Phu Yen (Foto: FBTX Song Cau - Phu Yen) |
Terus Mengkonkretkan Tujuan Resolusi
Untuk terus mengkonkretkan semua tujuan resolusi tersebut, Vietnam meningkatkan propaganda, meningkatkan kesadaran, menciptakan konsensus di seluruh masyarakat tentang pembangunan ekonomi kelautan yang berkelanjutan, bersamaan dengan itu, cepat melaksanakan Keputusan Nomor 729/QD-TTg tanggal 16 Juni 2022 dari Perdana Menteri Pemerintah “Tentang pengesahan program komunikasi tentang laut dan samudera hingga tahun 2030” untuk memperbarui pola pikir tentang arti penting pelaksanaan Resolusi Nomor 36-NQ/TW tentang pembangunan ekonomi kelautan.
Vietnam juga bertujuan meningkatkan propaganda dan penyebaran informasi di tingkat nasional, provinsi dan daerah tentang peluang pembangunan ekonomi kelautan yang berkelanjutan, menetapkan dengan jelas peranan strategi perancangan ruang laut dalam menyerap proyek-proyek investasi. Vietnam juga terus memerika dan menyempurnakan sistem naskah hukum, semua kementerian dan instansi memimpin dan berkoordinasi dengan semua daerah untuk memeriksa dan mengevaluasi secara semesta dan merekomendasikan perbaikan dan perlengkapan ketentuan-ketentuan tentang pembangunan ekonomi kelautan, melaksanakan dengan lengkap dan komprehensif semua isu yang ditetapkan dalam Resolusi Nomor 36-NQ/TW. Vietnam juga menargetkan menjamin sumber daya untuk melaksanakan resolusi tersebut, menetapkan kembali semua strategi penggunaan modal investasi dari APBN, bersamaan dengan itu menyerap semua sumber modal lain di dalam dan luar negeri serta menggunakan dengan efektif semua sumber daya dalam melaksanakan tugas pembangunan ekonomi kelautan yang berkelanjutan.