Undang-Undang tentang Keyakinan dan Agama Vietnam diesahkan oleh Majelis Nasional (MN) Vienam pada bulan November 2017, menginstitusikan semua pandangan dari Undang-Undang Dasar 2013 dalam menjamin hak kebebasan berkeyakinan dan kebebasan beragama. Undang-Undang ini memanifestasikan secara jelas pembaruan mekanisme manajemen Negara tentang keyakinan dan agama, tujuannya yang paling tinggi ialah turut memperkokoh persatuan besar seluruh bangsa, menjaga kepercayaan dari orang-orang yang berkeyakinan dan beragama ke dalam garis politik dan undang-undang dari Partai Komunis dan Negara Vietnam.

Memperluas hak kebebasan berkeyakinan dan beragama

Undang-Undang tentang Keyakinan dan Agama memanifestasikan secara jelas penghormatan, pembelaan dan penjaminan hak kebebasan berkeyakinan dan kebebasan beragama bagi semua warga negara. Khususnya, Undang-Undang ini memperluas subyek yang melaksanakan hak kebebasan berkeyakinan dan kebebasan beragama, menambah ketentuan-ketentuan tentang hak kebebasan berkeyakinan dan hak kebebasan beragama, mendesentralisasikan manajemen tentang keyakinan dan agama, menciptakan syarat yang kondusif kepada semua organisasi dan perseorangan untuk mendaftarkan aktivitas agama secara terpusat, memperpendek waktu mendapat pengakuan dari semua organisasi agama. Truong dinh Can, Wakil Harian Ketua Komite Persatuan Katolik dari Provinsi Lam Dong (Vietnam Tengah) menegaskan bahwa Undang-Undang tentang Keyakinan dan Agama menciptakan syarat yang lebih kondusif kepada aktivitas berbagai agama. “Kami melihat bahwa Undang-Undang ini punya banyak hal yang sangat baru dan hak kebebasan berkeyakinan dan hak kebebasan beragama dari warga negara terjamin. Sangat longgar dalam melakukan aktivitas-aktivitas agama. Ditambah lagi ialah Undang-Undang ini mengakui status badan hukum yang non-komsersial dari semua agama. Itu adalah hal yang sangat baru”.

Undang-Undang tentang Keyakinan dan Agama disesuaikan menurut arah menciptakan syarat kepada aktivitas agama untuk orang asing yang bermukim secara sah di Vietnam, menambah isi pengangkatan pangkat kepada orang asing yang bermukim secara sah di Vietnam. Ibu Hoang Thi Hoa, anggota Majelis Nasional Vietnam dari Provinsi Bac Giang memberitahukan: “Undang-Undang ini menentukan secara jelas hak kebebasan berkeyakinan dan hak kebebasan beragama dari orang asing yang bermukim secara sah di Vietnam dan mengatur dalam ayat 2, bab 6 dengan 7 pasal ke-47 sampai pasal ke-53 yang menentukan hak kebebasan berkeyakinan dan hak kebebasan beragama bagi orang asing. Menurut itu, orang asing secara pada pokoknya berhak mengamalkan aktivitas keyakinan dan agama seperti halnya dengan warga negara Vietnam, dapat belajar di basis-basis keagamaan di Vietnam”.

Tanggung-jawab dari badan-badan negara yang berwewenang dalam aktivitas keyakinan dan aktivitas agama juga ditetapkan secara jelas. Masalah-masalah tentang status badan hukum dari organisasi agama, basis-basis pendidikan agama, pembukaan kursus penataran tentang agama, pendaftaran aktivitas agama, pemberitahuan daftar aktivitas agama, pekerjaan inspektorat, pemeriksaan dan penanganan di bidang keyakinan, agama dan lain-lain telah ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Titik balik dalam kebijakan tentang agama

Banyak pemuka agama menilai tinggi Undang-Undang tentang Keyakinan dan Agama karena telah memenuhi kebutuhan umat agama di seluruh negeri. Upadhaya Thich Hue Minh, Ketua Pengurus Besar Shangha Buddha dari Provinsi Tien Giang (Vietnam Selatan) menilai: “Saya melihat bahwa Negara sangat menghormati masalah keyakinan dan kebebasan berkeyakinan. Saya pikir bahwa keyakinan dan agama juga harus mengikuti Undang-Undang Dasar dan undang-undang yang lain, jadi bukan bisa melakukan hal-hal semaunya sendiri. Ketika mengikuti satu agama, maka pertama-tama tanggung-jawab kita ialah harus menjaga Tanah Air kita. Harus memanifestasikan semangat agama, mencintai agama sambil mencintai bangsa dan mencintai Tanah Air. Di semua agama juga begitu, karena kemerdekaan nasional telah harus ditukar dengan pengorbanan jiwa raga rakyat”.

Hampir semua ketentuan dalam Undang-Undang tentang Keyakinan dan Agama ditetapkan secara kongkrit dan akan segera dilaksanakan ketika Undang-Undang ini menjadi efektif tanpa harus menunggu naskah bimbingan. Dilaksanakannya Undang-Undang tentang Keyakinan dan Agama turut melaksanakan dengan baik garis politik Partai Komunis dan Negara  tentang masalah menjamin lebih lanjut lagi hak kebebasan berkeyakinan dan hak kebebasan beragama dari rakyat dan  berjuang secara efektif terhadap semua aktivitas yang menyalah-gunakan keyakinan dan agama untuk memperoleh keuntungan sendiri. Hal ini juga memanifestasikan tanggung-jawab nasional Vietnam dalam melaksanakan hukum internasional mengenai hak  manusia.