(VOVworld) – Pada hari-hari mendatang, Pemerintah Vietnam akan melaporkan proyek Pemerintahan perkotaan kota Ho Chi Minh kepada Polit Biro Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (KS PKV), sebelum disampaikan kepada Majelis Nasional untuk ditinjau dan diesahkan. Menurut proyek ini, pola Pemerintahan Perkotaan yang direkomendasikan kota Ho Chi Minh bisa menangani masalah-masalah besar, memecahkan ketidak-sesuaian dalam mengelola dan mengembangkan perkotaan seperti pola organisasi sekarang. Oleh karena itu, proyek tersebut diharapkan akan menjadi pengungkit untuk mengembangkan kota Ho Chi Minh.
Kota Ho Chi Minh
(Foto: baomoi.com)
Melalui praktek di kota Ho Chi Minh, pola organisasi Dewan Rakyat dan Komite Rakyat menurut Undang-Undang yang sedang berlaku, belum menetapkan secara jelas pengelolaan administrasi negara pada tingkat perkotaan dan pedesaan. Secara pada pokoknya, wewenang, pola organisasi pemerintahan di perkotaan dan pedesaan di kota Ho Chi Minh tidak berbeda. Organisasi Pemerintahan tingkat kabupaten dan kecamatan di kota tidak sesuai dengan tugas mengelola satu masyarakat perkotaan, di samping itu, pola organisasi pemerintahan berbagai tingkat di kota sekarang kurang sinkron dan belum bersandar pada ciri-ciri khusus perkotaan.
Memperbarui struktur mesin untuk sesuai dengan kecenderungan perkembangan
Menurut proyek tersebut, Pemerintahan perkotaan kota Ho Chi Minh merupakan bentuk pemerintahan daerah di satu perkotaan khusus, diorganisasi sesuai dengan ciri perkembangan dan sifat kebutuhan yang rasional setiapmedan (daerah yang sudah berkembang, daerah yang sedang mengalami urbanisasi dan daerah pedesaan). Pemerintahan kota Ho Chi Minh ada Dewan Rakyat dan Komite Rakyat yang diorganisasi menjadi 2 tingkat (menurut ketentuan yang sedang berlaku ialah 3 tingkat), yang terdiri dari tingkat kota di bawah pusat dan tingkat di basis.
Khusus 13 kabupaten di dalam kota ini tidak membentuk pemerintahan tapi hanya ada kantor perwakilan administrasi dari tingkat atas. Setelah membentuk 4 kota baru, areal sisanya dari daerah pedesaan kira-kira 1.300 Km2 yang akan diorganisasi menjadi berbagai kecamatan dan kota madya yang juga memiliki pemerintahan di basis, sama dengan pemerintahan 4 kota satelit.
Jika proyek ini digelarkan, hal yang paling mudah kelihatan ialah mesin akan menjadi ramping secara maksimal, reformasi administrasi akan menjadi lebih tuntas lagi, membatasi gejala satu dokumen harus disampaikan ke berbagai tingkat seperti dewasa ini. Ibu Nguyen Thi Quyet Tam, Wakil Sekretaris Komite Partai, Wakil Ketua Dewan Rakyat kota Ho Chi Minh, berpendapat: “Ketika rakyat ingin menemui pemerintahan, akan ditangani sekali saja, jadi tidak menyampaikan dokumen dan minta pendapat setiap tingkat. Tidak seperti sekarang ialah pemerintahan tiga tingkat dari kecamatan sampai kebupaten dan kota, rakyat menunggu terlalu lama. Sekarang, kalau hanya ada tingkat pemerintahan - kantor perwakilan, ketika menemui satu kantor perwakilan ini, maka dianggap sudah dipecahkan oleh pemerintahan”
Kota Ho Chi Minh mengajukan rekomendasi kepada Pusat melakukan desentralisasi secara kuat untuk meningkatkan kemandirian, bertanggung jawab sendiri dalam sekali memberikan mandat dengan kebutuhan-kebutuhan pelaksanaan pengembangan perkotaan. Kota ini juga meminta kepada Pusat supaya mendesentralisasikan beberapa wewenang kepada kota seperti mengelola keuangan publik, memberlakukan beberapa naskah peraturan pelaksanaan undang-undang, organisasi personalia di bidang perancangan, perencanaan dan investasi, dll.
Bapak Nguyen Duy Thang, Deputi Menteri Dalam Negeri Vietnam, Wakil Kepala Badan Pengarahan Pusat urusan penyusunan Proyek Percontohan pola organisasi pemeritahan perkotaan memberitahukan: “Masalah-masalah desentralisasi menetapkan pekerjaan mana yang menjadi tanggung jawab Pusat, Pusat dan daerah bersama-sama melakukan yang mana atau urusan mana Pusat memberikan mandat kepada daerah. Daerah punya hak sendiri apa di atas dasar seluruh bidang keuangan, anggaran keuangan, ekonomi, investasi, sosial-budaya, keamanan dan pertahanan. Hal ini bertujuan untuk turut menyelenggarakan secara rasional pemerintahan daerah, menjamin menunjukkan jelas keinginan rakyat dan pemerintahan harus melakukan apa, menjamin kesatuan dan kelonggaran administrasi”.
Meletakkan kepentingan rakyat di papan atas
Menurut proyek ini, karena ke13 kabupaten lama di dalam kota tidak ada organisasi Dewan Rakyat, maka kota ini mengajukan rekomendasi kepada pusat supaya meningkatkan jumlah anggota Dewan Rakyat kota dari 95 orang menjadi 200 orang (diantaranya ada 35% adalah anggota yang bekerja penuh waktu). Rekomendasi ini bertujuan memperkuat peranan demokrasi perwakilan rakyat serta peranan mengawasi dari Dewan Rakyat di daerah yang tidak ada organisasi Dewan Rakyat.
Bersamaan itu, membangun pemerintahan perkotaan harus sesuai dengan hakekat dari satu pemerintahan milik rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat. Oleh karena itu, dalam proses melaksanakannya, proyek ini menaruh perhatian pada pembangunan Pemerintahan di basis, di tempat yang paling dekat dengan rakyat demi kepentingan rakyat yang lebih baik lagi.
Kota Ho Chi Minh merupakan perkotaan istimewa, punya posisi yang penting di kawasan Vietnam Selatan dan seluruh negeri, maka organisasi pemerintahan perkotaan sesuai dengan kecenderungan umum dari zaman dan merupakan langkah yang penting. Proyek ini ketika ditinjau dan diesahkan Majelis Nasional Vietnam akan menciptakan ancang-ancang bagi kota ini untuk berkembang cepat, memperkokoh semua basis yang perlu bagi satu pemerintahan yang benar-benar milik rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat./.