 Setelah genap satu tahun melaksanakan kampanye vaksinasi nasional, Vietnam telah menyuntikkan hampir 198,3 juta dosis vaksin anti-Covid-19 (Foto: VNA) |
Melalui pencalonan sebagai anggota Dewan HAM, Vietnam akan mengembangkan kuat-kuat peran aktifnya, melanjutkan dan menyebarkan inisiatif, prioritas, dan mendorong pendekatan dengan menggunakan manusia dan warga sebagai sentral, terutama dalam upaya pemulihan pasca-Covid-19 dan menghadapi perubahan iklim bersama-sama dengan dunia saat ini.
Saat ini, masalah menjamin HAM menjadi semakin mendesak dalam konteks dunia yang penuh gejolak dengan tantangan-tantangan keamanan tradisional dan non-tradisional yang mempengaruhi semua negara dan bangsa.
Seperti halnya dengan banyak negara lain di dunia, dari tahun 2020 hingga sekarang, pandemi Covid-19 telah sangat mempengaruhi semua aspek kehidupan sosial, mempengaruhi dalam banyak hal tentang kemampuan menikmati HAM dan berdampak kuat terhadap upaya Vietnam untuk menjamin hak-hak rakyat.
Sementara itu, meningkatnya kekerasan dan konflik tidak hanya mengancam perdamaian, keamanan dan pembangunan, tetapi juga menghambat pemulihan ekonomi dunia.
Bersamaan dengan itu, bencana alam, perubahan iklim, dan kemerosotan lingkungan terus berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Ketidaksetaraan di setiap negara dan antarnegara tetap terus menjadi serius.
Dalam konteks yang penuh tantangan ini, Vietnam selalu konsisten dengan kebijakan yang menjelujuri dan konsekuen untuk menjamin dan mendorong HAM. Perdana Menteri Pham Minh Chinh pernah menekankan: "Jangan mengorbankan jaring pengaman sosial, lingkungan, kemajuan dan keadilan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi semata-mata"; atau "memikirkan hampir 100 juta orang supaya cukup sandang cukup pangan dan berbahagia, demokratis, memiliki kehidupan yang damai, aman tenteram, itulah yang paling penting".
Pada kenyataannya dari dulu hingga sekarang, masalah perlindungan dan pendorongan HAM selalu menjadi titik berat dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan semua strategi serta rencana pembangunan sosial-ekonomi Vietnam.
Berdasarkan kebijakan yang konsisten tersebut, Vietnam secara serius melaksanakan semua kewajiban dan komitmen internasional di bidang HAM, di antaranya ada rekomendasi-rekomendasi menurut mekanisme Peninjauan Periodik Universal (UPR).
Terhadap pandemi Covid-19, Vietnam telah menetapkan bahwa penanggulangan terhadap pandemi sebagai tugas titik berat, dan prioritas utama adalah menjaga kesehatan masyarakat.
Dengan upaya dari seluruh sistem politik, konsensus dan kekompakan rakyat, terhitung hingga tgl 8 Maret, setelah genap satu tahun melaksanakan kampanye vaksinasi nasional, Vietnam telah menyuntikkan hampir 198,3 juta dosis vaksin anti-Covid-19 dan menjadi salah satu dari enam negara dengan persentase cakupan vaksin tertinggi di dunia.
Angka ini menunjukkan bahwa, upaya keras Pemerintah Vietnam dalam mempercepat laju vaksinasi, secara efektif berkontribusi dalam beradaptasi secara aman, fleksibel, dan mengendalikan penyakit, sehingga berhasil menjaga kesehatan, jiwa rakyat, dan berangsur-angsur mengembalikan tanah air ke kehidupan normal.
Secara ekonomi, tanpa memedulikan kesulitan yang disebabkan oleh pandemi, pertumbuhan ekonomi Vietnam mencapai 2,58% pada tahun 2021 dan diperkirakan oleh Bank Dunia (WB) akan kembali ke taraf 6,5-7% mulai tahun 2022 ke depan.
Dalam konteks dunia secara berangsur membuka pintu dan pulih dari pandemi, Vietnam juga menetapkan untuk menjalankan proses pemulihan hijau dan inklusif, menjamin pertumbuhan yang komprehensif dan berkelanjutan, dengan demikian membangun komunitas yang adil untuk semua orang, menjadikan rakyat sebagai sentral, menjadi subjek, target dan menjadi motivasi pembangunan.
Menegaskan nilai-nilai yang selalu diupayakan Vietnam untuk rakyat negerinya juga merupakan nilai-nilai yang dikomitmenkan PBB untuk umat manusia, Vietnam telah mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB (UNHRC) untuk masa bakti 2023-2025 dan didukung oleh ASEAN sebagai satu-satunya kandidat ASEAN untuk periode ini.
 Menlu Vietnam, Bui Thanh Son (Foto: nld.com.vn) |
Pada Sidang periodik ke-49 Dewan HAM PBB baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Bui Thanh Son menegaskan kembali keinginan untuk berkontribusi pada upaya bersama untuk menjamin HAM bagi semua orang di dunia melalui pencalonannya sebagai anggota.
Menurut Menlu Bui Thanh Son, Vietnam siap bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mendorong prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional, meningkatkan efektivitas dari aktivitas Dewan HAM melalui dialog, kerja sama dan saling menghormati.
Menaruh perhatian pada usaha menjamin HAM secara komprehensif dalam semua aspeknya, Vietnam memberikan perhatian khusus untuk melindungi hak-hak kelompok rentan, kesetaraan gender; menjamin HAM dalam memecahkan masalah-masalah global, terutama dalam menghadapi perubahan iklim.
Bersamaan itu, Vietnam juga memrioritaskan pendorongan hak atas kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19 dan penyakit-penyakit menular, hak atas pekerjaan yang layak terkait dengan pelaksanaan SDGs, hak atas pendidikan berkualitas berdasarkan kesetaraan tentang kesempatan dan pendekatan.
Melalui pencalonannya sebagai anggota Dewan HAM, Vietnam dapat mengembangkan kuat-kuat peran aktifnya, melanjutkan dan menyebarkan inisiatif, prioritas, dan mendorong cara pendekatan yang berpusat pada manusia, terutama dalam upaya pemulihan pasca Covid-19 dan menghadapi perubahan iklim bersama dengan dunia.
Vietnam pernah menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2014-2016 dengan banyak inisiatif dan rekam jejak positif. Tekun dan konsisten dengan pedoman menempatkan rakyat sebagai sentralnya semua keputusan politik, Vietnam senantiasa melakukan upaya bersama masyarakat internasional membentuk masa depan yang baik di mana HAM bisa terjamin secara komprehensif di semua aspek./.