Dengan  penyelenggaraan yang gigih dan luwes, Pemerintah Vietnam telah menyempurnakan institusi, mereformasikan prosedur administrasi, memperbaiki lingkungan bisnis, membina E-Goverment, menciptakan terobosan dalam menata  ketertiban dan  disiplin administrasi. Melalui itu, sudah dan sedang memperkokoh kepercayaan yang teguh bagi rakyat dan komunitas badan usaha.     

Mai Tien Dung, Menteri, Kepala Kantor Pemerintah Vietnam (Foto: baochinhphu.vn)

Laporan Pemerintah yang disampaikan pada Persidangan ke-11 Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan XIV menunjukkan: Sepanjang masa bakti lalu, ekonomi Vietnam bertumbuh dengan  kuat baik ekstensif maupun intensif. GDP rata-rata dalam masa 5 tahun dari 2016-2020 mencapai 5,99 persen (berada dalam kelompok negara-negara yang bertumbuh paling tinggi di kawasan dan di dunia). Khususnya pada tahun 2020, tahun terakhir masa bakti yang mengalami banyak kesulitan dan tantangan, Pemerintah tetap menyelesaikan “tugas dobel” yakni mencegah dan menangulangi pandemi sekaligus mengembangkan ekonomi. GDP tahun 2020 meningkat 2,91 persen. Vietnam merupakan negara satu-satunya yang mencapai pertumbuhan plus di antara 6 perekonomian besar di Asia Tenggara.

Neraca perdagangan barang Vietnam pada masa bakti lalu selalu mencapai surplus dengan taraf surplus ekspor yang berangsur-angsur meningkat dari tahun ke tahun . Tahun 2020, meskipun pasar ekspor mengalami penangguhan karena wabah Covid-19, tapi surplus ekspor tetap mencapai 20 miliar USD,  taraf  yang paling tinggi dari dulu sampai sekarang. Pengucuran modal investasi publik didorong secara kuat, tahun 2020 mencapai 97,46 persen rencana yang telah diajukan, taraf  yang paling tinggi pada tahap 2016-2021. Menurut Menteri, Kepala Kantor Pemerintah Mai Tien Dung, tercapainya  hasil tersebut karena penyelenggaraan yang gigih dari Pemerintah dalam menyempurnakan institusi, mereformasikan  prosedur administrasi, memperbaiki lingkungan investasi, membina E-Government, menciptakan terobosan dalam mengorganisasi disiplin dan ketertiban administrasi dan sebagainya. Melalui itu, menciptakan syarat yang kondusif bagi rakyat dan badan usaha.

“Memperbaiki lingkungan bisnis, mengurangi biaya dan menciptakan syarat yang kondusif bagi badan-badan usaha merupakan salah satu di antara titik-titik berat prioritas dari Pemerintah dalam masa bakti 2016-2021. Dengan pandangan Perdana Menteri sejak awal masa bakti yakni bertekad membangun “Pemerintah yang membina, bersih,  lulus, dan bertindak” serta cara pendekatan : “Menganggap warga dan badan usaha sebagai sentral bagi proses reformasi dan pengembangan”, oleh karenanya Pemerintah telah menggelar banyak tindakan, di antaranya yang patut diperhatikan yakni secara terus-menerus memberlakukan Resolusi 02 tentang perbaikan lingkungan bisnis dan peningkatan daya saing nasional”.

Dalam masa bakti lalu, partisipasi Pemerintah yang gigih telah menciptakan “gelombang” dalam reformasi  prosedur administrasi, memperbaiki lingkungan bisnis, meningkatkan daya saing nasional.   Pada tahap 2016-2020, Pemerintah telah memberlakukan 50 naskah ketentuan mengenai pengurangan 3.893 di antara 6.191 syarat bisnis (mencapai sekitar 63 persen); Memberlakukan 21 naskah ketentuan sesuai  wewenang-nya untuk mengurangi dan memudahkan 30 di antara 120 prosedur pemeriksaan tematik, mengurangi 6.776/9.926 daftar bermacam barang yang harus mendapat pemeriksaan tematik, menghemat sekitar 18 juta hari kerja pertahun, sama dengan lebih dari 6.300 miliar VND pertahun. Menurut Dau Anh Tuan, Kepala Badan Hukum, Kamar Dagang dan Industri Vietnam (VCCI), Pemerintah telah merampingkan prosedur administrasi, memperbaiki lingkungan bisnis untuk menyerap badan-badan usaha dan para investor.

“Selama 4-5 tahun ini, Vietnam telah melakukan satu langkah  panjang dalam meningkatkan lingkungan bisnis. Menurut itu, Pemerintah Vietnam telah memberkalukan pelaksanaan Resolusi 19 dan Resolusi 02 dalam menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif. Serentetan prosedur tentang tarif, beacukai, pemeriksaan tematik, pendekatan sumber listrik, prosedur pembangunan dan lain-lain telah diinformasi. Tujuan Vietnam yakni harus lolos masuk ke kelompok negara-negara yang memelopori kawasan ASEAN. Jelaslah bahwa selama ini Vietnam telah mengalami  banyak perubahan, dan secara terus-menerus  naik ke taraf yang lebih tinggi dalam pemeringkatan Bank Dunia dan Forum Ekonomi Dunia”.

Dau Anh Tuan, Kepala Badan Hukum, VCCI (Foto: baodautu.vn)

Menyetujui  pandangan tersebut, Nguyen Quoc Hiep, Ketua Asosiasi Kontraktor Pembangunan Vietnam menyatakan bahwa  semua prosedur administrasi Pemerintah senantiasa  memberikan kepercayaan kepada  komunitas badan usaha.

“Pemerintah dan MN telah melakukan sangat beberapa upaya memperbaiki lingkungan bisnis terkait dengan institusi-institusi. Buktinya ialah Vietnam telah merevisi banyak pasal undang-undang seperti Undang-Undang mengenai Pembangunan, Undang-Undang mengenai Pertanahan, Undang-Undang mengenai Investasi dan sebagainya, melalui itu mengatasi banyak problematik bagi badan-badan usaha”.

Untuk mengembangkan semua hasil tersebut, Pemerintah masa bakti mendatang akan terus menciptakan solusi-solusi jangka panjang, menetapkan strategi pengembangan yang baru, sesuai dengan situasi ekonomi dunia. Melalui itu mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi tanah air serta meningkatkan daya saing nasional serta posisi Vietnam di gelanggang internasional.