(VOVworld) – Sub Komisi urusan Hak Asasi Manusia (HAM) Parlemen Amerika Serikat pada 16 Mei ini mengesahkan apa yang dinamakan “Rancangan Undang-Undang tentang HAM untuk Vietnam-tahun 2013” yang antara lain mengeluarkan langkah-langkah mendorong HAM di Vietnam, bersamaan itu melarang bantuan demi tujuan kemanusiaan kepada Vietnam. Meskipun baru diesahkan dalam skala Sub Komisi, harus disampaikan di depan Parlemen dan Senat Amerika Serikat untuk dipungut suara dan akhirnya harus ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat barulah bisa berlaku, akan tetapi dengan mengesahkan rancangan Undang-Undang nomor 1897, para legislator dari Sub Komisi urusan HAM Parlemen Amerika Serikat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kecenderungan perkembangan hubungan Vietnam-Amerika Serikat.
.jpg)
Vietnam menghormati kebebasan beragama dan HAM yang lain
(Foto: vietnamplus.vn)
Legislator Chris Smith – yang mencetuskan rancangan Undang-Undang ini telah menunjukkan kesalahan dalam cara mendekati masalah HAM Vietnam ketika berpidato setelah rancangan Undang-Undang ini diesahkan bahwa rancangan Undang-Undang ini menuntut kepada Vietnam supaya “menghormati kebebebasan beragama, membebaskan tahanan politik, menghormati kebebasan berbicara, menaati secara tepat patokan-patokan internasional tentang HAM, menghormati HAM dari kelompok-kelompok minoritas”. Ini merupakan informsi-informasi yang tidak benar tentang situasi HAM Vietnam. Harus ditegaskan secara pasti bahwa dalam kenyataan kebebasan beragama di Vietnam sama sekali terjamin dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang.
Di Vietnam, tidak ada apa yang dinamakan “tahanan politik”. Rakyat Vietnam bebas menyatakan pandangan politik tentang semua masalah yang bersangkutan dengan politik, ekonomi, sosial-budaya dan komunitas etnis-etnis minoritas di Vietnam mendapat perawatan dari Negara, berkembang secara setara dengan etnis-etnis sesaudara di Vietnam. Dan akhirnya, Vietnam selalu menghormati dan menaati secara baik komitmen-komitmen dan patokan internasional tentang HAM dan oleh kerena itu, prestasi tentang HAM Vietnam telah mendapatkan pengakuan dari komunitas internasional, di atas dasar itu, Vietnam sedang berupaya mencalonkan diri pada Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masa bakti 2014-2016 mendatang. Dengan demikian, Rancangan Undang-Undang nomor 1897 dari Sub Komisi urusan HAM Parlemen Amerika Serikat sudah kurang obyektif, jika tidak boleh dikatakan sengaja menggunakan informasi–informasi untuk memfabrikasi situasi HAM di Vietnam. Pengesahan satu Rancangan Undang-Undang yang penuh dengan fabrikasi oleh para legislator untuk menuntut secara tidak masuk akal kepada Vietnam supaya menghormati kebebasan beragama, kebebasan jurnalistik dan kebebasan HAM merupakan satu tindakan yang salah, kurang berkemauan baik terhadap Vietnam. Menurut Piagam PBB, bagaimana menyusun dan melaksanakan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang merupakan hak dari setiap negara dan bangsa tanpa ada negara dan kekuatan politik manapun mempunyai hak untuk memaksakannya. Terhadap Rancangan Undang-Undang nomor 1897, para legislator Sub Komisi urusan HAM Parlemen Amerika Serikat telah melanggar prinsip menghormati hak bangsa menentukan nasib sendiri dalam hubungan internasional kontemporer ketika menganggap dirinya sendiri yang punya hak mengadili tentang situasi HAM dari satu negara yang merdeka dan mandiri seperti Vietnam.
Di sudut kemanusiaan, Rancangan Undang-Undang nomor 1897 melarang memberikan bantuan bukan demi tujuan kemanusiaan kepada Vietnam yang dikaitkan dengan syarat seperti yang dikatakan oleh legislator Chris Smith ialah “kecuali Hanoi mencapai kemajuan-kemajuan serius dan berarti dalam masalah HAM”. Tentang syarat ini, harus diketahui bahwa karena syarat sejarah, Vietnam dan Amerika Serikat sedang berupaya menyembuhkan luka perang dan mengembangkan hubungan di semua bidang, diantaranya Amerika Serikat telah dan sedang bekerjasama secara baik dengan Vietnam untuk memecahkan masalah-masalah kemanusiaan pasca perang seperti mencari serdadu-serdadu Amerika Serikat yang hilang, menjinakkan bom dan ranjau, menangani zat kimia beracun dioxin, memberikan bantuan kemanusiaan kepada para korban agen oranye/dioxin dll...
Selama hari-hari ini, Wakil Pembantu Menteri Pertahanan Amerika Serikat urusan masalah POW/MIA, W.M.Windfield juga sedang melakukan kunjungan di Vietnam untuk mendorong aktivitas pencarian tulang belulang serdadu dari dua negara yang hilang dalam perang. Sejak menormalisasi hubungan tahun 1995 sampai sekarang, hubungan Vietnam-Amerika Serikat telah berkembang di semua bidang ekonomi, perdagangan dan investasi dll... kerjasama kemanusiaan merupakan satu bagian penting dalam hubungan ini. Bantuan kepada Vietnam berarti bahwa Amerika Serikat telah dan sedang melaksanakan hal-hal secara moral yang harus dilakukan sesuatu negara pasca perang dimana negara itu telah menimbulkannya. Pemerintah Amerika Serikat telah bertindak secara tepat ketika melakukan aktivitas-aktivitas kemanusiaan dan melakukan kerjasama dengan Vietnam untuk mengatasi akibat perang. Oleh karena itu, mengaitkan masalah kemanusiaan dengan bantuan kepada Vietnam, meskipun bukan bantuan kemanusiaan seperti rancangan Undang-Undang nomor 1897 juga merupakan satu tindakan yang salah dan sama sekali tidak berperikemanusiaan.
Selama ini, beberapa legislator Amerka Serikat, yang tipikalnya ialah legislator Chris Smith, selalu menyalah-gunakan masalah HAM di Vietnam untuk mengusahakan beberapa kartu suara dari kelompok orang Amerika Serikat yang selama ini berprasangka terhadap perkembangan di Vietnam. Tidak ada orang yang tidak tahu bahwa legislator ini telah beberapa kali merekomendasikan rancangan Undang-Undang tentang HAM Vietnam, yang pernah diesahkan Parlemen Amerika Serikat tapi belum pernah berhasil dalam Senat Amerika Serikat. Dengan Rancangan Undang-Undang nomor 1897, kelompok legislator ini semakin terisolasi dalam arus hubungan yang semakin berkembang secara baik demi kepentingan dua bangsa Vietnam dan Amerika Serikat./.