Sekjen KS PKV Nguyen Phu Trong, Kepala Badan Pengarahan Pusat urusan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi  (Foto: zing.vn)

Korupsi selama ini dianggap oleh Partai Komunis Viet Nam (PKV) sebagai “musuh internal”, salah satu bahaya utama yang mengancam eksis rezim dan pembangunan tanah air. Pencegahan dan pemberantasan korupsi selalu adalah haluan konsekuen dari Partai Komunis dan Negara Viet Nam selama ini. Terutama setelah Kongres Nasional XII PKV pada Januari 2016, pencegahan dan pemberantasan kian mencapai kemajuan kuat, dan banyak hasil yang penting, menciptakan respon positif, tersebar secara kuat di seluruh masyarakat. Upaya tersebut diapresiasi oleh masyarakat internasional  pada konteks sebagian negara-negara meskipun berupaya tetapi tidak mencapai kemajuan dalam mengurangi korupsi.

Titik balik terbesar dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Viet Nam iaah pembentukan Badan Pengarahan Pusat urusan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada Februari 2013 yang ditanggung oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Viet Nam, Nguyen Phu Trong terhadap Polit Biro dan Sekretariat Komite Sentral Partai Komunis Viet Nam untuk memimpin, mengoordinasikan, memerika, mendorong pencegahan dan pemberantasan korupsi di skala seluruh negeri. Dengan tekad dan semangat kuat dari pemimpin dengan fungsi dan hak  yang menjamin pelaksanaan dengan sukses tugas maka pencegahan dan pemberantasan korupsi mencapai terobosan besar di bawah kepemimpinan Badan Pengarahan tersebut. Melalui masukan dan rekomendasi Badan Pengarahan tersebut, Komite Sentral Partai Komunis Viet Nam memutuskan haluan dan orientasi tentang penyempurnaan mekanisme, kebijakan, undang-undang, solusi, penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan  institusi yang  cukup kuat untuk menciptakan perubahan dalam hasilnya. Ketepatan, efektivitas telah  ditunjukkan dalam hasil  sejak awal masa bakti Kongres Nasional XII PKV hingga saat ini.

Tentang institusi, PKV menetapkan solusi pencegahan dan pemberantasan korupsi harus komprehensif, sinkron di semua segi dalam kehidupan sosial, dari aktivitas organiasi partai hingga bidang sosial-ekonomi. Banyak ketentuan Partai, undang-undang negara diberlakukan untuk memperkuat pembangunan Partai, pembangunan sistem politik dan pencegahan serta pemberantasan korupsi. KS PKV, Polit Biro KS PKV, Sekretariat KS PKV dan badan-badan pemberian masukan dari Partai memberlakukan banyak haluan, dan solusi yang baru, kuat dan gigih tentang pembangunan dan rektifikasi Partai, pencegahan dan pemberantasan korupsi, banyak ketentuan dan resolusi dipahami dan dilaksanakan dengan serius, dimasukkan ke dalam kehidupan, bermanfaat memberikan peringatan dan pencegahan yang  efektif. MN, Pemerintah dan berbagai kementerian dan instansi fungsional meninjau, merevisi, menambah dan memberlakukan banyak ketentuan tentang manajemen sosial-ekonomi dan pencegahan, pemberantasan korupsi, mengatasi hal-hal yang tidak mutakhir  yang menimbulkan penyelewengan, korupsi, dan kelompok kepentingan. Pekerjaan kekaderan diperbarui secara komprehensif, reformasi  administrasi, keterbukaan, transparansi dalam aktivitas semua kantor, organisasi, unit dan semua solusi pencegahan dan pemberantasan korupsi fokus dipimpin, dibimbing dan mendapat hasil-hasil positif. Bersamaan itu, membangun, merevisi dan memberlakukan ketentuan-ketentuan untuk menentukan mekanisme, syarat yang luas dan kondusif untuk menyemangati seluruh masyarakat dan rakyat ikut mencegah dan memberantas korupsi.

Tentang pelaksanaan, semua badan pemerika, pengawas, inspektur, pemeriksaan keuangan diperkokoh tentang aparat, tugasnya ditentukan secara jelas, gigih dan ketat dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan, tepat waktu menemukan dan menangani dengan serius semua kesalahan, memperketat disiplin, ketertiban, turut meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi. Khususnya, Komite Pemeriksaan KS PKV dengan cara kerja yang gigih, teliti, adil telah langsung menunjukkan banyak kesalahan yang serius, memutuskan disiplin dan meminta kepada KS PKV, Polit Biro KS PKV, Sekretarirat KS PKV agar memberikan disiplin terhadap banyak pejabat senior dan organisasi.  Ini merupakan terobosan dalam pekerjaan pemeriksaan dan disiplin Partai, memperketat disiplin, ketertiban di kalangan partai dan aparat negara, meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, mendapat simpati, dukungan, dan apresiasi   para pejabat, anggota Partai dan rakyat. Tidak hanya berupaya melaksanakan Konvensi anti korupsi PBB, Viet Nam juga memperkuat kerja sama internasional, aktif berbahas, belajar pengalaman, kerja sama pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan banyak negara anggota APEC, ASEAN, Eropa, berbagai organisasi internasional dan sebagainya untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, aktif memberikan sumbangan bagi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di seluruh dunia. Banyak solusi Viet nam mendapat apresiasi dan dipelajari oleh masyarakat internasional.

Dengan upaya-upaya besar, pada 2020, Viet Nam mencapai 36 di antara 100 poin, menduduki posisi ke-104 di antara 180 negara dalam pemeringkatan Indek  perasaan korupsi (CPI) global dari Organisasi Transparansi Dunia (TI). Ini merupakan pencatatan masyarakat internasional bagi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Viet Nam. Hal ini bermakna pada konteks sebagian negara dalam kelompok pelopor yang turun poin, banyak negara ASEAN turun peringkat.

Hasil-hasil positif dan apresiasi masyarakat internasional adalah motivasi bagi Viet Nam untuk melaksanakan lebih baik pencegahan dan pemberantasan korupsi di masa depan dan memberikan sumbangan yang lebih efektif bagi upaya masyarakat internasional untuk memerangi korupsi di seluruh dunia.