(VOVWORLD) - Beberapa organisasi yang kurang beritikad baik, terutama Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional (USCIRF), baru-baru ini mengeluarkan penilaian-penilaian tidak adil, mendistorsi situasi nyata tentang kebebasan beragama di Viet Nam, tanpa memedulikan kenyataan negara hukum sosialis Viet Nam selalu melaksanakan dengan konsekuen kebijakan untuk menjamin kebebasan berkepercayaan dan beragama untuk semua warga.
 Presiden Nguyen Xuan Phuc menemui wakil berbagai agama di Kabupaten Hoc Mon pada Mei 2021 (Foto: Thong Nhat/VNA) |
Hak kebebasan berkepercayaan dan beragama ditentukan secara konkret di Pasal 24, Undang-Undang Dasar 2013 dari Viet Nam bahwa “Semua orang mendapat hak kebebasan berkepercayaan, beragama, menganut atau tidak menganut agama manapun. Semua agama setara terhadap hukum. Negara menghormati dan melindungi hak kebebasan berkepercayaan dan beragama”. Dengan semangat ini Negara Viet Nam selalu konsekuen melaksanakan kebijakan menghormati dan mengondisikan semua warga untuk melaksanakan hak kebebasan beragama dan berkepercayaan, dan tengah berupaya menjamin sebaik-baiknya hak kebebasan berkepercayaan dan beragama serta kesetaraan antaragama.
Dengan upaya sangat besar, Majelis Nasional (MN) Viet Nam angkatan XIV telah mengesahkan Undang-Undang tentang Kepercayaan dan Agama pada 18 November 2016. Selanjutnya Pemerintah Viet Nam telah menandatangani pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 162 yang menentukan secara terinci beberapa syarat dan langkah pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Selain itu semua bidang lain yang terkait agama seperti pendidikan, pelatihan pemuka agama, pembangunan, perbaikan tempat ibadah agama, aktivitas amal, sponsor sosial dan sebagainya disesuaikan dalam beberapa undang-undang terkait seperti Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang tentang Pertanahan, Undang-Undang Warisan, Undang-Undang tentang Pendidikan dan sebagainya untuk sesuai semua ketentuan tentang kebebasan berkepercayaan dan beragama.
Dalam kerangka hukum yang disebut di atas, kebebasan berkepercayaan dan beragama di Viet Nam kian dijamin dalam praktik. Diprakirkan 95 persen warga Viet Nam memiliki kepercayaan dan agama. Ada 16 agama dengan 43 organisasi yang diakui negara, meliputi agama Buddha, Katolik, Protestan, Cao Dai, Hoa Hao, Islam, Baha’I dan sebagainya.
Seiring mengondisikan warga untuk melaksanakan kebebasan berkepercayaan dan beragama, Negara Viet Nam memacu dan mengondisikan semua organisasi agama untuk memperkuat temu muhibah dan kerja sama internasional. Setiap tahun ada ratusan delegasi dari organiasi dan individu agama di dalam negeri yang berpartisipasi dalam aktivitas agama di luar negeri, banyak pemuka agama asing masuk Viet Nam untuk melakukan aktivitas agama. Viet Nam pun dengan proaktif memberikan informasi, melakukan dialog tentang situasi kebebasan berkepercayaan dan beragama di Viet Nam melalui temu kerja, forum bilateral, multilateral dan saluran dialog tentang hak asasi manusia secara tahunan dengan negara-negara Amerika Serikat, Australia, Norwegia dan Eropa dan lain-lain.
Tanpa memedulikan praktik kehidupan agama dan kepercayaan yang hidup-hidup di Viet Nam, beberapa organisasi yang kurang beritikad baik, terutama Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional senantiasa memberikan penilaian negatif tentang Viet Nam. Yang terkini organisasi ini mengumumkan “Laporan update tentang situasi kebebasan beragama di Viet Nam 2021” dengan informasi-informasi yang salah dan menyatakan penggelaran pelaksanaan Undang-Undang tentang Kepercayaan dan Agama di banyak daerah masih bermasalah, tidak sinkron, pasukan fungsional Viet Nam “terus menindas, memeras penganut agama dan organisasi agama yang belum diakui, menangkap, menuntut dan mengadili “para aktivis agama”, “tahanan hati nurani”, di antaranya ada Nguyen Bac Truyen, orang yang melanggar hukum dan telah diadili serta dijatukan hukuman. Organisasi tersebut merekomendasikan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat untuk memasukkan Viet Nam ke dalam daftar “negara mendapat perhatian khusus” (CPC). Informasi yang digunakan organisasi ini dalam laporan dikumpulkan dari beberapa organisasi reaksioner dari luar negeri yang berafiliasi dengan beberapa ekstremis di dalam negeri. Penilaian yang negatif dan salah dari organisasi tersebut telah mengingkari upaya-upaya Viet Nam yang telah menyempurnakan undang-undang maupun melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk menjamin dan mendorong kebebasan beragama bagi semua warga.
Di negara manapun semua aktivitas agama harus disesuaikan dan beraktivitas sesuai hukum. Viet Nam selalu memanifestasikan itikad baik, terbuka dalam pembahasan, pemberian informasi kepada negara dan organisasi yang memperhatikan masalah hak asasi manusia, di antara kebebasan berkepercayaan dan beragama, bahkan mengundang mereka di antaranya USCIRF berkunjung untuk dengan mata kepala sendiri menyaksikan upaya-upaya nyata maupun perubahan-perubahan positif dalam menjamin hak kebebasan berkepercayaan dan beragama di Viet Nam. Bagi USCIRF sendiri, Viet Nam meminta organisasi ini perlu menerima informasi-informasi akurat dan mengambil cara pendekatan yang obyektif dan konstruktif ketika mengumumkan laporan tahunan tentang kebebasan beragama tidak hanya bagi Viet Nam saja, tetapi semua negara lain di dunia. Ini barulah pedoman, tujuan sejati dari sebuah organisasi yang ingin menuju mendorong hak kebebasan beragama di seluruh dunia.