(VOVworld) - Menuju ke patokan-patokan parlemen global merupakan satu keniscayaan Majelis Nasional (MN) Vietnam. Pada persidangan ke-8 MN Vietnam angkatan ke-13, banyak anggota MN telah mengeluarkan solusi-solusi agar aktivitas MN dan anggota MN lebih efektif, lebih substantif, layak sebagai lembaga yang mewakili tekat dari para pemilih seluruh negeri, sebagai lembaga kekuasaan Negara yang tertinggi, memenuhi patokan-patokan aktivitas yang telah sudah lama terbentuk dalam praktek perkembangan parlemen dunia.
Pendapat yang dikeluarkan oleh para anggota MN berfokus meningkatkan posisi rombongan anggota MN, memperkuat fungsi pengawasan dari anggota MN dan rombongan anggota MN, menjunjung tinggi kemampuan pelaksanaan hak inisiatif, meningkatkan prosentase anggota MN purna waktu dan memperkuat jangka waktu untuk melakukan kontak dengan pemilih.
Meningkatkan jumlah anggota MN purna waktu.
Menurut statistik, dalam masa bakti MN angkatan ke-13, prosenstasi anggota MN purna waktu di pusat ialah 18,2%, anggota MN purna waktu di daerah ialah 12,6%. Dalam kecenderungan memperbarui aktivitas MN sekarang, untuk meningkatkan hasil-guna aktivitas MN, harus meningkatkan prosentase anggota MN purna waktu menjadi sedikit-dikitnya 35% diantara total jumlah anggota MN. Ini merupakan ketentuan sesuai dengan syarat Vietnam dan juga merupakan tuntutan minimal. Selain itu, perlu melengkapi patokan dari anggota MN purna waktu dan syarat menjamin aktivitas dari anggota MN purna waktu.
Pham Xuan Thuong, anggota MN Vietnam dari provinsi Thai Binh
Pham Xuan Thuong, anggota MN Vietnam dari provinsi Thai Binh memberitahukan: “Saya meminta agar ada sedikit-dikitnya dua orang, diantaranya ada kepala rombongan atau wakil kepala rombongan adalah anggota MN purna waktu. Ketentuan seperti itu tidak hanya menciptakan syarat bagi rombongan-rombongan anggota MN utnuk beraktivitas secara permanen dan terus-menerus, jika meningkatkan jumlah angota MN purna waktu di daerah yaitu meningkatkan kemampuan MN dalam mengadakan kontak dengan pemilih untuk mencatat secara maksimal pendapat dan usulan rakyat, memperkuat kemampuan pengawasan langsung dan permanen dari MN”.
Hak inisiatif.
MN Vietnam seperti halnya dengan Parlemen dari negara-negara lain di dunia menganggap aktivitas legislatif sebagai aktivitas utama. Aktivitas legislatif dari MN Vietnam melalui berbagai masa bakti semakin maju, sampai sekarang, telah menyusun satu sistim perundang-undangan yang cukup sempurna, yang mengatur semua bidang dalam kehidupan sosial. Ada sistim perundang-undangan ini adalah hasil aktivitas legislatif yang kreatif dan aktif dari MN, semua badan MN dan perseorangan mengajukan rancangan undang-undang dan peraturan negara. Undang-Undang Dasar tahun 2013 menentukan hak anggota MN dalam aktivitas legislatif menurut arah semakin menghormati dan meningkatkan peranan, independensi, kreativitas dari anggota MN sendiri. Ini merupakan kecenderungan yang tepat, sesuai dengan hukum perkembangan dunia pada umum-nya dan Vietnam pada khususnya. Hak-hak ini jika dilaksanakan secara baik akan merupakan satu jaminan yang paling baik untuk memaninfestasikan sifat kerakyatan, tekat rakyat dalam sistim perundang-undangan Vietnam.
Ibu Nguyen Thi Hong Ha, anggota MN Vietnam dari kota Hanoi
Ibu Nguyen Thi Hong Ha, anggota MN Vietnam dari kota Hanoi mengatakan: “
Tentang hak inisiatif, diusulkan menentukan secara jelas siapa yang memberikan masukan kepada anggota MN, satuan mana yang membantu anggota MN dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen mengajukan rancangan undang-undang dan peraturan negara dan usulan tentang undang-undang dan peraturan negara”.
Memperkuat fungsi pengawasan dari anggota MN dan rombongan anggota MN.
Rombongan anggota MN adalah tempat menyelenggarakan aktivitas-aktivitas dari anggota MN, diantaranya ada pekerjaan menerima warga negara, berbahas tentang rancangan udang-undang, rancangan peraturan negara dan beberapa rancangan lain, adalah organisasi agar para anggota MN dalam rombongan melaksanakan tugas pengawasan di daerah.
Pham Duc Chau, anggota MN Vietnam dari provinsi Quang Tri
Menurut hemat banyak anggota MN, MN perlu menentukan secara jelas fungsi pengawasan dari rombongan anggota MN, jangan membatasi tugas pengawasan dari rombongan anggota MN. Pham Duc Chau, anggota MN Vietnam dari provinsi Quang Tri memberitahukan: “
Saya meminta ada ketentuan rombongan anggota MN melakukan pengawasan dan mengorganisasi anggota MN melakukan pengawasan. Rombongan anggota MN semakin beraktivitas semakin permanen semakin kuat. Selain itu harus melengkapi butir tenang hak, tanggung jawab pengawasan dari anggota MN, anggota MN yang bisa melakukan pengawasan sendiri atau ikut serta pada pengawasan bersama dengan rombongan anggota MN”.
Meningkatkan waktu untuk mengadakan pertemuan dan melakukan kontak dengan pemilih.
Anggota MN yang mewakili pemilih merupakan orang yang mengatas-namai rakyat seluruh negeri, mengatas-namai rakyat untuk melaksanakan kekuasaan negara dalam MN, karena itu untuk meningkatkan hasil-guna aktivitas dari anggota MN pada khususnya dan MN pada umumnya, perlu menentukan jelas waktu bagi anggota MN untuk mengadakan kontak dengan pemilih dalam satu masa bakti.
Ibu Nguyen Thi Quyet Tam, anggota MN Vietnam dari kota Ho Chi Minh
Ibu Nguyen Thi Quyet Tam, anggota MN Vietnam dari kota Ho Chi Minh memberitahukan: ”
Pemilih meminta kepada anggota MN supaya menyediakan waktu untuk bisa mengadakan pertemuan secara permanen, mendengarkan aspirasi pemilih. Oleh karena itu supaya menentukan: Dalam setahun, anggota MN harus menyediakan berapa waktu untuk mengadakan pertemuan dengan pemilih seperti halnya dengan parlemen dari negara –negara di dunia yaitu menentukan secara sangat jelas waktu kongkrit”.
Selain itu, untuk menjamin kualitas persidangan MN, khususnya ketika membahas masalah-masalah yang sulit, masih ada perbedaan pendapat, perlu melakukan perdebatan dan mengatur cukup waktu agar anggota MN memperjelas masalah.
Satu laporan global tentang Parlemen IPU-tahun 2012 pernah menegaskan: Demokrasi tidak bisa tanpa parlemen. Dalam kecenderungan ini, MN Vietnam sedang berangsur-angsur melakukan pembaruan untuk memenuhi patokan-patokan yang telah terbentuk dalam aktivitas parlemen internasional, menjamin pembangunan Negara hukum milik rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat./.