Membela Kedaulatan Wilayah Nasional Merupakan Garis Politik Konsekuen Vietnam

(VOVWORLD) - Menjelang Kongres Nasional ke-13 Komite Sentral Partai Komunis Viet Nam (KS PKV), kekuatan-kekuatan permusuhan, para anasir oportunis dan reaksioner, seperti biasanya melontarkan informasi-informasi untuk memutar-balikkan masalah kedaulatan dan wilayah Vietnam. Ini merupakan argumentasi-argumentasi yang bertujuan menyabot Partai Komunis, Negara, mengacaukan kehidupan yang stabil dan damai rakyat Viet Nam dewasa ini. Hal ini perlu disadari dan disingkirkan. 

Medsos atau forum menghimpun  banyak anasir yang mengalami ketidak-puasan dengan menguar-uarkan: “Partai Komunis dan Negara Viet Nam lebih mementingkan penyelenggaraan Kongres Nasional Partai daripada membela kedaulatan laut dan pulau”. Atau terdapat informasi-informasi yang memutar-balikkan pandangan, garis politik dan haluan Viet Nam dalam membela dengan mantap kedaulatan dan wilayah Tanah Air melalui “teori konspirasi” yang bersifat menghasut. Inti utama dari semua argumentasi ini  ialah berangsur-angsur menghilangkan ketenangan rakyat dan kepercayaan rakyat terhadap pimpinan Partai Komunis dan Negara. Lebih berbahaya lagi, banyak orang telah menyalah-gunakan masalah kedaulatan dan wilayah, termasuk kedaulatan laut dan pulau untuk menghasut dan mengimbau rakyat “turun ke jalan” menunjukkan patriotisme sehingga menimbulkan ketidak-amanan, ketertiban sosial dan mencari dalih untuk terus melakukan sabotase.

Membela Kedaulatan Wilayah Nasional Merupakan Garis Politik Konsekuen Vietnam - ảnh 1 Vietnam dengan gigih dan tekun membela kedaulatan di laut (Foto: hanoimoi.com.vn)

Pertama harus disadari, pandangan yang konsekuen dan tertanam pada dari Partai Komunis Viet Nam ialah bertekad dan tekun membela kemerdekaan, kedaulatan, kesatuan dan keutuhan wilayah, membela dengan mantap garis perbatasan, kedaulatan laut, pulau dan udara Tanah Air. Bersamaan itu melestarikan lingkungan yang damai dan stabil untuk membangun Tanah Air secara berkelanjutan. Sehubungan hal tersebut, pada tanggal 23 April 1994, Majelis Nasional (MN) Viet Nam telah mengeluarkan resolusi ratifikasi terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982). Resolusi ini menegaskan kedaulatan Viet Nam terhadap kawasan perairan pedalaman, laut teritorial, hak kedaulatan dan hak yurisdiksi Viet Nam terhadap zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen berdasarkan semua ketentuan konvensi tersebut dan semua prinsip hukum internasional, meminta semua negara supaya menghormati hak-hak Viet Nam tersebut. Resolusi ini juga menegaskan kedaulatan Viet Nam terhadap Kepulauan Hoang Sa (Paracel) dan Truong Sa (Spratly) serta berhaluan menyelesaikan semua sengketa kedaulatan dan wilayah maupun semua perselisihan lain yang terkait Laut Timur dengan perundingan damai, atas dasar sama derajat, saling mengerti dan menghormati, menghormati hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982.

Sesuai dengan semua ketentuan UNCLOS 1982, Viet Nam telah memberlakukan Undang-Undang Kelautan Viet Nam 2012 untuk menyatukan pengelolaan, penetapan, penggunaan, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut dan mengelola semua kawasan laut, landas kontinen dan pulau Viet Nam serta menyelesaikan semua sengketa di laut antara Viet Nam dengan negara-negara tetangga. Bersama dengan pemberlakuan Undang-Undang Kelautan Viet Nam ini, MN Viet Nam juga mengesahkan Undang-Undang Perbatasan Nasional (2003); Undang-Undang Pelayaran (2015); Undang-Undang Sumber Daya, Lingkungan Laut dan Pulau (2015) dan sebagainya.

Membela kedaulatan laut dan pulau Viet Nam merupakan masalah sangat sakral tapi juga sangat sulit, rumit dan berjangka panjang. Dengan konsisten Viet Nam bertekad dan tekun berjuang dengan langkah damai, sesuai hukum internasional baik di lapangan maupun di forum diplomatik, dengan berbagai kanal, berbagai tingkat untuk menjaga kedaulatan, hak kedaulatan dan hak yurisdiksinya terhadap semua kawasan laut, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen sesuai hukum internasional. Hal ini dicantumkan secara jelas dalam Resolusi Kongres Nasional ke-12 Partai Komunis Viet Nam dan dibuktikan dengan cara-cara yang dilakukan Viet Nam untuk memecahkan masalah-masalah yang tersisa tentang Laut Timur, dengan semangat supremasi hukum internasional. Yakni, menyelesaikan semua sengketa dengan langkah damai, berdasarkan hukum internasional dan UNCLOS 1982, menahan diri, tidak menggunakan kekerasan atau menganncam menggunakan kekerasan, melaksanakan dengan penuh dan efektif DOC, segera mencapai COC.

Membela Kedaulatan Wilayah Nasional Merupakan Garis Politik Konsekuen Vietnam - ảnh 2Para prajurit di Daerah Angkatan Laut 4 mempersiapkan tugasnya (Foto: dangsonsan.vn)

Pandangan konsekuen Viet Nam tentang kedaulatan dan wilayah telah berulang kali ditegaskan oleh pimpinan senior Partai Komunis, Negara dan Tentara Viet Nam. Terkini, di kontak dengan pemilih Distrik Ba Dinh, Kota Ha Noi pada medio Oktober 2019, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Sentral Partai Komunis Viet Nam, Presiden Negara, Nguyen Phu Trong menunjukkan  risiko yang potensial tentang kekacauan keamanan, ketertiban, terutama masalah wilayah, garis perbatasan, laut dan pulau, bersamaan itu mengimbau rakyat agar waspada terhadap semua pandangan ekstremis tentang masalah Laut Timur. Ia menegaskan menjaga lingkungan yang damai dan stabil untuk membangun Tanah Air, sekaligus bertekad dan tekun membela dengan mantap atas kemerdekaan, kedaulatan, kesatuan, keutuhan wilayah, tidak pernah memberikan konsesi tentang masalah-masalah kedaulatan, kemerdekaan, kesatuan dan keutuhan wilayah.

Sementara itu, di acara peluncuran Buku Putih Pertahanan Viet Nam 2019, di samping menekankan kebijakan pertahanan Viet Nam yang bersifat damai dan defensit, Letnan Jenderal Nguyen Chi Vinh, Deputi Menteri Pertahanan Viet Nam juga menunjukkan: “Viet Nam hanya menggunakan kekuatan pertahanan dalam situasi bela diri ketika  negara dilanggar, terutama demi kemerdekaan, kedaulatan, kesatuan dan keutuhan wilayah, kepentingan nasional-bangsa, kestabilan sistem”. Buku Putih Pertahanan Viet Nam, juga menegaskan pandangan konsekuen Viet Nam yakni “tidak menggunakan kekerasan atau mengancam menggunakan kekerasan dalam hubungan internasional” dan tidak “ikut serta dalam persekutuan militer”.

Pelajaran-pelajaran dengan harga mahal dari perang-perang di masa lampau telah membuat banyak negara, termasuk negara-negara yang memiliki potensi militer yang kuat sedang menjalankan arah mengambil dialog dan hukum internasional sebagai “pedoman” bagi semua tindakan yang terkait kedaulatan wilayah, alih-alih menggerakkan bentrokan dan konfrontasi. Hal ini menunjukkan pandangan, garis politik dan haluan Viet Nam dalam membela kedaulatan wilayah nasional dan memecahkan semua masalah terkait dengan langkah damai dan dialog selama ini  sudah sepenuhnya tepat dan sesuai kecenderungan bersama dunia.  

Komentar

Yang lain