(VOVWORLD) - “Konvensi Hanoi”, dokumen hukum pertama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang pemberantasan kejahatan siber yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 24 Desember 2024 akan secara resmi ditandatangani di Kota Hanoi pada 25 dan 26 Oktober 2025, di bawah kepemimpinan bersama Presiden Vietnam, Luong Cuong dan Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres. Peristiwa ini tidak hanya membuka halaman baru dalam kerja sama global di bidang keamanan siber, tetapi juga menegaskan peranan dan tanggung jawab Vietnam dalam upaya melindungi dunia maya.
Dengan tema “Memberantas Kejahatan Siber – Berbagi Tanggung Jawab – Menjamin Masa Depan”, upacara penandatanganan Konvensi ini akan dihadiri oleh perwakilan dari sekitar 100 negara dengan lebih dari 1.000 delegasi, perusahaan teknologi, kalangan akademisi, organisasi internasional dan regional, menekankan bahwa perlindungan dunia maya bukanlah tanggung jawab satu negara saja.
Tema ini juga sama dengan pesan Presiden Vietnam, Luong Cuong: Dunia maya merupakan aset bersama umat manusia dan hanya dapat dilindungi secara efektif jika semua negara bekerja sama dan berbagi tanggung jawab.
Wakil delegasi Vietnam berpidato di acara pengesahan Konvensi Hanoi pada 24 Desember 2024 di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Foto: VNA |
Membuka kerangka hukum dan tindakan konkret
Konvensi Hanoi menetapkan kerangka hukum yang terdiri dari 9 bab dan 71 pasal, penentuan dan pengkriminalan berbagai bentuk kejahatan siber, seperti: akses ilegal, intervensi sistem, penipuan online, eksploitasi anak, dll., menetapkan hak untuk menyelidiki, mengumpulkan bukti elektronik, melakukan pertukaran internasional, dan bantuan teknis. Mayor Pham Quang Huy dari Direktorat Keamanan Siber dan Pencegahan, Pemberantasan Kejahatan Siber, Kementerian Keamanan Publik Vietnam, mengatakan:
Dari segi penyesuaian, Konvensi Hanoi mengeluarkan konsep tentang berbagai jenis kejahatan baru yang belum pernah diatur sebelumnya. Misalnya, pencucian uang melalui aset digital. Konvensi Hanoi juga mengatur secara jelas jenis-jenis data elektronik yang dibagikan antarnegara, termasuk: data pelanggan, data lalu lintas, data konten, dan khususnya data waktu nyata. Di samping itu, konvensi ini mendorong pemrosesan digital dalam proses bantuan hukum timbal balik internasional.
Konvensi Hanoi telah membuka halaman baru yang lebih komprehensif dan lebih adil, dengan demikian memperkuat konektivitas serta mendorong kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan siber. Brigadir Jenderal Le Xuan Minh, Kepala Direktorat Keamanan Siber dan Pencegahan, Pemberantasan Kejahatan Siber, Kementerian Keamanan Publik Vietnam, menegaskan:
Konvensi Hanoi akan menjadi dokumen hukum tertinggi PBB, dan penandatanganan, persetujuan dan ratifikasi di tingkat nasional oleh negara-negara peserta, akan menciptakan kerangka hukum untuk dilaksanakan semua negara. Selain itu, penandatanganan Konvensi Hanoi juga dengan jelas menunjukkan peranan, tanggung jawab, dan pemahaman para kepala negara dalam menghadapi ancaman global di dunia maya.
Vietnam siap mewujudkan komitmen-komitmen internasional
Pemilihan Kota Hanoi oleh PBB sebagai tempat penandatanganan Konvensi merupakan pengakuan atas peranan, prestise dan tanggung jawab Vietnam dalam menangani tantangan keamanan non-tradisional yang berdampak secara intensif dan ekstensif terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan di seluruh dunia.
Bagi Vietnam, peristiwa ini menunjukkan kesiapan Vietnam untuk mewujudkan komitmen-komitmen internasional, mulai dari aspek kebijakan, undang-undang, hingga kerja sama internasional. Momen ini merupakan saatnya bagi Vietnam untuk terus meningkatkan penyempurnaan sistem undang-undang, memperkuat kapasitas penegakan hukum, pendidikan sumber daya manusia di bidang keamanan siber, dan memperluas jaringan kerja sama multilateral, baik untuk melindungi kepentingan nasional maupun berkontribusi kepada komunitas internasional. Partisipasi penuh pada Konvensi dan kegiatan-kegiatan terkait akan turut menciptakan lingkungan siber yang lebih aman, memfasilitasi perkembangan ekonomi digital dan transformasi digital di Vietnam. Wakil Menteri Luar Negeri Vietnam, Dang Hoang Giang menegaskan:
Dengan berpartisipasi dalam proses ini, kita akan mengumpulkan sumber-sumber daya, menjalin kerja sama teknis dan memperoleh keahlian dari negara-negara lain dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan siber. Dengan demikian, kita dapat menjamin lingkungan siber yang aman, damai, dan stabil bagi kemajuan bangsa. Kita juga akan berpeluang untuk menerima pengalaman dan teknologi dari negara-negara maju dalam menghadapi bermacam jenis kejahatan berbahaya ini.
Konvensi Hanoi tidak hanya menghadirkan kerangka hukum global tentang pemberantasan kejahatan siber, tetapi juga menciptakan satu rekam jejak Vietnam di panggung internasional, terutama dalam perjalanan 48 tahun Vietnam bergabung dengan PBB. Dengan menjadi tuan rumah upacara penandatanganan Konvensi Hanoi menunjukkan komitmen kuat Vietnam bahwa: Vietnam tidak hanya akan melindungi dirinya sendiri, tetapi juga akan bekerja sama, membantu komunitas internasional, dan menerima standar internasional, demi satu dunia maya yang aman./.