(VOVworld) – Kebijakan dan Undang-Undang tentang Asuransi Kesehatan digelarkan oleh Pemerintah Vietnam selama hampir 20 tahun ini. Semua prestasi yang dicapai selama ini telah dicatat oleh banyak anggota Majelis Nasional Vietnam dalam sesi persidangan Majelis Nasional Vietnam pada akhir pekan lalu di banyak segi, khususnya, kebijakan dan Undang-Undang tentang Asuransi Kesehatan telah menjadi satu pilar dari jaring pengaman sosial. Pada waktu mendatang, Vietnam akan terus melakukan reformasi-reformasi agar kebijakan asuransi kesehatan bía menjamin kepentingan rakyat lebih lanjut lagi dan turut melaksanakan secara lebih baik hak asasi manusia (HAM).
Ilustrasi
(Foto: xaluan.com)
Laporan hasil pengawasan dari Komite Tetap Majelis Nasioal Vietnam dan melalui praktek 20 tahun melaksanakan kebijakan dan Undang-Undang tentang Asuransi Kesehatan telah menegaskan pandangan dan kebijakan yang tepat dari Partai Komunis dan Negara Vietnam dalam merawat kesehatan seluruh rakyat. Justru dari kebijakan-kebijakan yang unggul dan berpripkemanusiaan itu, hanya tahapan 2009 sampai 2012, prosentase penduduk yang ikut serta dalam asuransi kesehatan bertambah meningkat 8,6%. Jumlah anggaran keuangan yang diberikan oleh Negara meningkat dari VND 4,537 triliun pada tahun 2009 menjadi VND 16,937 triliun pada tahun 2012.
Kebijakan pilar dari jaring pengaman sosial.
Dana asuransi kesehatan dari mengalami defisit sebesar VND 3 triliun pada tahun 2009, sampai tahun 2012 telah mencukupi kebutuhan dan pendapatannya menjadi hampir VND 13 triliun. Khususnya, prosentase jumlah penduduk yang ikut serta dalam asuransi kesehatan mencapai kira-kira 70%, menandai sukses yang penting dalam pekerjaan merawat kesehatan rakyat dan menuju ke asuransi kesehatan seluruh rakyat. Nguyen Van Tien, Wakil Ketua Komisi urusan Masalah-Masalah Sosial dari Majelis Nasional Vietnam menilai: “Harus dikatakan, selama hampir 20 tahun melaksanakan kebijakan tentang asuransi kesehatan di Vietnam, khususnya ialah melalui 4 tahun melaksanakan Undang-Undang tentang Asuransi Kesehatan, kami melihat, Vietnam telah mencapai prestasi-prestasi yang penting dalam melaksanakan kebijakan ini. Dengan persyaratan dimana rakyat Vietnam masih miskin, pendapatan perkapita sebesar kira-kira USD 1.700, tapi Vietnam mencapai prosentase 70 % jumlah penduduknya yang ikut serta dalam asuransi kesehatan. Khususnya, ada satu hal yang patut diperhatikan ialah Negara Vietnam telah menjamin jaring pengaman sosial sangat besar dalam membantu rakyat miskin etnis minoritas, anak dibawah 6 tahun, kaum lansia, orang-orang yang mendapat tunjangan sosial mendapat asuransi kesehatan dengan bantuan sebesar hampir 100%. Ini merupakan kebijakan yang sangat besar”.
Dari segi basis materiil, penggelaran kebijakan dan Undang-Undang tentang Asuransi Kesehatan, diantaranya ada pelaksanaan kebijakan rumah sakit bermandiri, kebijakan pemasyarakatan, maka banyak peralatan modern telah digunakan sehingga membantu pekerjaan pemeriksaan dan pengobatan mencapai kualitas, wajah banyak rumah sakit telah menjadi lebih megah.
Terus melakukan penyesuaian di 3 aspek: manajemen, sumber daya manusia dan kebijakan.
Di atas hasil yang positif itu, masalahnya sekarang ini ialah bagaimana agar kebijakan asuransi kesehatan menjadi lebih baik lagi. Hal ini perlu digelarkan secara komprehensif di masalah manajemen, organisasi barisan petugas asuransi kesehatan dan kebijakan. Tentang masalah memperbarui cara manejemen di semua rumah sakit, Nguyen Van Tien melanjutkan: “Salah satu masalahnya ialah perlu memisahkan tempat-tempat layanan jasa dari tempat pemeriksaan menurut asuransi. Kedua ialah menjamin adanya transparansi di semua rumah sakit publik, jangan dicampur-adukkan antara publik dan swasta, menggunakan atau merebut menggunakan harta benda Negara. Kita supaya mengorganisasi tempat-tempat layanan jasa sendiri, pembukuan keuangan sendiri, sumber daya manusia sendiri. Memisahkan tempat layanan jasa dari pekarangan rumah sakit. Untuk bisa melaksanakan hal ini, Negara harus mengalokasikan sumber modal pinjaman kepada semua rumah sakit agar mereka melakukan investasi dalam membangun tempat-tempat layanan jasa sendiri”.
Tentang pengorganisasian sumber daya manusia, Nguyen Van Tien merekomendasikan: “ Kami pikir bahwa pengorganisasaian pengecekan asuransi kesehatan yang independen adalah sangat penting. Pada tahun 2008, ketika Majelis Nasional Vietnam membahas Undang-Undang tentang Asuransi Kesehatan, banyak pendapat telah meminta supaya kita harus mengorganisasi barisan pemeriksa. Yang mendesak, kira perlu memperkuat kualitas dan jumlah barisan pemeriksa yang sekarang hanya ada 2.000 personil. Satu hal lagi ialah bagaimana peranan Kementerian Kesehatan untuk menjamin keadilan antara asuransi kesehatan dan pengobatan biasa”.
Tentang kebijakan dan undang-undang pada persidangan ke-6, Majelis Nasional Vietnam angkatan ke-13, Majelis Nasional Vietnam akan mengamandir beberapa pasal dari Undang-Undang tentang Asuransi Kesehatan. Pemerintah Vietnam baru saja menyampaikan laporan kepada Majelis Nasional untuk menyatukan harga layanan jasa di semua rumah sakit sesama tingkat.
Setelah hampir 20 tahun melaksanakan kebijakan dan Undang-Undang tentang Asuransi Kesehatan dan hampir 4 tahun berlakunya Undang-Undang tentang Asuransi Kesehatan, Vietnam yang sedang selangkah demi selangkah menyempurnakan kebijakan dan cara pengorganisasian untuk menjamin secara lebih baik kepentingan peserta asuransi kesehatan juga merupakan salah satu manifestasi yang hidup-hidup dalam menjamin hask asasi manusia./.