Ketua perempuan MN yang pertama dalam sejarah Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan (Foto: VNA)

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ditunjukkan segera dalam garis-garis tulisan pertama Piagam PBB yang disahkan 75 tahun yang lalu. Vietnam telah aktif mengubah target-target PBB menjadi kenyataan yang hidup, ketika cepat memberikan prioritas-prioritas tertentu untuk pekerjaan kesetaraan gender. Sejak menyusun Undang-Undang Dasar pertama di tahun 1946, menyinggung masalah kesetaraan gender hingga sekarang, Vietnam tidak henti-hentinya menyempurnakan kerangka hukum dan kebijakan tentang kesetaraan gender. Ketua Majelis Nasional (MN) Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan, Ketua perempuan MN yang pertama dalam sejarah Vietnam, menegaskan bahwa usaha mendorong kesetaraan gender dan hak perempuan merupakan garis politik konsekuen Negara Vietnam, dicantumkan dalam UUD dan dijamin dalam kenyataan.

“Di Vietnam, usaha mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan selalu merupakan kebijakan konsekuen dan menjelujuri dari Negara. UUD pertama tahun 1946 dan beberapa UUD setelah itu, semuanya menetapkan bahwa “Laki-laki dan peremuan mempunyai hak yang sama”. Di atas dasar ketentuan UUD, MN Vietnam telah membuat satu sistem perundang-undangan guna melindungi, mendorong, meningkatkan dan memberdayakan perempuan, bersamaan itu selalu memperhatikan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah, semua kementerian dan instansi di bidang penting ini”.

Pada tahun 2006, Vietnam sudah memberlakukan UU mengenai Kesetaraan gender, di antaranya menuntut kepada badan-badan Pemerintah dan Komite Rakyat berbagai tingkat untuk melaksanakan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Negara tentang kesetaraan gender. Nguyen Thi Ha, Deputi Menteri Tenaga Kerja, Prajurit Penyandang Disabilitas dan Sosial Vietnam, Wakil Harian Ketua Komite Nasional demi kemajuan perempuan Vietnam, mengatakan:

“Pekerjaan kesetaraan gender di Vietnam untuk permulaannya telah menciptakan perubahan positif tentang pemahaman dan tindakan pemimpin dan pejabat semua tingkat, serta pegawai negeri dan warga, turut meningkatkan peranan dan posisi perempuan dalam keluarga serta dalam masyarakat. Beberapa indeks pembangunan yang membaik telah meningkatkan posisi Vietnam dan mendapat penilaian tinggi dari komunitas internasional tentang upaya-upaya dalam pelaksanaan kesetaraan gender”.

Selama beberapa dekade ini, Vietnam telah menjadi salah satu negara di kawasan Asia-Pasifik yang mencapai kemajuan yang berarti tentang pendorongan kesetaraan gender di banyak bidang sosial-ekonomi. Badan kekuasaan tertinggi Vietnam, yaitu MN, sekarang memiliki 26,25% anggota perempuan, persentase yang dinilai cukup tinggi dibandingkan negara-negara di kawasan dan di dunia. Banyak perempuan Vietnam tengah memegang posisi-posisi penting dalam sistem politik, di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan menjadi pelopor dalam pembaruan kreatif, pembangunan dan pengembangan tanah air.

Jumlah wirausaha perempuan semakin meningkat (Foto: baodansinh.vn)

Vietnam juga merupakan salah satu negara yang ikut menandatangani banyak naskah internasional tentang kesetaraan gender, hak perempuan dan pemberdayaan perempuan. Setelah hampir 40 tahun sejak pelaksanaan Konvensi PBB tentang penghapusan berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan, hampir 15 tahun sejak UU mengenai Kesetaraan Gender mulai berlaku dan 10 tahun pelaksanaan Strategi nasional tentang kesetaraan gender, Vietnam telah mencapai banyak prestasi penting tentang kesetaraan gender, khususnya terobosan-terobosan tentang pemahaman dan tindakan. Vietnam dinilai sebagai salah satu negara yang menghapuskan kesenjangan gender secara paling cepat selama 20 tahun terakhir. Tidak hanya begitu, Vietnam juga memberikan suara penting dalam mendorong kesetaraan gender global. Naomi Kitahara, Kepala Perwakilan Dana Penduduk PBB di Vietnam, mengatakan:

“Vietnam telah menjadi salah satu negara di kawasan Asia-Pasifik yang mencapai banyak kemajuan terkait dengan kesetaraan gender. Kami sudah melihat prestasi-prestasi yang berarti tentang pendorongan hak dan kepemimpinan perempuan, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan melalui peningkatan kerangka hukum dan institusi di Vietnam. Kesetaraan gender tidak hanya merupakan hak asasi manusia saja, tetapi juga merupakan fondasi yang perlu untuk satu komunitas yang damai dan makmur”.

Vietnam tengah menghadapi banyak tantangan baru tentang kesetaraan gender karena dampaknya ekonomi global dan perkembangan Revolusi Teknologi 4.0 yang kuat, bencana alam, perubahan iklim, dan perubahan-perubahan demografis. Tantangan-tantangan ini menuntut adanya kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan konkret untuk mempertahankan secara mantap semua prestasi yang sudah dicapai, bersamaan itu mengatasi masalah-masalah gender yang sedang ada serta masalah-masalah yang muncul di waktu mendatang. Vietnam telah mengimbau lebih banyak upaya-upaya bersama dari semua kementerian, badan, instansi dan organisasi Pemerintah, organisasi sosial, sektor swasta dan badan-badan PBB dalam mendorong proses menuju ke pembangunan yang berkelanjutan di tahun 2030, agar tidak ada orang yang tertinggal di belakang.