Para Anggota KS PKV mengesahkan Agenda Sidang Pleno ke14 Angkatan XII  (Foto: VNA)

Demokrasi sosialis, satu kekhasan penting dari rezim sosialis di Viet Nam. Program politik 2011 dari Partai Komunis Viet Nam menegaskan: “Demokrasi sosialis adalah watak rezim, adalah tujuan sambil motivasi pembangunan tanah air. Membangun dan secara bertahap menyempurnakan demokrasi sosialis, menjamin demokrasi dilaksanakan secara nyata dalam kehidupan di setiap tingkat dan di semua bidang. Demokrasi dikaitkan dengan disiplin dan harus diinstitusikan dengan hukum dan dijamin oleh hukum”. Ini adalah pandangan yang dievaluasikan dan bersifat generalisasi tinggi tentang demokrasi, menegaskan watak rezim sosial di Viet Nam ialah “demokrasi” dan “rakyat berdaulat”, menjadi salah satu di antara delapan kekhasan rezim sosialis yang dibangun rakyatViet Nam.

Menetapkan demokrasi sosialis adalah tujuan sehingga menuntut upaya dari seluruh sistem politik di bawah kepemimpinan Partai Komunis, semua dokumen penting dari Partai Komunis, Negara, Front Tanah Ari, semua organisasi sosial-politik dan Undang-Undang Dasar 2013 dari Viet Nam diberlakukan dengan banyak hal baru, di antaranya isu yang terkait dengan demokrasi, HAM dan hak berdaulat rakyat. Sistem naskah undang-undang tentang demokrasi dalam aktivitas baban-badan kekuasaan negara dikonkretkan dan diinstitusikan. Polit Biro Komite Sentral Partai Komunis Viet Nam telah memberlakukan “Status pengawasan dan kritik sosial Front Tanah Air dn berbagai organisasi sosial-politik” dan “Ketentuan tentang Front Tanah Air, berbagai organisasi sosial-politik dan rakyat berpartisipasi memberikan sumbangan dalam membangun Partai Komunis dan pemerintahan” serta banyak ketentuan lainnya. Bentuk-bentuk pelaksanaan demokrasi  dihargai. Pelaksanaan Status demokrasi di basis serta Peraturan Negara tentang pelaksanaan demokrasi di kecamatan, kotamadya mencapai hasil-hasil penting. Front Tanah Air dan berbagai organisasi sosial-politik mengalami pembaruan sesuai arah mengembangkan demokrasi, merampingkan aparat, mengembangkan peranan yang proaktif, aktif, demokratis dari semua asosiasi anggota dan anggotanya.

Setelah lebih dari 35 tahun pembaruan, 30 tahun pelaksanaan Program Politik 1991 dan terutama setelah 10 tahun pelaksanaan Program Politik, Viet Nam telah mencapai banyak hasil tentang demokrasi di semua bidang. Pelaksanaan demokrasi di kalangan Partai Komunis terus mengalami kemajuan baru. Aktivitas Majelis Nasional juga mengalami pembaruan sesuai arah yang profesional,  demokrasi terus lebih dihargai. Aktivitas Pemerintah diperbarui sesuai arah pembangunan E.gorverment, pemerintah konstruktif untuk mengembangkan demokrasi dalam melaksanakan administrasi publik. Badan-badan legislatif terus disermpurnakan, beraktivitas sesuai arah supremasi hukum, terbuka, transparan, dan bertanggung-jawab. Pelaksanaan demokrasi dalam aktivitas Front Tanah Air dan semua organisasi sosial-politik terus dikembangkan dan sebagainya. Tentang prestasi-prestasi tersebut, Resolusi Kongres Nasional XIII Partai Komunis Viet Nam telah menegaskan: “Demokrasi sosialis dikembangkan dan kian diperluas”, “Hak berdaulat rakyat dikembangkan lebih baik di semua bidang kehidupan dengan demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan, terutama di bidang-bidang sosial-politik”. Hak berdaulat rakyat dalam memutuskan isu-isu besar dan penting tanah air diperhatikan.

Untuk terus mengembangkan demokrasi sosialis, menjamin hak berdaulat rakyat, melaksanakan target membawa Viet Nam menjadi negara maju sesuai arah sosialis pada pertengahan abad XXI, Dokumen Kongres Nasional XIII Partai Komunis Viet Nam telah menetapokan terus mengkonkretkan dan menyempurnakan institusi pelaksanaan demokrasi sesuai semangat Program Politik pembangunan negara dalam periode transisi menuju ke sosialisme dan Undang-Undang Dasar 2013, melaksanakan dengan baik dan efektif demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan, demokrasi di basis sesuai pedoman rakyat tahu, rakyat membahas,  rakyat mengawasi dan rakyat menikmati. Dokumen Kongres Nasional XIII Partai Komunis Viet Nam juga meminta semua organisasi partai, organisasi politik, jajaran kader, pejabat negara, pegawai negeri agar harus menjadi teladan dalam melaksanakan demokrasi, mematuhi undang-undang, menjunjung tinggi moral sosial. Garis politik dan haluan Partai Komunis, kebijakan dan undang-undang negara menciptakan fondasi politik dan hukum agar rakyat melaksanakan hak berdaulat, sistem politik yang dipimpin oleh Partai Komunis harus dihormati, dijamin untuk melindungi hak berdaulat rakyat.