Dalam rangka menyambut bulan puncak pencegahan dan penanggulangan IUU, sekaligus menyiapkan inspeksi penting yang dilakukan delegasi EC mendatang, seluruh sistem politik bersama dengan berbagai pasukan pertahanan Vietnam, termasuk Angkatan Laut, Polisi Laut, Tentara Penjaga Perbatasan dan Pasukan Pengawas Perikanan, telah dan terus melaksanakan berbagai langkah yang kuat dan gigih.
Dalam acara khusus ini akan menyoroti semua upaya menonjol dari pasukan pertahanan untuk berbicara “tidak” terhadap tindakan eksploitasi ilegal: mulai dari patroli selama berhari-hari di laut, pengawasan ketat di berbagai pelabuhan ikan hingga kegiatan penyuluhan yang berdampak positif terhadap kesadaran dan tindakan para nelayan. Semua langkah ini telah menciptakan tekad bersama, menuju target untuk segera menghapus “kartu kuning” EC dan menjadikan sektor perikanan Vietnam lebih berkembang secara berkelanjutan serta mampu berintegrasi internasional.
Perkembangan Positif dalam Kesadaran
 Kapal penangkapan ikan berlabuh di pelabuhan Tinh Hoa, Provinsi Quang Ngai (Foto: VOV di Vietnam Tengah) |
Di Pos Penjaga Perbatasan Sa Huynh, Provinsi Quang Ngai, program “pengeras suara untuk sosialisasi pemberantasan IUU” telah menciptakan perkembangan positif dalam ketaatan para nelayan terhadap ketentuan eksploitasi perikanan. Seluruh ketentuan hukum tentang pencegahan dan penanggulangan IUU yang disiarkan melalui pengeras suara Pasukan Penjaga Perbatasan selalu diingat oleh Ibu Vo Thi Hong Hai, di Kecamatan Duc Pho, Provinsi Quang Ngai. Setiap hari pulang rumah setelah bekerja di pelabuhan laut, ia menyampaikan informasi tersebut kepada suaminya. Berkat itu, kapal ikan keluarga nya selalu menjadi teladan dalam menaati secara serius seluruh ketentuan eksploitasi perikanan di laut.
“Saya sering mendengarkan sosialisasi tentang hukum, kemudian menginformasikannya kepada suami saya agar tidak melaksanakan penangkapan illegal di wilayah laut negara asing. Saat pulang, ia harus melaporkan dokumen, memastikan komunikasi dan memantau perjalanan”.
 Nelayan melakukan prosedur masuk pelabuhan di Pos Penjaga Perbatasan Sa Ky (Foto: Thanh Thang/ VOV di Vietnam Tengah) |
Seiring dengan program propaganda huum melalui pengeras suara seperti yang diterapkan di Pos Penjaga Perbatasan Sa Huynh, Provinsi Quang Ngai, Pasukan Penjaga Perbatasan di berbagai provinsi dan kota di seluruh Vietnam juga menyelenggarakan patroli dengan membagikan brosur dan langsung menjelaskan kepada para nelayan bahwa kalau tidak menulis catatan perjalanan atau melintasi batas laut tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga berpengaruh terhadap seluruh sektor perikanan dan reputasi nasional.
“Kini, para nelayan yang melaut harus memiliki sertifikat inspeksi kapal ikan, surat izin eksploitasi. Perangkat pemantauan kapal ikan, serta sarana komunikasi jarak jauh harus terjamin lancar. Kini nelayan harus bertanggung jawab dan melangkapi semua peralatan dan pengetahuan”.
“Kami harus menaati semua ketentuan Negara ketika melakukan penangkapan ikan di laut. Menangkap ikan harus menaati rekomendasi, hanya dilakukan di wilayah laut yang telah ditentukan, jangan melewati perbatasan. Negara memberikan fasilitas kepada para nelayan agar kami dapat terus berupaya mengarungi laut, serta turut menjaga kedaulatan laut dan pulau-pulau Vietnam”.
“Semua kapal harus melaporkan kepada Pasukan Penjaga Perbatasan saat melaut. Sekarang sudah ada sistem pemantauan pelayaran (VMS), sehingga tidak ada satupun nelayan yang berani melakukan penangkapan ikan secara tumpang tindih”.
“Saya harus mencatat setiap perjalanan di laut untuk dilaporkan kepada Pasukan Penjaga Perbatasan di pelabuhan laut. Hal ini memudahkan proses penjualan hasil perikanan di pelabuhan laut, di samping itu, sistem pemantauan perlayaran beroperasi siang malam”.
 Bapak Bui Van An (yang kedua dari kiri) (Foto: Nguyen Thao - VOV di Daerah Tay Nguyen) |
Telah berkaitan dengan penangkapan ikan lepas pantai selama lebih dari 36 tahun, Bui Van An, 60 tahun, dari dusun Ly Hoa, Kecamatan Quy Nhon Dong menjadi salah satu di antara 424 pemilik kapal di Provinsi Gia Lai yang harus menghentikan kegiatan karena tidak memenuhi persyaratan melaut. Dia mengerti bahwa apabila sengaja melaut, bukan hanya akan didenda dan dipaksa menghentikan penangkapan ikan saja, tetapi juga berpengaruh terhadap reputasi dan upaya penghapusan “kartu kuning” di daerahnya.
“Kapal saya tidak mendapat sertifikat inspeksi kendaraan, maka tidak boleh melaut harus berhenti operasinya. Saya mematuhi dan membawa kapal ke dermaga”.
Dari awal tahun hingga sekarang, berbagai pos penjaga perbatasan di laut telah secara serentak melaksanakan puncak pemeriksaan, memperketat pemantauan kapal ikan, serta melaksanakan berbagai langkah pencegahan dan penanggulangan IUU. Semua unit penjaga perbatasan menugaskan pejabat dan komandan untuk langsung bergabung dalam tim propaganda pencegahan dan penanggulangan IUU di berbagai kecamatan pesisir; berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mensosialisasikan dan mendorong para nelayan agar mematuhi ketentuan hukum secara serius. Letnan Kolonel Nguyen Quoc Hiep, Komisaris Politik Pos Penjaga Perbatasan Nhon Ly, Komando Tentara Penjaga Perbatasan Provinsi Gia Lai, mengatakan:
“Kami menggerakkan para nelayan, khususnya pemilik kapal dan awak kapal untuk menandatangani komitmen. Dengan kendaraan yang tidak terjamin kualitasnya kami dengan tegas menolak prosedur keberangkatan. Oleh karena itu, selama ini, garis perbatasan laut di tempat yang kami kelola bebas dari pelangaran IUU”.
 Pasukan Penjaga Perbatasan menggerakkan para nelayan menandatangani komitmen tidak beraktivitas ketika belum mencakup syarat (Foto: Nguyen Thao/VOV di Daerah Tay Nguyen) |
Di samping kekompakan dan ketekunan berbagai pasukan fungsional, para nelayan juga meningkatkan kesadaran diri dengan bersama-sama memantau kepatuhan terhadap ketentuan. Huynh Minh Kiem, warga Kecamatan De Gi, Provinsi Gia Lai dan beberapa nelayan lainnya ikut bergabung dalam berbagai tim kapal persatuan di laut, saling mengingatkan melestarikan perikanan secara berkesinambungan.
“Jangan menangkap ikan di luar perbatasan, penangkapan harus dilaksanakan secara serius, tidak boleh melakukan penangkapan ilegal. Saya sendiri dan warga di sana menaati dengan baik ketentuan mengenai pencegahan dan penanggulangan IUU, dan tidak berani pergi ke wilayah laut negara asing untuk menangkap ikan”.
Di banyak lapangan penangkapan ikan, masyarakat secara proaktif menyalakan VMS siang dan malam, secara rutin memantau perbatasan laut, memperbarui ketentuan baru dan mematuhi dengan serius semua arahan Pasukan Penjaga Perbatasan, Polisi Laut dan Pasukan Pengawas Perikanan. Banyak nelayan menyatakan bahwa mereka kini lebih memahami tanggung jawabnya dalam melindungi sumber daya perikanan. Penangkapan ikan yang sesuai dengan wilayah dan kuantitas yang diizinkan tidak hanya turut mencegah pelanggaran IUU tetapi juga melestarikan lapangan penangkapan ikan untuk generasi kemudian hari.
 Pasukan Penjaga Perbatasan Provinsi Gia Lai melaksanakan propaganda puncak tentang IUU (Foto: Thanh Binh/VOV di Dareah Tay Nguyen) |
Di samping itu, nelayan juga melihat manfaat praktis ketika menaati ketentuan yaitu: melaut lebih aman, lebih mudah mendapatkan bantuan apabila mengalami kecelakaan, dan lebih kondusif ketika menjual produk ke berbagai perusahaan yang memerlukan keterlacakan asal-usul dan transparansi.
Dari pemahaman hingga tindakan, sejumlah perubahan positif di kalangan nelayan perlahan menjadi fondasi penting yang memberikan kontribusi pada target bersama: bertekad mencabut “kartu kuning” EC, serta membangun sektor perikanan secara bertanggung jawab, modern, dan berkelanjutan.
Perubahan yang jelas dalam pemahaman para nelayan tentang penanggulangan eksploitasi IUU selama ini tidak lepas dari kontribusi yang sangat besar dari pasukan-pasukan pertahanan, mulai dari Angkatan Laut, Polisi Laut, Tentara Penjaga Perbatasan, hingga Pasukan Pengawas Perikanan. Untuk lebih memahami upaya ini, kami mewawancarai Kolonel Dao Ba Viet, Wakil Kepala Staf Polisi Laut Vietnam.
Wartawan: Yang Mulia Bapak Dao Ba Viet, Wakil Kepala Staf Polisi Laut Vietnam, salah satu faktor penting untuk menyelesaikan masalah IUU adalah mengubah pemahaman kaum nelayan. Bagaimana cara sosialisasi yang dilakukan Polisi Laut Vietnam untuk meningkatkan pemahaman kepada para nelayan?
Kolonel Dao Ba Viet: Sebagai pasukan inti dalam pencegahan dan penanggulangan IUU di laut, kami bersama dengan berbagai badan dan unit terkait secara ketat melaksanakan instruksi, resolusi, dan dokumen petunjuk dari Perdana Menteri, Kementerian Pertahanan, dan Komando Polisi Laut. Kami juga mendorong kuat koordinasi antara Polisi Laut Vietnam dan pasukan-pasukan lainnya. Selain itu, kami berkoordinasi erat dengan berbagai daerah dan kantor berita untuk memperkuat propaganda, serta pendidikan hukum kepada masyarakat, khususnya komunitas nelayan, tentang zona eksploitasi yang sah, dan peraturan pencegahan dan penanggulangan IUU, sehingga meningkatkan pemahaman nelayan terhadap hukum.
Wartawan: Vietnam sudah dan sedang berupaya untuk mencabut “kartu kuning” IUU, serta mempersiapkan inspeksi mendatang yang akan dilakukan oleh Komisi Eropa (EC). Belakangan ini, bagaimana Polisi Laut Vietnam menjalankan tugas ini, Pak?
Kolonel Dao Ba Viet: Inspeksi Komisi Eropa kali ini dianggap sebagai momen penting yang menentukan untuk mencabut
“kartu kuning” bagi sektor perikanan Vietnam. Selama ini, Vietnam telah berupaya maksimal melaksanakan rekomendasi EC mulai dari menyempurnakan kerangka hukum terkait eksploitasi hasil perikanan, mengambil langkah-langkah tegas hingga mencegah kapal penangkap ikan yang beraktivitas ilegal di perairan asing, melacak asal usul hasil perikanan yang dieksploitasi, fokus menangani pelanggaran terkait IUU, memperkuat propaganda, meningkatkan pemahaman dan efisiensi koordinasi antar pasukan, dll.
Bersama dengan seluruh sistem politik, Polisi Laut Vietnam terus mengembangkan peranan inti, tanggung jawab dan tekadnya dalam pencegahan dan penanggulangan IUU. Kami telah menggelar berbagai langkah secara sinkron dan efektif.
Pertama, memperkuat propaganda, pendidikan hukum, dan meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya nelayan, tentang dampak eksploitasi IUU dan pentingnya penanggulangan IUU, serta berbagai peraturan tentang sanksi atas pelanggaran IUU.
Kedua, lebih meningkatkan kapasitas, tanggung jawab dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan kantor-kantor pers dan radio, menciptakan siklus tertutup dalam pengelolaan, pemantauan, pengawasan, pemeriksaan, dan penanganan kapal penangkap ikan dari darat sampai ke laut, sehingga menjamin 100% kapal penangkap ikan terpantau selama beraktivitas di laut.
Ketiga, mempertahankan pasukan patroli dan kontrol di lapangan, mengawasi secara ketat aktivitas kapal penangkap ikan dan memperkuat pemantauan, pengawasan, penemuan kapal-kapal penangkap ikan yang kehilangan konektivitas, memeriksa dan menangani secara serius kapal penangkap ikan yang melanggar IUU sesuai hukum. Selain itu, mengendalikan dan mencegah kapal penangkap ikan agar tidak melintasi garis perbatasan menuju perairan negara tetangga untuk melakukan eksploitasi hasil laut secara ilegal.
Keempat, berkoordinasi dengan berbagai daerah dan pasukan fungsional lainnya untuk mengawasi secara ketat kapal penangkap ikan yang masuk dan keluar dari pelabuhan maupun muara.
Kelima, berkoordinasi dengan semua unit terkait untuk menyelenggarakan gelombang puncak penanggulangan IUU.
Keenam, kami telah mencanangkan kompetisi memberantas IUU di seluruh pasukan polisi laut.
 Kolonel Dao Ba Viet, Wakil Kepala Staf Polisi Laut Vietnam (Foto: baohatinh.vn) |
Wartawan: Teknologi apa yang telah diterapkan Polisi Laut Vietnam untuk memantau kapal penangkap ikan dan mencegah eksploitasi IUU?
Kolonel Dao Ba Viet: Saat ini, dengan berkembangnya sains dan teknologi, Polisi Laut Vietnam telah menerapkan berbagai teknologi pengawasan modern, menganalisis data pintar, dan peralatan dasar di kapal Polisi Laut, di pusat komando Polisi Laut, serta di unit-unit terkait, untuk memantau, mengawasi, dan segera mencegah pelanggaran terhadap IUU.
Pusat-pusat komando Polisi Laut Vietnam telah mengintegrasikan sumber-sumber data yang beragam untuk secara permanen menganalisis dan menetapkan kelompok-kelompok kapal yang menunjukkan tanda-tanda pelanggaran. Berdasarkan pada hasil analisis ini, kami menyampaikan informasi tentang kapal penangkap ikan kepada pasukan patroli di laut di pusat komando guna secara tepat waktu melakukan pemeriksaan, verifikasi, dan penanganan langsung.
Perangkat-perangkat seperti radar jarak jauh membantu untuk mendeteksi dan memosisikan target, sistem kamera inframerah untuk merekam dan memantau aktivitas langsung kapal penangkap ikan di laut, dan sistem IOS dipasang untuk mengenali dan memantau kendaraan di sekitar. Berkat semua perangkat tersebut, pasukan patroli dan kontrol dari Polisi Laut dapat dengan cepat menguasai situasi kapal-kapal penangkap ikan di sekitarnya dan mendekati, mengidentifikasi pelanggaran, serta segera menanganinya di lapangan.
Di masa mendatang, kami akan terus meningkatkan sistem pengintaian elektronik, menyempurnakan infrastruktur analisis data besar, mengombinasikan teknologi satelit UAV dan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan kapasitas pengawasan, mengidentifikasi pelanggaran IUU, berkontribusi dalam membela kedaulatan laut dan pulau; memastikan keamanan, ketertiban, dan keselamatan di perairan Vietnam, serta pembangunan sektor perikanan Vietnam yang berkelanjutan.
Wartawan: Banyak terima kasih pak!
Tegas Hapus Kartu Kuning IUU, Demi Kembangkan Perikanan Berkelanjutan
Di pelabuhan-pelabuhan perikanan utama di seluruh negeri, seperti Quy Nhon, Ca Mau, Phu Yen, dan Kien Giang, pekerjaan pengendalian kapal yang masuk dan keluar, pencatatan buku harian, peralatan pemantauan, surat izin penangkapan ikan, atau proses pengendalian asal makanan laut dan lain-lain berlangsung dengan lancar dan efektif.
 Para pemimpin Penjaga Perbatasan Soc Trang berkunjung dan mendorong para nelayan untuk secara tegas memberantas penangkapan ikan IUU. (Foto: Thach Hong/VOV) |
Hingga saat ini, di seluruh negeri, armada penangkap ikan yang terdaftar dan diperbarui dalam basis data perikanan nasional telah mencapai 99,9% dari total hampir 80.000 kapal. Persentase kapal penangkap ikan yang mendapatkan surat izin penangkapan ikan telah mencapai sekitar 96,11%. Banyak provinsi telah menyelesaikan 100% penandaan kapal penangkap ikan dan penerbitan surat izin penangkapan ikan.
Ini merupakan satu upaya besar dari seluruh sistem politik, di mana Perdana Menteri Pham Minh Chinh secara langsung membimbing dan memimpin rapat mingguan dengan berbagai kementerian dan instansi. Dalam rapat yang diadakan pada 13 November, PM Pham Minh Chinh menekankan tuntutan:
“Para kepala kementerian, instansi, dan daerah menerima tanggung jawab langsung dan penuh kepada Pemerintah dan PM jika mereka membiarkan kapal penangkap ikan kembali melanggar hukum, yang dapat menghambat proses penghapusan kartu kuning IUU. Kita harus berkonsentrasi penuh untuk memimpin dan membimbing penerapan bulan puncak pemberantasan IUU secara tegas; segera menghentikan penangkapan ikan ilegal dengan segala cara; serta membangun kegiatan penangkapan ikan yang bertanggung jawab, dengan pelacakan asal usul produk demi pembangunan berkelanjutan industri perikanan Vietnam, demi kehormatan negara, bangsa, dan demi kepentingan rakyat sendiri”.
 Perdana Menteri Pham Minh Chinh meminta agar produksi dan bisnis segera dipulihkan, serta kehidupan masyarakat di Vietnam Tengah menjadi stabil. (Foto: Lai Hoa/VOV) |
Sejalan dengan bimbingan dari Pemerintah, penerapan teknologi dan transformasi digital turut membantu meningkatkan efektivitas pengendalian IUU. Grup Industri - Telekomunikasi Tentara Viettel telah berpartisipasi aktif dengan menerapkan sistem pemantauan kapal penangkap ikan, solusi penentuan posisi, dan menghubungkan data dari tingkat lokal hingga pusat. Platform digital yang disediakan oleh Viettel membantu memperbarui perjalanan kapal penangkap ikan, memberikan peringatan ketika kapal kehilangan sinyal atau berisiko melintasi batas laut. Wakil Kepala Staf Umum Tentara Rakyat Vietnam, Le Quang Dao, mengatakan:
“Grup Telekomunikasi Tentara Viettel telah bekerja sama dengan Tentara Penjaga Perbatasan dan Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup untuk mendigitalisasikan semua data kapal yang ada. Bersamaan dengan itu, Viettel juga bekerja sama dengan Kementerian Keamanan Publik untuk terus mendigitalisasikan data VneID agar dapat sepenuhnya mengendalikan impor dan ekspor melalui pelaporan elektronik di pelabuhan perikanan dalam waktu dekat”.
 Wakil Kepala Staf Umum Tentara Rakyat Vietnam, Le Quang Dao, berbicara pada konferensi tentang pemberantasan IUU, 15 November 2025. (Foto: Ha Phuong/VOV) |
Proses digitalisasi data Viettel membantu memodernisasi manajemen perikanan, sekaligus menciptakan posisi proaktif bagi Vietnam untuk meningkatkan kapasitas pemantauannya, sehingga secara bertahap memenuhi sepenuhnya rekomendasi Komisi Eropa dalam memberantas penangkapan ikan IUU.
Dengan adanya kekuatan pelaksana hukum di laut, program “Polisi laut mendampingi kaum nelayan” kini bersiap memasuki tahun ke-9, dan telah membuahkan hasil yang nyata. Melalui penyuluhan, para nelayan dengan percaya diri melaut, berkontribusi dalam menjaga keamanan dan kedaulatan laut dan pulau Tanah Air. Letnan Jenderal Thai Dai Ngoc, Wakil Kepala Staf Umum Tentara Rakyat Vietnam, Kepala Badan Pengarah Kementerian Pertahanan Vietnam untuk pemberantasan penangkapan ikan IUU, menegaskan:
“Tentara bekerja sama secara erat dengan pemerintah daerah dan pasukan unit fungsional terkait untuk meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi pendidikan hukum guna membantu pemilik kapal, kapten, nelayan meningkatkan kesadaran akan kepatuhan terhadap kebijakan Partai dan hukum Negara”.
Dalam upaya bersama dengan seluruh negeri untuk mencapai tujuan penghapusan “kartu kuning” dari Komisi Eropa, pemerintah daerah pesisir juga telah secara proaktif menerapkan berbagai solusi seperti memberlakukan kebijakan untuk mendukung nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang sudah tidak layak atau tidak memenuhi syarat untuk terus beroperasi agar dapat beralih pekerjaan; serta meninjau dan membersihkan data armada penangkapan ikan dalam basis data perikanan nasional, dan lain-lain.
 Letnan Jenderal Thai Dai Ngoc, Wakil Kepala Staf Umum Tentara Rakyat Vietnam, Kepala Badan Pengarah Kementerian Pertahanan Vietnam untuk pemberantasan penangkapan ikan IUU (Foto: VNA) |
Koordinasi yang harmonis antara tentara dan pemerintahan daerah menciptakan kekuatan bersama, membantu mengurangi jumlah pelanggaran secara signifikan, meningkatkan disiplin dalam menangkap ikan, dan memperkuat kepercayaan nelayan dalam proses melaut, bergandengan tangan untuk menghapuskan kartu kuning IUU dari Komisi Eropa pada waktu mendatang.
IUU bukan hanya isu penangkapan ikan, tetapi juga berkaitan langsung dengan keamanan maritim, kedaulatan nasional, dan kepentingan rakyat. Memberantas IUU merupakan tanggung jawab bersama seluruh sistem politik, di mana tentara merupakan kekuatan kunci untuk menjamin keamanan, keselamatan, kedaulatan, dan disiplin di laut. Keterlibatan tentara telah membantu mengurangi pelanggaran secara signifikan, berkontribusi dalam melindungi kedaulatan, menstabilkan wilayah penangkapan ikan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan berkelanjutan bagi nelayan untuk mengeksploitasi dalam jangka panjang.