(VOVWORLD) - Tgl 10 Desember merupakan Hari Hak Asasi Manusia. Di Vietnam, masalah yang mendapat perhatian saat ini ialah meningkatkan mekanisme perlindungan hak asasi manusia (HAM) di lingkungan digital. Ini merupakan salah satu prioritas utama Vietnam pada tahap baru dan juga sesuai dengan salah satu dari 8 prioritas Vietnam selama masa baktinya sebagai anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (2026-2028), yang fokus pada penjaminan HAM di tengah perubahan iklim dan transformasi digital.
Di Vietnam, prosentase akses internet mencapai 78.8% dan terdapat lebih dari 76,2 juta pengguna media sosial. Oleh karena itu, peningkatan mekanisme perlindungan HAM di lingkungan digital menjadi isu mendesak yang menegaskan sikap proaktif Vietnam dalam integrasi internasional dan HAM.
Haluan integrasi internasional tentang HAM
Sejak tahun 1982, Vietnam telah meratifikasi Konvensi internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), salah satu dokumen fundamental dari hukum HAM internasional. Ratifikasi ICCPR menunjukkan komitmen kuat Vietnam dalam menghormati hak privasi sesuai dengsn standar umum. Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Vietnam merupakan internalisasi dari komitmen-komitmen internasional tersebut. Selain ICCPR, Vietnam juga merupakan anggota dari hampir semua konvensi inti lainnya, seperti Konvensi tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) dan Konvensi tentang Hak Anak-Anak (CRC). Vietnam juga berpartisipasi aktif pada mekanisme-mekanisme HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Mekanisme Peninjauan Berkala Universal (UPR) di Dewan HAM. Setelah mengalami beberapa kali peninjauan, Vietnam telah melaporkan upaya legislatif dan pelaksanaannya, serta menerima sejumlah rekomendasi terkait penguatan perlindungan HAM, termasuk hak privasi di era digital.
Dari segi hukum, Vietnam telah mencapai kemajuan penting pada tahun 2023 dengan pemberlakuan Resolusi 13 tentang perlindunagn data pribadi. Salah satu poin terpenting terdapat pada Butir 2 (Pasal 4), Resolusi tersebut secara jelas mendefinisikan "data biometrik" sebagai data pribadi yang sensitif. Hal ini menempatkan Vietnam sejajar dengan standar perlindungan tertinggi seperti GPPR (Uni Eropa) dan Hukum Hak Privasi (Australia). Secara keseluruhan, Menteri Hukum Vietnam, Nguyen Hai Ninh menilai:
Vietnam telah berupaya menyempurnakan kerangka hukum melalui amandemen dan pemberlakuan berbagai dokumen hukum, membentuk payung hukum yang ketat serta menetapkan hukuman yang tegas untuk mencegah dan menangani semua pelanggaran HAM, hak warga negara di lingkungan digital di ketiga tingkatan: pidana, administratif, dan perdata. Hal ini menunjukkan cara pendekatan Vietnam yang menyeluruh dalam membentuk satu kerangka hukum yang mantap bagi ruang digital, sekaligus menegaskan tekad Vietnam dalam menjamin keselamatan, keamanan, dan mendorong perlindungan HAM di era digital.
Adaptasi di zaman digital
Transformasi digital di Vietnam saat ini muncul di semua bidang kehidupan, mulai dari manajemen negara, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga layanan publik, untuk menciptakan struktur operasional baru berdasarkan data, koneksi dan otomatisasi. Perubahan tersebut menciptakan banyak peluang namun sekaligus menghadirkan banyak tantangan baru bagi terwujudnya HAM.
Menurut para pakar, penjaminan HAM di era digital bukanlah sebuah pilihan, tetapi merupakan tuntutan objektif. Profesor, Doktor Nguyen Xuan Yem, mantan Direktur Akademi Polisi Rakyat, mengatakan:
Saat ini muncul banyak istilah baru seperti pemerintah digital, maysarakat digital, ekonomi digital dan warga negara digital. Menurut hemat saya, dalam penelitian umum tentang HAM, hak semua warga negara di lingkungan digital perlu dihormati dan privasi mereka perlu dilindungi.
Untuk beradaptasi dengan zaman digital, Vietnam terus menyempurnakan kerangka hukum; menciptakan mekanisme evaluasi dampak HAM dalam proyek-proyek teknologi besar, khususnya proyek pengumpulan data berskala besar. Vietnam juga akan terus memperkokoh ekosistem keamanan siber, memperkuat kerja sama internasional dan melaksanakan kampanye komunikasi secara masif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Di samping itu, Vietnam mengombinasikan secara erat perlindungan HAM dengan perlindungan kepentingan nasional, menjamin agar semua hak mendasar dihormati tidak hanya secara tertulis, tetapi juga diwujudkan dalam praktik.
Perlindungan HAM di era digital merupakan keniscayaan, komitmen terhadap pembangunan yang berkelanjutan, sekaligus tolok ukur kapasitas tata kelola nasional. Seiring perkembangan teknologi, menempatkan manusia sebagai pusat akan menentukan keberhasilan proses transformasi digital. Hal ini sejalan dengan kebijakan Partai dan Negara, sekaligus menunjukkan Vietnam yang maju, beradab, dan menghormati HAM.