Ilustrasi  (Foto: vov)

Sejak hari pertama berdirinya Republik Demokratik Vietnam, sekarang, negara Republik Sosialis Vietnam, HAM telah ditegaskan tidak bisa terpisah dari hak-hak bangsa

Kenyataan yang Jauh Berbeda dengan Penilaian HRMI

Pandangan manusia merupakan tujuan sekaligus motivasi pembangunan, industrialisasi, modernisasi tanah air, dan sebagainya telah ditunjukkan secara menyeluruh dalam semua garis politik, haluan, dan kebijakan Partai dan undang-undang Negara Vietnam.

Melanjutkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1946, 1959, 1980 dan 1992, UUD 2013 merupakan puncak kegiatan konstitusional tentang HAM, ketika menediakan secara penuh 36 pasal di antara total 120 pasal untuk menentukan HAM, hak dan kewajiban warga negara. Pengesahan UUD 2013 dengan bab tersendiri tentang “HAM, Hak dan Kewajiban Warga Negara" dan kemudian ialah serangkaian dokumen hukum terkait lain dengan HAM merupakan upaya yang sangat berarti, menciptakan kerangka hukum yang penting untuk penjaminan HAM dan hak-hak warga negara dalam praktik. Profesor Muda,  Doktor Tuong Duy Kien, Direktur Institut HAM dari Akademi Politik Nasional Ho Chi Minh, berkata:

“UUD 1992 hanya punya satu pasal 50 yang memuat kata HAM, tapi  dalam UUD 2013, kita memiliki satu bab tentang HAM dan hal yang khusus lagi ialah tidak hanya ditentukan dalam bab tersendiri, namun HAM juga ditentukan dalam banyak bab dari UUD, khususnya Pasal 3 UUD tentang peran dan tanggung jawab negara, yang sebenarnya merupakan misi negara, yaitu mengakui, menghormati, menjamin, dan melindungi HAM. Dengan demikian, upaya besar Partai dan Negara merupakan upaya untuk menyempurnakan sistem perundang-undangan karena tanpa hukum tidak ada dasar hukum untuk melindungi HAM.”

Di Vietnam, warga negara mempunyai hak-hak seperti kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan berkeyakinan, beragama, kebebasan berkumpul, kebebasan berasosiasi, hak untuk mengadukan, menggugat, dan kebebasan-kebebasan lainnya. Namun, prinsip umumnya ialah pelaksanaan berbagai kebebasan dan hak-hak demokrasi tidak boleh melanggar hak dan kepentingan individu, organisasi lain atau negara. Jika melanggar, itu merupakan pelanggaran hukum dan akan dikenakan sanksi dengan berbagai bentuk tergantung sifat, taraf pelanggaran, akibat, dan lain-lain. Professor Muda, Doktor Nguyen Canh Thin, Wakil Kepala Institut Keamanan Non-Tradisional, Universitas Nasional Hanoi, berpendapat:

“Faktanya, kita selalu memacu, menyerukan, dan menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi masyarakat untuk dapat menyuarakan pandangan dan pendapat politiknya berdasarkan semangat konstruktif. Mereka bisa menunjukkan kekurangan, kesalahan, tapi hal ini berbeda dengan menyerang dan memprovokasi dan memutarbalikkan secara sengaja dan gigih.”

Bagi kriteria hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati seperti yang dinilai oleh HRMI, harus ditegaskan bahwa Vietnam bukan satu-satunya negara di dunia yang masih menerapkan hukuman mati. Hukum internasional tidak melarang penerapan hukuman mati. Konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik di negara-negara di mana hukuman mati belum dihapuskan, hukuman ini hanya dapat diterapkan pada kejahatan yang paling berat. Bapak Dinh Tien Dung, Wakil Direktorat Informasi Luar Negeri, Kementerian Penerangan Informasi dan Komunikasi Vietnam, berkata:

“Ada banyak negara seperti Vietnam yang sedang mempertimbangkan proses penyelesaian hukumnya juga mempertimbangkan pelaksanaan Protokol Penghapusan Hukuman Mati. Namun, dalam kondisi Vietnam, kita sedang mempertimbangkan hal itu, namun kita telah proaktif dalam menerapkan Protokol Penghapusan Hukuman Mati. Konkretnya, kita sedang mengurangi jumlah tindak pidana yang diterapkan dengan hukuman mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dari KUHP tahun 1985 hingga KUHP tahun 2015, jumlah tindakan pidana menurun drastis, yaitu dari 44 tindakan pidana menjadi 18 tindakan pidana.”

Diakui oleh Komunitas Internasional

Upaya menjamin dan melaksanakan HAM di Vietnam selalu diakui oleh komunitas internasional. Duta Besar Australia untuk Vietnam, Andrew Goledzinowski, menilai dapat dilihat dengan jelas bahwa saat ini, pendidikan dan pelatihan di Vietnam telah mengalami kemajuan, taraf kecerdasan rakyat meningkat, etnis minoritas lebih banyak mengakses air bersih dan pendidikan. Perempuan juga dihargai lebih, berkontribusi pada masyarakat dan lebih banyak berpartisipasi dalam sistem politik. Vietnam telah berupaya keras untuk menjamin HAM untuk warga negara

Bapak Veeramalla Anjaiah, Pakar Pusat Peneliti urusan Asia Tenggara yang berbasis di Indonesia  (Foto: vov)

Sependapat ini, Bapak Veeramalla Anjjaiah, Pakar Peneliti Senior dari Pusat Penelitian Urusan Asia Tenggara yang berbasis di Indonesia, menilai:

“Dapat dikatakan bahwa Vietnam telah mencapai hasil yang luar biasa dalam bidang perlindungan HAM, khususnya dalam mendorong pembangunan sosial-ekonomi tanah air demi kepentingan rakyat. Di bidang ini, Vietnam telah mencapai kesuksesan yang signifikan di seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan skor SDG di seluruh sektor sebesar 72,76. Vietnam dalam beberapa tahun terakhir, telah berhasil melaksanakan banyak program pembangunan sosial-ekonomi, berkontribusi dalam menjamin HAM yang lebih baik di bidang-bidang ini. Selain itu, salah satu prestasi Vietnam yang luar biasa dalam memastikan HAM ialah upaya untuk mengentaskan kelaparan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.”

Prestasi nyata yang dicapai Vietnam dalam menjamin HAM beserta penilaian-penilaian dari komunitas internasional merupakan bukti paling jelas yang memperlihatkan bahwa Laporan tahunan HRMI mengenai situasi HAM di Vietnam tidak objektif./.