Musyawarah dan mufakat menciptakan kerangka pelaksanaan hukum dalam masalah Laut Timur

(VOVworld) – ASEAN dan Tiongkok baru saja sepakat mendorong perundingan untuk menyelesaikan kerangka Kode Etik tentang Laut Timur (COC) pada pertengahan 2017. Hasil ini memanifestasikan perubahan yang besar dalam hal sikap Beijing terhadap satu masalah rumit di kawasan karena ini untuk pertama kalinya dikeluarkan satu kerangka waktu resmi bagi COC.


Musyawarah dan mufakat menciptakan kerangka pelaksanaan hukum dalam masalah Laut Timur - ảnh 1
Para pejabat tinggi ASEAN - Tiongkok peserta sidangdi Manzhouli
(Foto: Shinhua)


Sejak 2010, Tiongkok dan 10 negara anggota ASEAN telah membahas satu kode etik untuk menghindari bentrokan antara para pihak yang mengeluarkan klaim di Laut Timur. Tapi harus meunggu sampai 2013, dua pihak baru melakukan konsultasi resmi terhadap naskah hukum ini. Akan tetapi, tampaknya belum ada satu kemajuan yang berarti karena perundingan-perundingan tentang COC ditunda-tunda terus-menerus karena pengaruh dari faktor-faktor ketegangan di kawasan.


Mencapai musyawarah dan mufakat

Sidang antara para pejabat tinggi Tiongkok – ASEAN tentang pelaksanaan Deklarasi tentang cara berperilaku dari para pihak yang bersangkutan di Laut Timur (DOC), berlangsung dari 15-16/8 di kota pelabuhan Manzhouli, Tiongkok Utara. Sidang ini juga diadakan setelah Konferensi Menteri Luar Negeri ASEAN – Tiongkok pada akhir Juli lalu di Laos. Pada sidang ini, ASEAN dan Tiongkok telah menyepakati rencana menangani semua sengketa di Laut Timur melalui perundingan dan menggunakan kerangka prinsip-prinsip regional. Dua pihak sepakat terus melaksanakan DOC dan menegaskan kembali rencana-rencana seperti: menangani sengketa melalui dialog, mengelola perbedaan pendapat di atas dasar satu kerangka prinsip-prinsip regional, memperkuat kerjasama kelautan dan menuju ke perundingan tentang COC guna menjamin perdamaian dan kestabilan di kawasan.

Sebelumnya, ASEAN dan Tiongkok telah sepakat membentuk hubungan hotline dan menerapkan satu kode etik bagi semua konfrontasi yang di luar kehendak di Laut Timur. Kode Etik terhadap insiden-insiden di luar kehendak di laut dikeluarkan sejak 2014 dan telah ditanda-tangani banyak negara, termasuk negara-negara di Asia – Pasifik seperti Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok dan Vietnam. Rancangan tentang pembentukan hubungan hotline dan permufakatan menghindari konfrontasi di laut direncanakan akan diesahkan pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN – Tiongkok yang akan diselenggarakan di Vientiane, ibukota Laos pada 7/9 mendatang.


Perubahan yang positif

Dalam menghadapi bahaya bentrokan-bentrokan di Laut Timur yang semakin meningkat, pandangan ASEAN ialah harus cepat menyelesaikan COC yang bersifat mengikat dan menentukan secara umum semua prinsip dan cara berperilaku dari para pihak untuk menjamin perdamaian, keamanan, keselamatan maritim di Laut Timur, mencegah dan mengelola bentrokan, menangani sengketa-sengketa dengan cara damai di atas dasar menaati hukum internasional dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS-1982). COC akan memberikan sumbangan untuk memperkuat lebih lanjut lagi hubungan kemitraan strategis ASEAN – Tiongkok, sekaligus berinisiatif turut menjamin perdamaian, kestabilan dan perkembangan bersama di Laut Timur serta di kawasan pada umumnya. Akan tetapi, sejak menggelarkan konsultasi tentang COC antara ASEAN dan Tiongkok pada 2013, perundingan-perundingan terus-menerus diundur-undur karena pihak Tiongkok menunda-nunda. Oleh karena itu, musyawarah dan mufakat yang untuk pertama kalinya dicapai ASEAN dan Tiongkok terhadap satu rancangan naskah bersama COC pada pertengahan 2017, telah menyerap perhatian khusus dari para pengamat. Karena ia berlangsung setelah Mahkamah Arbitrase Permanen Internasional (PCA) mengeluarkan keputusan yang menolak “garis lidah sapi” yang tidak masuk akal yang digambar secara sepihak oleh Tiongkok di Laut Timur. Beijing menuntut kedaulatan di hampir semua wilayah Laut Timur, menggambar garis lidah sapi yang masuk jauh ke dalam wilayah laut Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam. Oleh karena itu, satu jadwal waktu bagi COC yang untuk pertama kalinya dikeluarkan secara terbuka oleh Tiongkok bersama dengan ASEAN, dinilai sebagai manifestasi dari iktikat baik untuk menangani sengketa di Laut Timur dengan DOC.

Setelah sidang kali ini, media resmi Tiongkok memberitakan, Deputi Menteri Luar Negeri Tiongkok, Liu Zhenmin menegaskan: Beijing ingin menjaga hubungan yang baik dengan ASEAN. Dia juga menyebutnya sebagai satu “prestasi” antara ASEAN dan Tiongkok ketika semua pihak telah setuju mempertahankan secara permanen kanal-kanal perundingan serta bertekat menyelesaikan rancangan COC pada pertengahan 2017. Belum lama sebelumnya, pada Juli 2016, pada Konferensi Menteri Luar Negeri ASEAN – Tiongkok, Tiongkok juga menegaskan kembali komitmen “mengekang diri”, tidak melakukan tindakan yang merumitkan atau mengeskalasikan ketegangan di Laut Timur, berkomitmen akan menangani sengketa wilayah dan hak yurisdiksi dengan cara damai, tidak mengancam atau menggunakan kekerasan, melewati konsultasi dan perundingan yang beriktikat baik antara semua negara yang bersangkutan langsung, sesuai dengan semua prinsip dan hukum internasional yang telah diakui secara luas, termasuk juga UNCLOS-1982.

Sejarah selama puluhan tahun ini telah membuktikan bahwa perdamaian dan kestabilan telah memberikan kemakmuran dan perkembangan kepada kawasan. Situasi ketegangan dan konfrontasi di Laut Timur mungkin akan menyebabkan akibat-akibat di luar dugaan. Oleh karena itu, lebih dari pada yang sudah-sudah, ASEAN dan Tiongkok menyedari bahwa harus cepat menyusun satu kode etik yang bisa menangani masalah kepentingan bersama di Laut Timur. COC, satu naskah yang bersifat mengikat secara hukum yang lebih tinggi, sedang dinantikan akan cepat menggantikan DOC yang sudah ada lebih dari 10 tahun ini, dengan ikhtikat baik dari semua pihak. 

Komentar

Yang lain